Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kristiawan Hendro Nugroho
Evaluasi atas Risk Assessment terhadap Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Sugi oleh Auditor Internal PT Frans Tbk = Evaluation on Risk Assessment of PT Sugi Income Tax Art 21 Deduction Process by PT Frans Tbk’s Internal Auditor
" Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi proses penilaian risiko salah potong PPh 21 PT Sugi yang dilakukan oleh auditor internal PT Frans Tbk. PT Sugi adalah perusahaan yang terafiliasi secara non finansial dengan PT Frans Tbk yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Jony International Tbk. Manajemen PT Sugi kebanyakan diisi oleh karyawan aktif atau non aktif dari PT Frans Tbk. PT Sugi bergerak dalam usaha penyediaan tenaga alihdaya. Dalam audit internal tahun 2022, direktur keuangan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Ayu Kade Dewi Utami
Analisis Sengketa Koreksi atas Service Charge pada Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. ABC) = Analysis of Fiscal Adjustment Dispute Over Service Charge Arising During Corporate Tax Audit (Case Study PT. ABC)
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Reza Andra W
Analisis Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada PT Tirta Fresindo Jaya ditinjau dari compliance cost = The application of income tax on employment incentive policy borne by the government in terms of compliance cost on PT Tirta Fresindo Jaya
" Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aliya Rahmah Rinaldi
Evaluasi atas pelaporan SPT masa PPh 21 dan 23 masa Maret pada PT Rumah Sakit DES = Evaluation of reporting tax return periodic on income tax 21 and 23 March period at PT Rumah Sakit DES
" Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nur Ganefiah
Analisis pajak penghasilan perseorangan (PPh 21) dalam kontribusinya terhadap penerimaan bagi hasil pajak di dipenda DKI Jakarta
" Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Ananda Putri
Evaluasi Prosedur Audit Substantif atas Akun Utang Pajak PPh 21 PT LEE Indonesia oleh KAP KIM = Evaluation of Substantive Audit Procedures on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 Account by KAP KIM
" Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Bahrudin
Evaluasi Prosedur Audit Substantif atas Akun Utang Pajak Penghasilan PPh 21 PT ARB = Evaluation of Substantive Audit Procedures on ARB Entity's Income Tax Art 21 Payable
" Laporan magang ini bertujuan membahas evaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ASA atas akun Utang Pajak PPh 21 PT ARB. Proses audit yang dievaluasi merupakan proses audit yang dilakukan atas audit laporan keuangan PT ARB untuk periode yang berakhir pada Maret 20X1. Prosedur audit atas akun Utang PPh 21 yang dilakukan oleh KAP ASA mencakup prosedur vouching dan tracing. Prosedur vouching mencakup dokumen seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Penerimaan Negara ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library