Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang manfaat peran Notaris dalam mengenali Pemilik Manfaat dikaitkan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kewajiban Notaris yang muncul berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 difokuskan untuk mengenali Pemilik Manfaat yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan dan pendanaan terosime. Padalah, prinsip pemilik manfaat juga kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan bid rigging dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Penulis tertarik untuk membahas bagaimana cara Notaris mengenali Pemilik Manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan tanggung jawab Notaris untuk mengungkap pemilik manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis.Hasil Penelitian ini adalah dalam mengenali pemilik manfaat, Notaris dapat menggunakan metode identifikasi, verifikasi dan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2017, dan jika ditarik ke ranah pengadaan barang/jasa pemerintah, pengungkapan pemilik manfaat oleh Notaris sangat bermanfaat dalam membantu Panitia Tender untuk meminimalisir adanya bid rigging antara para penyedia jasa.Penulis menyarankan agar diatur mengenai identitas pemilik manfaat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebaiknya Notaris dilibatkan sejak awal dilakukannya tender pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan membuat regulasi sebagai dasar. Karena Notaris tidak dapat serta merta melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pemilik manfaat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi yang tepat menurut penulis adalah melibatkan Notaris sebagai panitia tender.

---

This thesis discusses the benefits of the role of the Notary in identifying the Beneficiary Owner associated with the Procurement of Government Goods / Services. The notary obligation that arises based on Presidential Regulation Number 13 Year 2018 is focused on recognizing the Beneficiary Owner relating to suspicious transactions and terorism funding. In fact, the principle of beneficial owner is also often used by business actors in conducting bid rigging in government procurement of goods / services. So the author is interested in discussing how the Notary recognizes the Beneficiary Owner in Government Goods / Services Procurement, and the Notary's responsibility to reveal the beneficial owner in Government Goods / Services Procurement. This research is a descriptive analytical study.

The results of this study are in identifying the beneficial owner, the Notary can use the identification, verification and monitoring methods as regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation number 9 of 2017, and if drawn into the realm of procurement of government goods / services, the disclosure of the beneficial owner by the Notary is very useful in helping the Tender Committee to minimize bid rigging between service providers.

The author suggests that it be regulated regarding the identity of the beneficial owner in the procurement of government goods / services. Notaries should be involved since the beginning of the tender for procurement of government goods / services, by making regulations as the basis. Because the Notary cannot immediately identify, verify and monitor the beneficial owner in the procurement of government goods / services. The proper regulation according to the author is to involve a Notary Public as a tender committee."

"

Saat ini, korporasi memiliki fungsi yang penting dalam memudahkan pemenuhan kepentingan masyarakat. Namun, hal yang patut disayangkan adalah korporasi sering sekali dijadikan sebagai alat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyamarkan dan menyembunyikan asset yang diperoleh dari tindakan kriminal yang terlihat secara fisik bahwa kegiatan terkait merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang sah. Oleh sebab itu, implementasi dari transparansi pemilik manfaat merupakan komitmen penting yang harus ditempuh oleh Republik Indonesia dan OJK harus memastikan bahwa kebijakan yang disusun harus memiliki penilaian yang baik di mata beberapa organisasi internasional terkait. Adapun  demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rekomendasi internasional dapat memaksa suatu negara dalam menerapkan transparansi pemilik manfaat bagi perusahaan dan bagaimana penerapan kerangka hukum transparansi pemilik manfaat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah rekomendasi internasional dapat memaksakan negara-negara untuk mewujudkan implementasi atas transparansi pemilik manfaat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengatur mekanisme sistem informasi dan pengungkapan informasi demi memudahkan kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

 

---

In recent years, the corporation has an important function in facilitating the compliance of the community interests. Unfortunately, corporations are often used as a tool that is used by certain parties to disguise and hide assets acquired through crimes physically visible that related activities are the result of legal business activities. Therefore, the implementation of transparency of the Beneficial Owner is an important commitment that must be taken by the Republic of Indonesia, and the Indonesia’s financial services authority (OJK) must ensure that the policies which have been prepared must have a good assessment under several relevant international organizations. As for this, the problem of this study is how international recommendations can force a country to implement transparency of Beneficial Ownership for the corporations and how legal framework of transparency of Beneficial Ownership works in Indonesia. The applied research method is a normative and qualitative juridical approach. The results of the research indicated that international recommendations can force countries to realize implementation of transparency of Beneficial Ownership. Thus, Indonesian Government is suggested to regulate the mechanism of information systems and information disclosure to facilitate cooperation with the parties concerned.

