Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Ahmad Mudzaffar

Dampak tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tinjauan hukum administrasi negara = The impact of non performance of the legally enforceable state administrative court verdict in a state administrative law review

" Peradilan tata usaha negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada warga negara yang ingin mencari keadilan di bidang tata usaha negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi suatu tantangan apabila dihadapkan dengan tujuan diadakannya suatu peradilan yaitu adanya suatu kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Putusan PTUN ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43001

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahadian Ihtisyamuddin

Penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk upaya pemaksa dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara: studi putusan nomor 178/G/2011/PTUN.Jkt = Implementation of dwangsom as forcement in law decision of state administrative court: case law decision no 178/G/2011/PTUN.Jkt

" ABSTRAK
Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan ... "

2016

S64820

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Lintong Oloan

Wewenang PTUN menunda berlakunya putusan pemerintah

" PTUN mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991, menyelenggarakan persidangan melayani masyarakat pencari keadilan di dalam bidang Tata Usaha Negara. Tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa), dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, yang disebut Putusan Penundaan. Ketentuan ini memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada hakim. Hakim bebas menentukan syarat-syarat, dalam hal-hal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

T7590a

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizqan Naelufar

Politik hukum lembaga ajudikasi (studi pada komisi informasi vis-a-vis peradilan tata usaha negara) = Legal policy institution of adjudication (study in commision of information vis-a-vis administrative court

" [ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga. Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional, Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yang digunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum ... "

2015

T43067

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yeni Rosdianti

Pemenuhan hak atas keadilan melalui putusan pengadilan administrasi dalam sengketa administrasi di Indonesia = The fulfillment of right to justice through execution of administrative court's decision on official dispute in Indonesia

" Ketentuan mengenai peradilan administrasi dijabarkan melalui UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Perubahan tersebut dituangkan di dalam UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. Keberadaan peradilan administrasi/TUN di Indonesia sesungguhnya adalah satu langkah maju. Pengadilan TUN menjadi satu lingkungan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum (perdata) di mana pengadilan TUN dapat memfokuskan perhatiannya, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24403

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bandung: Citra Umbara, 2011

R 342.066 UND (1)

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

" Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Betapapun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur pendaftaran tanah tetapi dalam praktek masih sexing ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Aldila

Analisa hukum keputusan majelis pengawas pusat notaris yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara : studi kasus Putusan PTUN Jakarta No. 43/G/2011/PTUN-JKT = Legal analysis of notary supervisory council decision submitted to the state administrative court : case study No. 43/G/2011/PTUN verdict of Jakarta-JKT / Muhammad Rizky Aldila

" ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di ... "

2013

T39218

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andie Hevriansyah

Pemberhentian sekretaris desa dengan menggunakan wewenang diskresi kepala desa, studi Putusan PTUN Bandung = Dismissal of village secretary using the discretionary authority of the village head, study of Bandung Administrative Court Decisions.

" Permasalahan penelitian pemberhentian Sekretaris Desa dengan menggunakan wewenang diskresi Kepala Desa studi putusan PTUN Bandung adalah Bagaimana kewenangan Kepala Desa mengelola Administrasi Kepegawaian perangkat desa? Bagaimana penggunaan wewenang diskresi Kepala Desa memberhentikan sekretaris desa? Bagaimana sikap PTUN Bandung memutus perkara pemberhentian sekretaris desa dengan diskresi Kepala Desa? Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, tipologi preskriptif, jenis data sekunder, jenis bahan hukum primernya perundang-undangan administrasi pemerintahan, dan desa berserta peraturan turunannya, jenis bahan hukum sekunder yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andhika Danesjvara

Azas-Azas Pemerintahan yang Baik sebagai Alasan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

" Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB adalah sebuah norma yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. AAUPB yang sudah dikenal di negara-negara lain penganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia terutama sejak efektifnya Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1991, yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berkembangnya AAUPB ini adalah karena menurut doktrin dapat dipakai sebagai alasan gugatan di PTUN ... "

Universitas Indonesia, 1998

LP1998 9

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian