Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Riswan Helmi

Tinjauan yuridis terhadap pemberhentian presiden serta hubungannya dengan kekuasaan dewan perwakilan rakyat dan mahkamah konstitusi

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S25352

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pemberhentian presiden oleh MPR-RI sebagai salah satu kewenangan konstitusional yang di miliki lembaga tertinggi negara : suatu studi perbandingan antara mekanisme pemberhentian presiden republik Indonesia dengan proses

Universitas Indonesia, 2000

S25354

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khairul

Tinjauan yuridis mengenai mekanisme impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menurut prinsip negara hukum = Judicial review of impeachment mechanism of the President and or Vice President in Indonesia according by the rule of law

" Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan perwujudan dari machtstaat. Hal ini terbukti dalam ketentuan mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Putusan MK terkait ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catur Alfath Satriya

Peran dewan perwakilan daerah dalam proses pemberhentian presiden di Indonesia = Role of regional representatives council in the presidential impeachment process in Indonesia

" Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki DPD hanya bersifat subordinatif terhadap DPR. Permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut tidak hanya terjadi dalam legislasi dan pengawasan, namun juga terhadap keterlibatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65486

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Musthofa Faruq

Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq

" Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

" Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian