Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
A.W. Widjaja
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
352.007 WID p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Diretorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1988
352 IND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
KAJ (4) 1997
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sumber Saparin
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
320.84 SAP t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sumber Saparin
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979
320.84 SUM t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hanif Nurcholis
Jakarta: Erlangga, 2011
352 HAN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan ...
"
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yulizar Syafri
"
ABSTRAK
Masalah perubakan dan penciutan kawasan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dan keprihatinan mancanegara. Luas kawasan hutan di Indonesia dilaporkan berkurang ratusan ribu hektar tiap tahunnya, termasuk di dalamnya kerusakan kawasan hutan konservasi.
Menanggapi persoalan tersebut, sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah berupaya mencari dan mengembangkan model pengelolaan hutan (konservasi) yang melibatkan penduduk setempat dalam perlindungan hutan serta tanggap terhadap kepentingan mereka. Namun, dalam kenyataannya di berbagai masyarakat dilaporkan telah ada sistem-sistem pengelolaan sumberdaya hutan ...
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adhining Prabawati Rahmahani
"
ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,
Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12
Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status
peraturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011dengan
menafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat
(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. ...
"
2016
T45611
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library