 

"

"Prinsip keterbukaan Beneficial Owner ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan Beneficial Owner, maka dari itu diperlukan prinsip keterbukaan terhadap Beneficial Owner agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Benefical Onwer dijadikan modus dalam tindak pidana pencucian uang serta peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengupayakan transparansi Benefical Onwer. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori kepastian hukum. FATF menerbitkan rekomendasi nomor 24 dan 25 yang mewajibkan negara-negara untuk memastikan tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat. Pada tahun 2018 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya guna mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Benefical Onwer, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang integrasi data Benefical Onwer. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menyusun peraturan pada tingkat Undang-Undang yang mengatur terkait Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat memberantas permasalahan sampai kepada pelaku sesungguhnya. Dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan yang tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melainkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait guna memberikan informasi tentang pentingnya pendataan Beneficial Owner. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia serta dapat menarik investor dalam perekonomian di Indonesia.

---

The principle transparency of Beneficial Owners is motivated by the fact that many companies are used as facilities by perpetrators of money laundering crimes who are Beneficial Owners, therefore the principle of openness to Beneficial Owners is needed in order to prevent and eradicate money laundering. The problems faced today are that Benefical Onwer is used as a mode of money laundering and the role of the Ministry of Law and Human Rights in seeking transparency of Benefical Onwer. This research method uses a normative method with a qualitative approach that uses the theory of legal certainty. The FATF issues recommendations number 24 and 25 which require countries to ensure adequate, accurate and timely information about the Beneficiaries is available. In 2018 the President issued Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the Financing of Terrorism. Furthermore, to support the government's commitment to eradicating the crime of money laundering committed by Benefical Onwer, the Ministry of Law and Human Rights cooperates in the form of a Memorandum of Understanding with related Ministries/Institutions regarding the integration of Benefical Onwer data. The result of this research is that the government needs to compile regulations at the level of the Act that regulates related to Beneficial Owners in the Crime of Money Laundering to be able to eradicate the problem to the real perpetrators. Continuous socialization is needed which is not only carried out by the Ministry of Law and Human Rights but also all relevant Ministries/Institutions in order to provide information about the importance of collecting data on Beneficial Owners. This aims to improve the business climate in Indonesia and can attract investors in the Indonesian economy."

"Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh internet terhadap pendapatan pada pemilik usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data pooled cros section yaitu SAKERNAS Agustus 2018-2021. Model yang digunakan adalah Instrumental Variabel (IV) dengan Two-Stage Least Square (2SLS). Hasil estimasi first stage menunjukkan bahwa jumlah Base Transceiver Station (BTS) per Kabupaten berpengaruh positif pada tingkat pemakaian internet. Selanjutnya hasil estimasi second stage menunjukkan bahwa pemakaian internet berpengaruh positif pada pendapatan pemilik usaha. Terdapat perbedaan pemakaian internet (promosi, komunikasi, transaksi, penjualan via email dan sosial media, serta penjualan via web/ market place) terhadap pendapatan pemilik usaha. Selain itu, ditemukan bahwa transmisi internet lebih besar pengaruhnya untuk kegiatan usaha pada promosi dan transaksi daripada komunikasi.

---

This study tries to analyze the effect of the internet on income for business owners in Indonesia. This study uses pooled cross section data, namely SAKERNAS August 2018-2021. The model used is Instrumental Variabel (IV) with Two-Stage Least Square (2SLS). The results of the first stage estimation show that the number of Base Transceiver Stations (BTS) per Regency has a positive effect on the level of internet usage. Furthermore, the results of the second stage estimation show that internet usage has a positive effect on the income of business owners. There are differences in the use of the internet (promotion, communication, transactions, sales via email and social media, as well as sales via the web/marketplace) to the income of business owners. In addition, it was found that internet transmission hass greater effect on business activities in promotions and transactions than communication."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini pemerintah berfokus untuk memberikan pendanaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan mutu UMKM. Salah satu area manajemen yang penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi pemilik UMKM terkait praktik pengelolaan keuangan, mengetahui apakah ada hubungan antara skala usaha (mikro, kecil, menengah) dengan sektor usaha, umur usaha, pendidikan formal, dan pendidikan non formal pemilik, serta menganalisis perbedaan tingkat persepsi pemilik UMKM di Kota Padang terkait praktik pengelolaan keuangan berdasarkan kategori yang memiliki hubungan dengan skala usaha. Data primer diperoleh menyebarkan kuesioner kepada pemilik UMKM di Kota Padang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 200 sampel. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Data dianalisis menggunakan crosstabulation, uji chi square, uji ANOVA satu arah dan independent t test. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat persepsi usaha menengah > usaha kecil > usaha mikro. Terdapat hubungan antara skala usaha dengan umur usaha, pendidikan formal pemilik, dan pendidikan non formal pemilik. Kemudian ditemukan adanya perbedaan tingkat persepsi pemilik UMKM terkait praktik pengelolaan keuangan berdasarkan kategori umur usaha pendidikan formal pemilik, dan pendidikan non formal pemilik.

---

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini pemerintah berfokus untuk memberikan pendanaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan mutu UMKM. Salah satu area manajemen yang penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi pemilik UMKM terkait praktik pengelolaan keuangan, mengetahui apakah ada hubungan antara skala usaha (mikro, kecil, menengah) dengan sektor usaha, umur usaha, pendidikan formal, dan pendidikan non formal pemilik, serta menganalisis perbedaan tingkat persepsi pemilik UMKM di Kota Padang terkait praktik pengelolaan keuangan berdasarkan kategori yang memiliki hubungan dengan skala usaha. Data primer diperoleh menyebarkan kuesioner kepada pemilik UMKM di Kota Padang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 200 sampel. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Data dianalisis menggunakan crosstabulation, uji chi square, uji ANOVA satu arah dan independent t test. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat persepsi usaha menengah > usaha kecil > usaha mikro. Terdapat hubungan antara skala usaha dengan umur usaha, pendidikan formal pemilik, dan pendidikan non formal pemilik. Kemudian ditemukan adanya perbedaan tingkat persepsi pemilik UMKM terkait praktik pengelolaan keuangan berdasarkan kategori umur usaha pendidikan formal pemilik, dan pendidikan non formal pemilik."

"Pelaku tindak pidana yang disebut sebagai Pemilik manfaat/penerima manfaat menggunakan korporasi sebagai sarana/kendaraan (corporate vehicle) untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait pelaku tindak pidana tersebut belum ada pengaturan khususnya dalam tindak pidana korupsi terkait korporasi sebagai penerima/pemilik manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Sehingga untuk mengambil hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau dinikmati atau dimiliki oleh penerima manfaat tersebut hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau memprosesnya dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apabila digunakan instrumen-instrumen tersebut maka akan melalui proses yang panjang dan dikhawatirkan hasil tindak pidana akan dialihkan atau dinikmati oleh pelaku tindak pidana sebelum kedua proses tersebut selesai. Berdasarkan hal tersebut disertasi ini melakukan telahaan mengenai konsep pemilik manfaat dalam rezim hukum di Indonesia, alasan pemilik manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan praktek pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian ini kualitatif mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, perbandingan, konsep, doktrin, putusan kasus, dan dokumen-dokumen yang didukung dengan wawancara kepada akademisi dan praktisi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Korporasi dapat menjadi pemilik manfaat selain orang perorangan karena Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan kebutuhan dalam praktik hukum untuk merampas hasil tindak pidana menjadikan korporasi sebagai pemilik manfaat; berdasarkan kasus-kasus di Indonesia antara lain tindak pidana korupsi, pemilik manfaat/penerima manfaat atau penikmat manfaat dari hasil tindak pidana menggunakan modus operandi baru antara lain pelaku tindak pidana berada diluar struktur korporasi, tetapi dapat mempengaruhi kebijakan korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana oleh karena itu perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; dalam praktik hukum belum ada korporasi yang disangkakan korupsi karena menerima manfaat dan dalam hal terjadi peralihan harta kekayaan kepada penerima manfaat sementara itu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal Ultimate Beneficial Owner atau Beneficial Owner statusnya melarikan diri atau meninggal dunia untuk perampasan hasil tindak pidana tersebut dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi KUHP, UU Tipikor dan Perma No.1 Tahun 2013 terkait dengan pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (Beneficial Owner) dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

