Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) telah diberlakukan sejak tahun 1981. SP2TP secara potensial dapat berperan banyak dalam menunjang proses manajemen Puskesmas, baik untuk memenuhi aspek Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. Tujuan pelaksanaan SP2TP adalah didapatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas dan data yang berkaitan serta dilaporkannya data tersebut kepada jenjang administrasi di atasnya sesuai kebutuhan secara benar, berkala, teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Pembina DKI Jakarta tahun 1997 dengan pendekatan sistem dan dilakukan dengan studi kualitatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Pembina DKI Jakarta tahun 1997 belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan dari segi kualilas maupun kuantitas pada input , proses , output . Perbaikan ini harus dilakukan pada semua tingkatan mulai dari Departemen Kesehatan sampai dengan Puskesmas Kelurahan, agar pelaksanaan SP2TP disetiap jenjang administrasi kesehatan dapat berjalan dengan optimal.

---

The Implementation of SP2TP at Puskesmas Pembina DKI Jakarta in the Year of 1997The registration system and Integrated Report of Puskesmas ( SP2TP) have been put into effect since 1981. Potentially SP2TP has many roles in supporting the process of Puskesmas's management, both to fulfill the planning aspect, movement execution or supervision, control and judgment. The objective of SP2TP is to obtain data of all Puskesmas activities and data in relation there to also to report them to the superior administrative level suitable with the needs, in proper manner periodically and regularly order to support the public health management. The objective of research is to establish the SP2TP implementation at Puskesmas Pembina DKI Jakarta in 1997 by System-approach and qualitative study supported by primary and secodary data.This research shows that the implementation of SP2TP in Puskesmas Pembina DKI Jakarta in 1997 has not been optimized. By virtue of this research the writer suggests improvement on quality and quantity of input, process, output. The improvements should be implementation in every level starting from the Ministry of Health to Puskesmas Kelurahan, so that the implementation of SP2TP in every health administration level can be optimized."

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."

"Dewasa ini dalam sistem pembinaan rohani Kristiani dikenal model gereja sel. Secara umum kelebihan model gereja sel dari gereja yang bukan gereja sel adalah potensinya untuk meningkatkan jumlah anggota gereja dengan cepat sekaligus memelihara yang sudah ada di dalam. Hal ini terjadi karena struktur gereja sel yang terdiri dari kelompok-kelompok pembinaan rohani yang disebut kelompok-kelompok sel. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok sel. Peningkatan jumlah anggota dalam gereja sel berasal dari penjangkauan anggota baru oleh kelompok-kelompok sel. Kemudian ketika suatu kelompok sel sudah terdiri dari 15 orang, kelompok tersebut membelah (bermultiplikasi) menjadi dua. Pemimpin kelompok sel sangat berperan dalam keseluruhan proses multiplikasi, belum ditambah fungsinya sebagai pembina kerohanian anggota-anggota kelompok. Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa pemimpin Kelompok Sel adalah elemen penting karena dialah penggerak aktivitas dalam kelompoknya, terutama dalam proses menghasilkan kelompok baru. Mengingat deskripsi tugas dari seorang pemimpin kelompok sel yang cukup berat, dapat dipahami bahwa sejumlah pemimpin kelompok sel kemudian tidak masuk kategori berhasil karena gagal menghasilkan keiompok sel yang baru. Tetapi fakta juga menyatakan bahwa sebagian pemimpin kelompok sel berhasil mengatasi masalah dan dapat memultiplikasikan kelompok selnya. Oleh karena itu peneliti kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana gaya coping seorang pemimpin kelompok sel yang berhasil. Karena pemimpin kelompok sel adalah orang yang cukup berorientasi kepada hal-hal yang religius, maka peneliti bermaksud meneliti gaya coping religius apa yang dipakai di kalangan para pemimpin kelompok sel yang berhasil. Gaya-gaya coping religious ini dibagi menjadi tiga yaitu Arah-Diri, Kerjasama, dan Berserah. Masing-masing gaya merefleksikan derajat aktifitas yang berbeda dari manusia dan Tuhan dalam melakukan suatu proses penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai adalah deskriptif- eksploratif dimana data diambil dengan kuesioner RPS. Teknik penghitungan statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif seperti mean, median, simpangan baku, nilai z, serta uji Mann-Whitney. Penelitian ini melibatkan 41 subyek yang diambil dari cabang-cabang gereja AM di Jakarta Pusat, Utara, Barat dan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya Kerjasama adalah gaya yang paling banyak dipakai oleh para pemimpin kelompok sel yang berhasil. Penelitian tambahan mengenai perbedaan kecenderungan pemakaian gaya coping menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pemakaian masing-masing gaya coping pada pengelompokan pemimpin sel berdasar jenis kelamin, status pekerjaan, pelatihan komunikasi interpersonal yang diperoleh, serta waktu yang dibutuhkan untuk bermultiplikasi. Hasil penelitian tambahan lainnya memberi arahan bahwa subyek dalam sampel ini cenderung mengelompokkan gaya coping menjadi gaya coping yang tidak melibatkan Tuhan dengan gaya coping yang melibatkan Tuhan. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukannya pada sampel yang lebih besar, membandingkan penggunaan gaya coping pada pengelompokan lain seperti antar usia, meneliti coping religius pada pemimpin kelompok sel yang tidak berhasil serta bervariasi dalam usianya. Secara metode disarankan untuk memakai metode kualitatif guna deskripsi yang lebih detail dari gaya coping. Untuk masalah teoritis peneliti menyarankan umuk meneliti subyek dalam hal kompetensi dan religiusitas karena kedua hal ini memiliki kaitan erat dengan gaya coping religius. "

"Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kompetensi Perancang yang ikutserta dalam pembentukannya. Penelitian ini mengkaji pembinaan kompetensi melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme perancang yang menjadi tugas instansi pembina. Jika upaya pembinaan yang dilakukan instansi pembina sudah sesuai akan berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. dengan menetapkan standar kompetensi. Instansi pembina belum menetapkan standar kompetensi Perancang. Standar kompetensi yang dimiliki oleh Perancang tidak hanya ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu memang harus dikuasai guna menghasilkan Peraturan perundang-undangan yang baik.

---

This thesis discusses the competencies coaching efforts of legislative drafter for making   good regulation. This thesis applies the method of socio legal writing with data analysis carried out in a qualitative juridical manner. The problem of disharmony in legislation both at the center and in the regions has an impact on the implementation stage. The quality of legislation is influenced by the competencies of the Legislative Drafter  who participated in its formation. This study examined competency development through improving the ability and professionalism of the Legislative Drafter  which is the main task of the supervising institution. If the competencies coaching efforts carried out by the supervising institution are appropriate, it will affect the quality of legislation, thus setting the competency standards is very crucial. The coach institution had not set the competency standards of the Legislative Drafter. The competency standards possessed by the Legislative Drafter  are not only the science of establishing legislation, but competencies in various disciplines must indeed be mastered in order to produce implementative legislation."

"Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) terhadap PPAT diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR 2/2018). Selain beralaskan pada ketentuan menteri, pelaksanaan tugas jabatan MPP PPAT wajib berpegang teguh pada sumpah jabatan yang telah diikrarkan, yang di dalamnya memuat janji bersikap jujur, mandiri, serta setia mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. MPP PPAT yang bertendensi pada kepentingan pribadi dalam memberikan keputusan rekomendasi sanksi kepada PPAT merupakan hal yang fatal. Hal ini berkaitan erat dengan pelanggaran aspek tata usaha negara dan administrasi pemerintahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai perspektif Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan dan Permen ATR 2/2018 terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang MPP PPAT dan jenis penjatuhan sanksi yang tepat untuk MPP PPAT berdasarkan kasus Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR. Guna menjawab permasalahan hukum tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah keterlibatan kepentingan individu MPP PPAT dalam pemberian rekomendasi sanksi terhadap PPAT dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang/abuse of power. Tindakan ini mencampuradukkan wewenang dengan ketentuan di luar dari yang diberikan, sebagaimana yang dilarang dalam aturan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Alur pemeriksaan dan pemberian sanksi PPAT terlapor seyogyanya merujuk pada ketentuan Permen ATR 2/2018. Adapun ancaman sanksi yang diberikan kepada MPP PPAT berdasarkan tindakan penyalahgunaan wewenang ini yaitu sanksi pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Permen ATR 2/2018.

