Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat/lurah menurut UU nomor 32 tahun 2004
Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur III, 2007
351 PEL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ero H. Rosyidi
Pelimpahan wewenang : tinjauan deskriptif-analitis pemantapan pekerjaan staf paripurna
Bandung: Alumni, 1984
352 ERO p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dania Rizky Nabilla Gumilar
Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Kesehatan Terhadap Implementasi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat Di Daerah Terpencil: Studi Perawat Di Puskesmas Kec. Seko, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan = Reconstruction of State Administrative Law and Health Law Regarding the Implementation of Delegation Medical Authority from Doctors to Nurses in Remote Areas: A Study of Nurses at the Seko Sub-district Health Center, North Luwu Regency, South Sulawesi
" Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Taufik Hidayat
Kesiapan suku dinas pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan undang-undang no. 22 tahun 1999 (kasus : suku dinas pendapatan daerah kotamadya Jakarta Selatan)
" Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unsur pelaksana pemcrintah daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah. Kiprah Dipenda sangat diandalkan sekali oleh Pemda DKI, karena tanpa pendapatan serta penerimaan maka Pemerintahan Daerah DKI Jakarta tidak dapat menjalankan segaia fungsi dan tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan. Aktualisasi peran Dipenda DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu dapat dilihat dari besamya PAD dalam bandingannya dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan ... "
2000
T2461
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library