---

The perpetrator of a criminal act is referred to as the beneficial owner/beneficiary to hide/disguise the proceeds of criminal acts can be held criminally liable. Regarding the perpetrators of these criminal acts, there are no regulations, especially for criminal acts of corruption related to corporations as recipients/beneficial owners, resulting in a legal vacuum. So, retrieving the proceeds of criminal acts that have been transferred or enjoyed or owned by the beneficiary can only be done through a civil lawsuit or processed in accordance with Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, if these instruments are used, it will go through a long process and it is feared that the proceeds of the crime will be transferred or enjoyed by the perpetrator of the crime before both processes are completed. Based on this, this dissertation examines the concept of beneficial owners in the legal regime in Indonesia, the reasons why beneficial owners can be held criminally liability and the practice of criminal liability for beneficial owners in criminal acts of corruption based on court decisions in Indonesia. This qualitative research method systematically examines legal rules, comparisons, concepts, doctrine, case decisions, and documents supported by interviews with academics and practitioners. From the results of the research conducted it can be concluded that corporations can be beneficial owners other than individuals because Indonesia recognizes corporations as subjects of criminal law, and the need in legal practice to confiscate the proceeds of criminal acts makes corporations as the beneficial owners; based on cases in Indonesia, including criminal acts of corruption, the beneficial owners/beneficiaries or beneficiaries of the proceeds of criminal acts using new modus operandi, among others, the perpetrators of criminal acts are outside the corporate structure but can influence corporate policy to avoid criminal liability, therefore it is necessary clearer regulations are made in the Corruption Crime Law; In legal practice, no corporation has been suspected of corruption because it received benefits and in the event of a transfer of assets to the beneficiary, the assets were the proceeds of a criminal act. In the case that the Ultimate Beneficial Owner or Beneficial Owner has the status of running away or dies, to confiscate the proceeds of the crime, you can use Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2013 concerning Procedures for Settlement of Applications for Handling Assets in the Crime of Money Laundering or Other Crimes. This research recommends that reformulation of the Criminal Code, the Corruption Law and Perma No.1 of 2013 be carried out regarding the criminal liability of beneficial owners in cases of criminal acts of corruption in Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

---

ABSTRACTThis research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efek entrenchment pemilik saham pengendali terbesar terhadap manajemen laba riil pada perusahaanperusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square dengan menggunakan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan efek entrenchment pemilik saham pengendali terbesar berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, produksi yang berlebih, dan manipulasi biaya diskresioner.

---

The objective of this research is to analyze the effect of the entrenchment effect of the biggest ultimate ownership on real earnings management in manufacture firms listed in Indonesia Stock Exchanges period 2008-2009. The method used in this research is Ordinary Least Square with cross section data. The result showed that the entrenchment effect of the biggest ultimate ownerships have negative effects on real earnings management through sales manipulation, overproduction, and discretionary expenses manipulation."

"ABSTRAKNotaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT

 

---

Notary is an authorized official to make authentic deeds. One form of deed made by a Notary is the Corporate Establishment Deed. The corporation consists of limited liability companies, foundations, associations, cooperatives, cooperative partnerships, firm partnerships, and other corporate forms. The main goal of people establishing a corporation is to run a business and seek profits. However, with the development of the times, corporations are widely used by certain elements as a means of committing money laundering and terrorism funding. In this case a new term appears called the beneficial owner. The beneficial owner of a corporation has more power than other corporate organs so that it can control the corporation. With the emergence of the term beneficial owner in the corporation this raises questions about the position of the corporation in a company. Many people who set up fake corporations with funds that they have to avoid taxes, commit money laundering crimes, even to commit acts of terrorism. Seeing this, the Government requires every corporation to reveal the identity of the beneficial owner of every corporation in Indonesia. Notary as the party that plays a role in making the Corporation's Deed of Establishment also has the duty to apply the principle of recognizing service users and benefit owners in establishing a corporation. In the column on the website www.ahu.go.id, Notaries have the obligation to fill in the column of benefit owners in a corporation if there are beneficial owners in the corporation. This was done by a Notary by carrying out the process of identification and verification of the Notary service users. In addition, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) also requires Notaries to register applications for the Gathering Report Information Processing System (GRIPS). This GRIPS application can make it easier for Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to report to PPATK about suspicious financial transactions that have the potential to cause money laundering and terrorism funding crimes.

 

 

"