---

The procedures for guidance and supervision by the PPAT Builder and Supervisor Board (MPP PPAT) for PPAT are explicitly regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 (Permen ATR 2/2018). In addition to being based on ministerial provisions, the implementation of MPP PPAT's duties must adhere to the oath of office that has been pledged, which includes a promise to be honest, independent, and loyal to prioritize the interests of the state rather than personal interests. MPP PPAT tending to personal interests in providing recommendations on sanctions to PPAT is a fatal thing. This is closely related to violations of aspects of state administration and government administration. The formulation of the problem raised in this study is regarding the perspective of State Administration, Government Administration and Permen ATR 2/2018 regarding acts of abuse of MPP PPAT authority and the appropriate type of imposition of sanctions for MPP PPAT based on the case of Decision Number 20/G/2020/PTUN. PBR. In order to answer these legal problems, normative juridical literature research methods are used with a prescriptive research typology. The result of the analysis is that the involvement of individual interests of MPP PPAT in providing recommendations for sanctions against PPAT is categorized as an abuse of power. This action confuses authority with provisions other than those granted, as prohibited in the provisions of the Law on State Administrative Court and the Law on Government Administration. The flow of inspection and imposition of sanctions on the reported PPAT should refer to the provisions of Permen ATR 2/2018. The threat of sanctions given to MPP PPAT based on this act of abuse of authority is the sanction of dishonorable dismissal as stipulated in the provisions of Article 27 paragraph (3) of Permen ATR 2/2018.

"

"Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Salah satunya adalah dalam pembuatan akta hibah oleh PPAT yang mana pihak pemberi Hibah tidak dilibatkan, sesuai dengan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu bagian dari tugas Majelis Pembina dan Pengawas (MPP) PPAT, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPAT sehingga dengan demikian MPP dapat menjadi sarana yang menjembatani kepentingan PPAT dengan Kantor Pertanahan, dan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran MPP dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh PPAT dan akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta hibah. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peran MPP dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran oleh PPAT yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT seperti melakukan kunjungan ke kantor PPAT dan sosialisasi kepada PPAT baik secara langsung maupun menyeluruh. Akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta hibah palsu, maka MPP dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions as public officials are given the authority to make authentic deeds related to land. In practice it is still found that PPAT commits negligence and inaccuracy both administratively and legally, so that it often results in losses. Such as violations in the process of making a deed that is not in accordance with existing regulations, not reading and explaining the contents of the deed to the parties. One of them is in making a grant deed by PPAT in which the grant giver is not involved, according to what the author will discuss in this study. This is what should be one part of the duties of the Supervisory and Supervisory Council (MPP) of PPAT, such as carrying out guidance and supervision of PPAT so that MPP can thus become a means of bridging the interests of PPAT with the Land Office, and can prevent or minimize the occurrence of violations committed by the PPAT. The problem raised in this study is the role of MPP in preventing violations by PPAT and the legal consequences for PPAT who violate the grant deed process. To answer the problems studied, the author uses a juridical-normative research method with a descriptive-analytical type of research. Based on the results of the study, the role of MPP in preventing violations by PPAT is to conduct guidance and supervision of PPAT such as visiting the PPAT office and outreach to PPAT both directly and thoroughly. The legal consequences for PPAT who make a fake grant deed, then the MPP can impose sanctions in the form of administrative sanctions."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif dan hasil penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai belum diterapkan oleh notaris yang membuatnya mulai dari tahap konsultasi, cek administrasi dan data, pembuatan akta dan penandatangan akta karena melanggar syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Pertimbangan hakim terhadap putusan ini dinilai telah tepat karena mengabulkan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim dapat menambahkan bahwa akta tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif syarat sahnya perjanjian dan menyebutkan Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang minuta akta di dalam putusannya.

