Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Pasar modal di Indonesia masih relatif baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara sedang berkembang (emerging market) dan memiliki karakteristik tersendiri antara lain : jumlah emiten yang kecil, tingkat perdagangan yang tipis, banyak emiten dengan ekuitas negatif, tidak semua saham aktif diperdagangkan..."

"ABSTRAK lndustri Real Estat mengalami fluktuasi yang hebat antara tahur1 1993-1999. Semaraknya industri ini dimulai pada tahun 1993 yang ditandai denganbanyaknya pameran-pameran real estat di Jakarta yang menawarkan berbagaimacam produk properti seperti kawasan perumahan, kondominium, komplekperkantoran, kawasan wisata, kawasan agrowisata dan juga resort terpadu. Namunkondisi booming ini tidak bertahan lama, dengan terjadinya kelesuan pada tahun1996 hingga tahun 1997 dimana mulai terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Danakhirnya terjadilah yang dinamakan property crash di tahun 1998, dim ana hampirseluruh pengembang mencatat kerugian. Krisis industri real estat di tahun 1998 diawali oleh krisis likuiditas akibatturunnya permintaan, kemudian diperparah dengan meningkatnya jumlah hutang,kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, dan depresiasi nilai rupiah terhadapdollar AS yang terus berfluktuasi. Dengan hilangnya kepercayaan investor danspekulan terhadap prospek investasi merupakan faktor yang menambah semakinmemburuknya pasar modal di Indonesia. Hal ini kemudian menjalar langsungpada krisis permodalan yang dihadapi oleh pihak perbankan. Walaupun BankIndonesia (BI) telah mengeluarkan pedoman restrukturisasi kredit, namun hinggasaat ini belum tampak dengan jelas bagaimana mekanisme yang akan ditempuholeh perbankan dalam menyelesaikan hutang para pengembang nasional. Kondisi krisis pada industri real estattersebut tidak akan berlangsung terusmenerus, dengan total penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 210 jutajiwa, kebutuhan akan real estat akan terus ada. Dengan serangkaian programreformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah yang baru untuk memulihkankepercayaan investor, seperti penyehatan sektor perbankan, kebijakan moneterdan berbagai deregulasi di sektor riil, diharapkan kondisi perekonomian Indonesiaakan kembali membaik, dan juga industri real estat pun akan kembali meningkat. Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah melihat trend yang terjadipada bisnis real estate selama tahun 1994-1999, yang diikuti dengan penilaianpasar modal Indonesia terhadap fluktuasi yang terjadi di industri real estat melaluipenerapan Arbitrage Pricing Theory (APT) dan kemudian menentukan faktorfaktorapa saja yang mempengaruhi pembelian saham di sektor real estat olehinvestor yang rasional. Secara teoritis, Arbitrage Pricing Theory (APT) menggunakan pemikiranyang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristikyang identik tidaklah bisa dijual dengan harga berbeda. Konsep yang digunakanadalah hukum satu harga (the law of one price). Apabila aktiva yangberkarakteristik sama tersebut dijual dengan harga yang berbeda, maka akanterdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva denganharga yang lebih tinggi di tempat lain sehingga memperoleh laba tanpa resiko. Dan penggunaan Arbitrage Pricing Theory (APT) ini akan sangatbermanfaat kalau kita bisa mengidentifikasikan tidak terlalu banyak faktor-faktormakro ekonomi, mengukur expected return masing-masing faktor tersebut danjuga mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini, juga akan diteliti faktor-faktor yang mendasariinvestor yang rasional dalam membeli suatu saham. Secara umum keputusanpembelian saham oleh seorang investor yang rasional, akan mempertimbangkanberbagai aspek ekonomi perusahaan (faktor-faktor fundamental), antara lain :kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang, rasio-rasiokeuangan perusahaan, kondisi ekonomi nasional (seperti tingkat suku bungadan tingkat inflasi), kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga kebijakan direksiperusahaan. Setelah melalui proses pengumpulan sejumlah data-data sekunder dariberbagai sumber, yang dilanjutkan dengan perhitungan rasio-rasio keuangan yangdiperlukan, dan akhirnya dengan penggunaan software statistik SPSS 9.0didapatkan hasil seperti berikut ini. Sejak awal tahun 1995 sampai dengan pertengahan tahun 1998, telahterjadi trend menurun pada harga saham di sektor real estat dan juga terdapat buktiparsial mengenai kemungkinan ketidakefisienan pasar saham sektor properti. Variabel Laba didapatkan mempengaruhi harga saham real estat secarasignifikan dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan pengelolaan secara baikperusahaan real estat oleh pihak manajemen akan tercermin pada tingkat labayang tinggi sehingga mendorong investor yang rasional untuk melakukaninvestasi dan tercermin pada peningkatan harga saham yang tinggi juga.Didapatkan juga variabel Return On Investment (ROI) mempengaruhi returnsaham secara signifikan dan berkorelasi positif. Dengan tingginya nilai ROI inimenunjukkan seberapa efektif pihak manajemen perusahaan real estat dalammemanfaatkan sumber ekonomi yang ada (aktiva perusahaan) untuk menciptakanlaba yang kemudian tercermin pada return saham yang tinggi pula. Sehinggakedua variabel tersebut sangat memegang peranan penting bagi investor dalammelakukan investasi di bidang real estat. Dengan melakukan penelitian lanjutan didapatkan juga variabel EarningPer Share memberikan hasil yang signifikan dan berkarelasi pasitif dalammempengaruhi harga saham perusahaan real estat. Dengan nilai Earning PerShare yang tinggi menunjukkan earning yang didapatkan aleh pemegang sahamuntuk setiap lembar saham yang dimilikinya tinggi juga dan menandakankemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersihdari setiap lembar sahamnya yang kemudian tercermin dari tinggi tingkat hargasaham. Dari penelitian lanjutan ini didapatkan pula return saham dipengaruhisecara signifikan aleh variabel Price Earning Ratio yang berkarelasi secarapositif. Semakin tinggi nilai PER berarti harga pasar dari setiap lembar sahamakan semakin baik. Adapun hasil pengujian karelasi rasia-rasio keuangan perusahaan real estatsebagian besar memberikan hasil sesuai dengan hipatesis. Rasia likuiditasmemberikan karelasi yang pasitif terhadap harga dan return saham yangmenunjukkan bahwa semakin baik kemampuan perusahaan dalam menyelesaikankewajiban jangka pendeknya maka semakin tinggi pula harga dan return sahamperusahaan tersebut. Rasia hutang memberikan karelasi yang negatif terhadapharga dan return saham yang menunjukkan perusahaan yang mempunyai rasialeverage yang rendah akan mempunyai risika kerugian lebih kecil ketika keadaanekonomi merosot, dan mempunyai kesempatan memperoleh laba lebih rendahketika ekanami melanjak menjadi baik. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyaileverage tinggi, mempunyai risika menanggung rugi besar ketika keadaanekanami merasat tetapi mempunyai kesempatan memperaleh laba besar ketikakeadaan ekanami membaik. Rasia aktivitas memberikan karelasi yang aditifterhadap harga dan return saham, sehingga semakin efektif operasi perusahaandalam memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada maka semakin tinggi hargadan return saham perusahaan tersebut. Rasia profitabilitas dan market ratiomemberikan korelasi yang positif terhadap harga dan return saham, sehinggascmakin efektif operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka akanmemberikan peningkatan pada harga saham dan return saham. Adapun kenaikan bunga dan tingkat inflasi memberikan pengaruh yangnegatifterhadap perkembangan harga saham dan return saham di sektor real estat.Pengaruh negatif dalam hal kenaikan bunga adalah sesuai dengan hipotesisscmula. Tingkat bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleholeh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkanoleh perusahaan untuk menggunakan dana dari investor. Semakin tinggi tingkatbunga perbankan, akan menyebabkan investor mengalihkan investasinya padainvestasi di perbankan, dan menyebabkan penurunan harga & return saham.Sedangkan pengaruh negatif untuk tingkat inflasi memberikan hasil yangberlawanan dengan hipotesis semula."

"Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian.

---

This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output."

