Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Christina Octavia
"
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29441
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Luh Heny Febriyanti Rahayu
"
Tesis ini membahas Pengadaan tanah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 memberi peluang kepada pemerintah melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat yang sebagian besar adalah tanah hak milik dan tanah girik. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif hukum dengan pengelolaan data kualitatif.
Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat tidak hanya didasarkan kepada Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27503
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dyana Safitri Juliani
"
Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Selanjutnya maka penelitian ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Hilmatunnur Hidayah
"
Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lia Herawati
"
Sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat peran notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Undang-undang dan Kode Etik menghendaki Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggung jawab. Berkenaan dengan keberadaan dan fungsi tanah, terdapat hubungan hukum, peralihan hak antara manusia dengan tanah, mencakup perbuatan jual-beli, sewa-menyewa, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37435
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Bunga Shabrina
"
ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ajrina Febiani
"
ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai keberlakuan konsep daluwarsa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deksriptif. Hasil penelitian ...
"
2017
S68146
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ananda Vania Putri Hendarto
"
Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zhakirah Zatalini Irawan
"
ABSTRACT
Isu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Joseph Noviandri
"
Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup rechtsverwerking sebagai doktrin yang dikenal dengan doktrin “pelepasan hak” dimana pelepasan hak yang dimaksud dalam rechtsverwerking adalah ketika seseorang memiliki suatu hak namun hak tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka seseorang dapat kehilangan haknya, selama ini konsep pembiaran hak ini dikenal luas pada pelepasan hak atas tanah. sebagaimana telah adanya Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mengatur mengenai pelepasan hak atas tanah, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