---

This study discusses a Foundation whose changes states in Notary Deed. This research specially examines the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation which is not in accordance with the legal requirements of the agreement and the Foundation Law. The research was conducted on the validity of the deed-making process and the judge's considerations in the Tanjung Karang District Court Decision Number 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. The research method used is normative juridical. The typology of the research used is explanatory. The type of data used is secondary data, namely data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data collection tool used is document study, with qualitative data analysis methods and explanatory-analytical research results.

The results of this study conclude that the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation Management has not been implemented by a notary who made it starting from the consultation stage, administrative and data checks, making the deed and signing the deed because it violated the legal terms of the agreement and the Foundation Law. The judge's consideration of this decision was considered appropriate because it granted the Deed of the General Meeting of the Saburai Foundation Management to be declared null and void, but the judge's consideration could add that the deed could be canceled because it violated the subjective requirements for the validity of the agreement and stated that the Notary of the Protocol Holder appointed by the Regional Supervisory Council was the holder of the minutes of the deed in his decision."

"Perbandingan antara kondisi aktual IPRIJA dengan kondisi ideal, yakni bagaimana seharusnya IPRIJA dioperasikan dalam menghadapi perubahan-perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rencana Induk Pengembangan IPRIJA 25 tahun, menunjukkan bahwa Iembaga pendidikan ini banyak menghadapi kendala atau masalah. Salah satu masalah yang patut diprioritaskan adalah masalah pengelolaan atau manajemen sesuai dengan esensinya sebagai Iembaga pendidikan tinggi.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi seberapa jauh pelaksanaan fungsi-fungsi pokok manajemen; bagaimana karakteristik administratornya; dan Iain-Iain yang berkaitan erat dengan manajemen perguruan tinggi terutama kondisi dosen, kondisi mahasiswa, dan hasil belajar mahasiswa.Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memusatkan kegiatannya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kepada masyarakat akan tinggi kedua setelah Fakultas Teknik lndustri Institut Teknologi Surabaya (Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Pada Perguruan Tinggi Dengan Menggunakan Metode ?Balance Scorecard",lwan Vanany,Sritomo Wignjosoebroto, Arman Hakim Nasution. Program Pasca Sarjana Jurusan Teknik lndustri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya) ) yang menggunakan acuan "Balance Scorecard". Secara Iebih rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan/menganalisis:- Mengukur sejauh mana program perencanaan pendidikan IPRIJA dalam mendukung kinerja Perguruan Tinggi (institut).- Mengukur bagaimana proses pengembangan dan kegiatan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja Perguruan Tinggi.- Mengukur sejauh mana Perilaku mengajar para dosen dapat menjadi cerminan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh IPRIJA .- Mengukur sejauh mana kepuasan mahasiswa sebagai (konsumen) dapat menjadi barometer akan kualitas sistem pendikan di IPRIJA.Penelitian ini bersifat eksploratoris, di rnana metode yang dilakukan dalam bentuk penelitian survey dengan mengandalkan kusioner dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data. Hasilnya adalah berupa nilai-nilai dengan angka-angka yang tertera pada kuesioner."

"

Permasalahan dalam tesis ini meliputi akibat hukum terhadap pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan serta implikasi hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan menjadi cacat hukum karena pelaksanaannya melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga berimplikasi hukum akta tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum serta susunan kepengurusan Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) kembali seperti sebelum ada rapat pembina yang cacat hukum tersebut. Saran dalam tesis ini adalah sebelum membuat akta, terutama akta pernyataan keputusan rapat, Notaris wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris itu sendiri.

