Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Debby Irmawati

Peranan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dalam memperluas kesempatan kerja dilihat dari kebijakan fiskal (Studi perbandingan antara perusahaan industri minuman Diepo Pacific dan PT. Delta Djakarta)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995

S10000

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Imalini

Tinjauan mengenai penggenaan PPNBM atas minuman non alkohol dari aspek keadilan pajak di Kelurahan Klender Jakarta TImur

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S10070

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pengaruh penurunan dan atau penghapusan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap penerimaan pajak (PPNBM) (Studi kasus di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10257

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan sederhana kantor atas permohonan restitusi pajak penghasilan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada Kantor Pelayanan Pajak X

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10151

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ratih Marfadila Putri Riski

Anaisis perbandingan kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) dengan cukai atas kendaraan bermotor = Comparative analysis of sales tax policy on luxury goods (PPNBM) with excise on motor vehicles

" Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Widiananingroem

Manajemen atas PPn BM untuk Meningkatkan Competitive Advantage pada Perusahaan yang Mempunyai Distributor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27024

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Firdaus

Analisis penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan tas eksekutif yang terbuat dari kulit = The analysis of luxury sales tax elimination on executive bags with outer surface of leather

" Skripsi ini membahas tentang alasan Pemerintah merumuskan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan tas eksekutif yang terbuat dari kulit serta implikasi yang ditimbulkan jika ditinjau dari fungsi pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan alasan Pemerintah merumuskan kebijakan tersebut adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PPnBM, ingin mengalihkan konsumsi produk luar negeri di luar negeri ke dalam negeri, ingin ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S62088

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Salsabila Safira

Tinjauan Hukum Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berdasarkan Tingkat Emisi Terhadap Kendaraan Bermotor = Legal Review on the Imposition of Sales Tax on Luxury Goods Based on Emission Levels on Motor Vehicles

" Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Miftah Syifa Al Rizki

Mobil Listrik sebagai Barang Mewah dalam Perspektif Hukum Pajak: Kajian Pengaturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Mobil Listrik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 = Electric Cars as Luxury Goods in the Perspective of Tax Law: A Study on Sales Tax Regulations on Luxury Goods for Electric Cars After the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020

" Barang mewah bukan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup, termasuk kualitas udara, semakin menurun sehingga banyak negara memberikan relaksasi fiskal terhadap mobil listrik namun Indonesia masih mengklasifikasikan mobil listrik sebagai obyek PPnBM. Oleh karena itu penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis untuk menjawab dua permasalahan, yakni; Bagaimana pengaturan klasifikasi barang mewah terhadap mobil listrik dalam perspektif hukum pajak? dan bagaimanakah pengaturan pengenaan dan besaran tarif ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Chandra Bagaskara

Sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor barang mewah di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor perkara 1038/Pid.B/2019/PN Plg = Administrative sanctions and criminal sanctions against smuggling of imported luxury goods in Indonesia based on the Palembang District Court Decision case number 1038/Pid.B/2019/PN Plg

" Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian