Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan observasi dilapangan dan merekomendasikan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan CSR di Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Metode kerja dalam penelitian ini meliputi tahap evaluasi menggunakan kerangka konseptual dengan analisis deskriptif serta rekomendasi teknis dan tahap penyusunan rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT, program CSR di PTN Cianjur adalah agressive (poin 2,22;1,75) merupakan posisi yang strategis. Usulan strategi pengembangan yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat usia produktif, optimalisasi penggunaan dana, dan meningkatkan kinerja penyuluh, Polhut, PEH dan operator dalam pelaksanaan kegiatan CSR."

"Makalah ini mencoba melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini terdapat 850,000 mahasiswa yang sekarang mengikuti studi di 52 Perguruan Tinggi Negri dimana uang SPP yang dibayarkan hanya mencakup 11% dari seluruh pengeluaran yang ada. Salah satu alasan mengapa pemerintah mensubsidi PTN adalah pada awalnya didasari oleh sentimen egaliter yang kuat. Sebenarnya semua kebijakan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan dapat dijustifikasi dengan menggunakan prinsip egaliter. Namun, karena anggaran pemerintah yang terbatas serta banyaknya tujuan-tujuan pembangunan lain yang ingin dicapai, pemerintah harus memberikan justifikasi berdasarkan kriteria-kriteria yang lebih spesifik. Tiga kriteria yang digunakan dalam tulisan ini, untuk lebih mengarah kepada dampak sosialnya, adalah pemerataan, mobilitas sosial dan modal sosial. Sumber pendanaan yang bervariasi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi dan pemerataan. Dan juga karena adanya ketidaksempurnaan pasar dalam pendidikan tinggi, intervensi dari pemerintah tetap diperlukan. Tulisan ini memberikan usulan kebijakan untuk menaikkan biaya SPP serta untuk menyediakan lebih banyak pinjaman serta beasiswa untuk tetap menjaga akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat berpendapatan rendah."

"Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan pemetaan dalam upaya memposisikan PTN BH sebagai badan hukum publik disamping fungsi lainnya yang utama yaitu sebagai badan hukum. Pemetaan fungsi dianalisis dengan kewenangan law making dan law applying sebagai faktor penentu PTN BH sebagai badan publik, fungsi jabatan publik, fungsi tujuan badan publik serta analisis jabatan publik yang ada pada sebuah organ negara. Setelah mengetahui fungsi dan kewenangan, maka PTN BH dapat diketahui kedudukannya di dalam stuktur kelembagaan negara. Analisis kedua mengenai dampak kedudukan PTN BH di dalam organ negara di dalam tata kelola akademik dan non akademik dalam mewujudkan tujuan otonomi sebuah badan hukum. Analisis ini digunakan untuk melihat fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH secara menyeluruh pada ketentuan hukum PTN BH di Indonesia sehingga dapat dilihat fungsi yang paling utama dari PTN BH sebagai sebuah badan hukum publik dalam struktur kelembagaan negara.

---

This thesis discussing on Function, Authority, and Legal Position as a Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(?PTN BH?) in Conception of State Organ ofThe Constitution of Indonesia. This study analyzed by descriptive and systematic analysis using a judicial normative approach. The first analyze is map the Function, Authority, and Legal Position of PTN BH that required in an attempt analysis of the public functions of State Organ.The mapping purpose is to position of PTN BH as public functions as well as other major function as a legal entity. The mapping functions analyze the authority of law making and law applying as main factor of PTN BH as a public entity, public function, purpose function of public entity, and public position in a State Organ. After knowing the function and the authority, we know the legal position of PTN BH in state organ structure. The second analyze is the impact of legal position of PTN BH as a state organ in academic and non-academic governance to realization the autonomy purpose as a legal entity. This is to analyzed the function, authority and legal position of PTN BH thoroughly PTN BH in Indonesia so the main function of PTN BH as a public legal entity in organ state structure."

"Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada tanah dari PTN-BH yang dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dari undang-undang yang berlaku, jurnal, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang pendapatnya dapat membantu pembahasan ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pengenaa PBB kepada tanah PTN-BH masih kurang spesifik. Peraturan yang menjadi payung besar saat ini adalah UU PDRD pasal 77 ayat (3). Belum adanya nomenklatur yang tepat apa itu badan hukum PTN-BH. Kebebasan dalam mencari pendapatan ini yang dapat mengindikasikannya pengenaan PBB kepada PTN-BH. PTN-BH bukan lagi merupakan PTN murni karena asset nya milik PTN-BH sendiri dan dapat mencari pendapatannya sendiri tetapi juga bukan PTS karena PTN-BH masih diatur didalam peraturan perundang-undangan. Posisi PTN-BH ini menjadi berada ditengah-tengah dan ketidakpastian pula melihat adanya kasus pengenaan PBB kepada  PTN-BH. Perlakuan PBB di negara lain juga tidak berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia tetapi cukup sulit jika dibandingkan lebih dalam karena hukum di tiap-tiap negara berbeda-beda begitu pun dengan jenis badan pendidikan di tiap-tiap negara seperti di Indonesia terdapat PTN satker, PTN-BH, dan PTS. Secara ideal badan pendidikan terutama badan pendidikan publik tidak dikenakan PBB atas tanah maupun bangunan walaupun demikian masih kurangnya peraturan yang lebih spesifik terlebih karena adanya otonomi dari PTN-BH untuk dapat memanfaatkan tanah miliki negara termasuk mencari pendapatan.

---

Legal Entity Higher Education (PTN-BH) is a status granted by the government to universities. PTN-BH has the autonomy on the academic and non-academic fields. The autonomy right is granted by the government with the aim of producing quality higher education. Autonomy in the academic field is the freedom of PTN-BH in fully regulating the way they organize tri-dharma activities. Non-academic activities are PTN-BH autorithy in regulating the organizational structure, looking for income, etc. This study aims to discuss the land and building tax treatment of land from PTN-BH in terms of land use. This study uses a post-positivist approach with qualitative methods. This study discusses the applicable laws, journals, and in-depth interviews with several parties whose opinions can contributed in this discussion. The results of this study are the regulations governing the imposition of PBB on PTN-BH land are still lacking in specifics. The regulation that is currently the big umbrella is the PDRD Law article 77 paragraph (3). The absence of a proper nomenclature is a legal entity PTN-BH. This freedom of finding income can indicate the imposition of PBB on PTN-BH. PTN-BH is no longer a purely PTN because its assets belong to PTN-BH itself and can seek their own income but also not PTS because PTN-BH is still regulated in the legislation. The position of PTN-BH is in the middle and uncertainty also sees the case of the imposition of PBB on PTN-BH. The treatment of the United Nations in other countries is also no different from the existing regulations in Indonesia, but it is quite difficult if it is compared more deeply because the laws in each country are different and so is the type of educational body in each country such as in Indonesia, there are PTN satker, PTN -BH, and PTS. Ideally educational institutions, especially public education bodies, are not subject to the UN on land or buildings, although there is still a lack of more specific regulations, especially because of the autonomy of PTN-BH to be able to utilize state owned land, including income generation."

"Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Mengenai konstitusionalitas bentuk badan hukum pendidikan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah "badan hukum pendidikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Selain PTN Badan Hukum, juga ada PTN Badan Layanan Umum (BLU). PTN dengan Pengelolaan Keuangan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

---

Constitutional Court revoked the Act No. 9 of 2009 on Educational Legal Entities (BHP) due to violate the NRI Constitution of 1945. State is responsible for regulating the management in organizing undergraduate study to educate life of the nation; meanwhile the citizens are able to participate in undergraduate study. University as an institution that organizes the Research undergraduate study and Community Service should have an autonomy in managing their own institution. Regarding the constitutionality of the legal entity level, the Court considers that there is nothing to indicate the loss of the state's obligation to the citizens in the field of education, however the Court argued, the term "Educational Legal Entities" as referred to Article 53 paragraph (1) of the Law on National Education System is not the name and certain forms of legal entities, but the designation of the function of education administrator which means that an educational institution should be managed by a legal entity. Besides Legal Entity of State Universities, there is a Public Service Agencies of State Universities (BLU). State Universities with BLU Financial Management aims to improve services to public in order to promote the general prosperity and educating the nation by providing flexibility in financial management based on the principles of economics and productivity, and the application of healthy business practice which is providing organizational functions based on the principles of good management in quality service delivery and continuously."