---

The problems in this thesis include the legal consequences of the implementation of the meeting of the trustees whose invitations are not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation and the legal implications of the meeting decision statement deed made based on the minutes of the advisory meeting. The research method used is normative juridicatl, with analytical descriptive type. The conclusions of this thesis are due to the legal implementation of a meeting of trustees whose invitation is not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation being legally flawed because the implementation violates the provisions of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) and provisions of the Foundation, so the legal implications of the deed were not legally enforceable and the management structure of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) returned as before as the meeting of the legal defender adviser. The suggestion in this thesis is that before making a deed, especially a statement of decision for a meeting decision, the Notary is obliged to examine and check the completeness of the documents so that there are no mistakes in the future that could harm the parties and the Notary itself."

"Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian pada anak. Hal yang terpenting adalah bagaimana pembina, sebagai orang yang paling mampu mempengaruhi anak, mampu mendukung perilaku mandiri anak. Anak akan tumbuh menjadi individu yang mandiri atau tidak mandiri banyak dipengaruhi oleh bagaimana pembina memperlakukan anak. Apabila pembina selalu membantu anak, walau kesulitan yang dihadapi anak tidak seberapa, selalu mencukupi kebutuhan anak; membatasi gerak, terlalu melindungi dan tidak banyak memberi kesempatan pada anak, maka anak menjadi tidak berani dan akan menggantungkan diri pada pembina.Mengingat dewasa ini banyak ibu yang juga bekerja dan meninggalkan anak dibawah usia 5 tahun dibawah pengawasan orang lain peneliti ingin mengetahui perilaku pembina di Sasana Bina Balita (SBB) sebagai salah satu alternatif pengasuhan yang dapat dipilih ibu yang bekerja, dalam menghadapi perilaku anak dengan pertimbangan adanya pelatihan serta program secara tertulis.Respon pembina akan digolongkan sebagai tidak mendukung kemandirian anak bila pembina segera membantu anak, tidak memberi kesempatan serta pilihan pada anak untuk menooba sendiri. Respon pembina diperoleh melalui observasi di SBB terhadap perilaku mandiri-tidak mandiri anak. Anak dikatakan tidak mandiri bila menunjukkan perilaku mencari perhatian dengan meminta pembina, mengikuti ke mana pengasuh pergi, merninta menyelesaikan tugas yang diminta. Sedang anak dikatakan menunjukkan perilaku mandiri bila ia mampu mengikuti dan menyelesaikan instruksi pembina dalam kegiatan makan.Subyek penelitian adalah pembina di SBB Mitra yang berjumlah enam orang yang tugas sehari-harinya adalah menangani anak usia 1-5 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Untuk itu, akan dilakukan studi awal guna mendapatkan informasi mengenai pentingnya kemandirian bagi anak yang diperoleh dari wawancara dengan satu orang pembina dan pengelola SBB, untuk menentukan batasan kegiatan yang akan diamati, dan untuk menentukan kemungkinan respon dari pembina dan tingkah laku makan anak, guna pembuatan lembar pengamatan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi yang menghambat pelaksanaan kemandirian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima pembina di SBB Mitra belum mendukung kemandirian dalam kegiatan makan. Mereka cenderung langsung membantu anak, dan belum banyak menunjukkan usaha untuk melatih anak melakukan aktivitas makan sendiri. Hal ini terutama disebabkan karena masalah waktu, mengingat kegiatan di SBB Mitra sudah terjadwal dan makanan yang disajikan pun harus habis termakan, menuntut mereka bekerja dengan cepat.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran respon pembina terhadap tingkah laku anak dalam kegiatan makan. Respon pembina nantinya akan dikelompokkan sebagai mendukung atau tidak mendukung kemandirian anak. Ditinjau dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang kemandirian. Dengan demikian, secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana perbaikan kualitas pengasuhan di SBB Mitra, terutama dalam penanganan anak dalam kegiatan makan.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih menggali kondisi yang mampu membuat pembina melakukan interaksi yang mendukung."