Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Irena Vania Margaret
"
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri ...
"
2017
S65934
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Surabaya: Humas Universitas Negeri Surabaya,
070 UNESA
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Tun Susdiyanti
"
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan observasi dilapangan dan merekomendasikan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan CSR di Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Metode kerja dalam penelitian ini meliputi tahap evaluasi menggunakan kerangka konseptual dengan analisis deskriptif serta rekomendasi teknis dan tahap penyusunan rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOT.
Hasil analisis SWOT, program CSR di PTN Cianjur adalah agressive (poin 2,22;1,75) merupakan posisi yang strategis. Usulan strategi ...
"
Bandung: Unisba Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM), 2017
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Akhmad Bayhaqi
"
Makalah ini mencoba melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini terdapat 850,000 mahasiswa yang sekarang mengikuti studi di 52 Perguruan Tinggi Negri dimana uang SPP yang dibayarkan hanya mencakup 11% dari seluruh pengeluaran yang ada.
Salah satu alasan mengapa pemerintah mensubsidi PTN adalah pada awalnya didasari oleh sentimen egaliter yang kuat. Sebenarnya semua kebijakan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan dapat dijustifikasi dengan menggunakan prinsip egaliter. ...
"
2000
EFIN-XLVIII-3-Sept2000-215
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rike Yolanda Sari
"
Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan pemetaan dalam upaya memposisikan PTN BH sebagai badan hukum publik disamping fungsi lainnya yang utama yaitu sebagai badan hukum. Pemetaan fungsi dianalisis dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39658
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pardamean, Abram Marulitua
"
Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Simbolon, Dini Indrawati
"
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Mengenai konstitusionalitas bentuk badan hukum pendidikan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak ada yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42275
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