"[Penelitian ini menganalisis kepemilikan saham investor asing serta investor domestic dalam sektor properti di Bursa Efek Indonesia, tahun 2008-2014. Dalam periode penelitian ini, jumlah kepemilikan saham investor asing di sektor properti bergerak menurun dan cenderung stagnan. Penelitian ini menggunakan metode uji regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan saham asing di sektor properti. Variabel yang digunakan adalah persentase kepemilikan saham asing dan domestic di sektor properti sebagai variabel terikat, dan persentasi kepemilikan asing dan kepemilikan domestik pada periode sebelumnya, size (market capitalization), return saham, IHS sektoral serta IHSG sebagai variabel bebas. Analisis yang sama juga dilakukan kepada kepemilikan domestik dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan dengan kepemilikan asing. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan saham pada periode sebelumnya dan ukuran perusahaan (size) mempengaruhi porsi kepemilikan saham asing dan domestik di sektor properti. Tetapi, variabel ukuran perusahaan (size) mempengaruhi kepemilikan saham domestik secara negatif di sektor properti.

---

This research analyzed foreign equity ownership and domestic equity ownership in the property sector, listed at the Indonesia Stock Exchange, year 2008-2014. During the research period, it was found that the foreign equity ownership in the property sector decreased and stagnated. This research used double linear regression method to analyse the which factors influence the foreign equity ownership in the property sector. This research uses variables as follows: foreign equity ownership percentage in the property sector as dependent variable, and foreign ownership at previous period, size (market capitalization), stock return, property sector stock return and market return as independent variable. The same analysis was conducted for the purpose of comparing the result with foreign equity ownership. Result of research stated that the stock ownership at previous period and size of the company influenced foreign stock in the property sector. However, domestic stock ownership is negatively influenced by size of the company in the property sector., This research analyzed foreign equity ownership and domestic equity ownership

in the property sector, listed at the Indonesia Stock Exchange, year 2008-2014.

During the research period, it was found that the foreign equity ownership in the

property sector decreased and stagnated. This research used double linear

regression method to analyse the which factors influence the foreign equity

ownership in the property sector. This research uses variables as follows: foreign

equity ownership percentage in the property sector as dependent variable, and

foreign ownership at previous period, size (market capitalization), stock return,

property sector stock return and market return as independent variable. The same

analysis was conducted for the purpose of comparing the result with foreign

equity ownership. Result of research stated that the stock ownership at previous

period and size of the company influenced foreign stock in the property sector.

However, domestic stock ownership is negatively influenced by size of the

company in the property sector.]"

"ABSTRAKSetiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatuaksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkaliberupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitianyang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaandan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yangdigunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakansecara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandungperbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomispribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafi liasidari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidakseluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolongkedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingantersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan denganketerbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebutseakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yangmemiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalampenulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yangdilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor olehPT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungikepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadapsuatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka BadanPengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal NomorIX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yangmengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuandari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikankedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapunbagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan PengawasPasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturankepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis,tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegangsaham independen.

---

ABSTRACTEvery company in doing its business activities shall once in a while be confrontedwith a corporate action. Those corporate actions often include transactions thatcontain conflict o f interest. The research method that is used to complete this thesis isdone jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondarydata. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compilethis thesis. A conflict o f interest transaction is a transaction where the economicinterest o f the company differs from the personal economic interest o f its directors,commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions whichcontain conflict o f interest can be classified into a conflict o f interest transaction. Aslong as the transaction containing conflict o f interest is done with fairness, fair priceand disclosure, the transaction which contains a conflict o f interest will not look likea transaction done by parties having a conflict o f interest. To give a clearer picture,this thesis takes the case example o f the conflict of interest transaction involving PTBank Mega, Tbk in the form o f an office space lease transaction between PT BankMega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest o f the shareholders,especially the independent shareholders against such acts o f conflict o f interesttransactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency throughRegulation o f the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.l, requirescompanies wishing to engage in a transaction containing a conflict o f interest, to geta prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought toapplication in the case example obviously does not bring any profit for the companyfrom business point o f view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency shouldreconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactionswith due regard to the economic value and without disregarding its aim to providelegal protection to the independent shareholders of the company."