Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara perkembangan sistem finansial dan juga pertumbuhan ekonomi, walaupun penjelasan mengenai keduanya cukup kompleks. Dengan kemajuan teknologi, P2P lending menjadi sebuah industri yang sangat berkembang di Indonesia, sebagai alternatif kredit yang berbeda dari perbankan, yang juga kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dari kredit yang disalurkan melalui perusahaan P2P lending terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan menggunakan data panel melalui pendekatan fixed effect dari periode tahun Q1-2020 sampai dengan Q2-2022. Studi ini menemukan bahwa terdapat dampak yang positif dan signifikan dari penyaluran kredit P2P lending terhadap PDRB dengan koefisien sebesar 0,0754%. Meskipun terdapat dampak yang positif, namun industri P2P lending masih memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi.

---

It is generally admitted that there is a relationship between financial system development and economic growth, although the nexus between these two are complex. Due to the advancement of technology, P2P lending becomes a growing industry in Indonesia as an alternative credit that is different from a conventional bank, which also might contribute to fostering economic growth. This paper's purpose is to analyze the contribution of P2P lending to Product Domestic Regional Bruto (PDRB) in 5 provinces in Java, which are Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, and East Java using fixed effect panel regressions from Q1-2020 to Q2-2022 period. This paper finds a significant and positive impact of P2P lending on real PDRB growth, with a 0,0754% magnitude. Although there is a positive impact; however, there are still many challenges that need to be overcome in the P2P lending industry."

"Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), Penyelenggara Peer to Peer (“P2P") Lending mempunyai kewajiban baru sebagai “pihak lain” untuk melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari borrower kepada lender, sehingga terdapat  tambahan administrasi pajak yang sebelumnya belum pernah ada. PMK 69 juga memberikan penegasan bahwa jasa pinjam meminjam dalam platform P2P Lending merupakan objek PPN, sehingga penyelenggara P2P Lending mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Atas kewajiban perpajakan diatas perlu dilakukan kajian apakah PMK 69 telah telah memenuhi asas-asas perpajakan, terutama dalam administrasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan P2P Lending sudah memenuhi prinsip ease of administration dan four maxim, sehingga dapat memberikan masukan kepada DJP untuk mengupdate kebijakan perpajakan pada industri P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, pengumpulan data melalui kuesioner kepada penyelenggara P2P Lending dan melalui wawancara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemotongan Pajak Bunga telah memenuhi prinsip certainty, simplicity, convenience, efficiency dan equality, namun masih terdapat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi regulasi oleh DJP dan dari sisi administratif oleh Penyelenggara P2P Lending.

---

Based on the HPP Law and Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), P2P Lending Operators (platform) have a new obligation as “other parties” to perform withholding income tax on interest payments from borrowers to lenders, so that there is an additional tax administrative of withholding income tax which has never been done before. PMK 69 also confirms that lending and borrowing services on the P2P Lending platform are VAT objects, therefore P2P Lending organizers have an obligation to collect VAT. Regarding the tax obligations above, it is necessary to study whether PMK 69 has fulfilled the principles of taxation, especially in the administration of implementing tax obligations.The aim of this research is to evaluate whether the implementation of P2P Lending tax obligations meets the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in the P2P Lending industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study was conducted at the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which is an organization that accommodates P2P Lending operators which registered with the OJK. This research was carried out in 2 stages, data collection through questionnaires to P2P Lending organizers and through qualitative interviews. The aim of this research is to provide an overview of whether the implementation of P2P Lending tax obligations has fulfilled the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in P2P Lending industry in Indonesia. The results of this research show that the implementation of Withholing tax on interest has fulfilled the principles of certainty, simplicity, convenience, efficiency and equality, however there are still notes of things that need to be improved from a regulatory perspective by the DJP and from an administrative perspective by P2P Lending operator."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan risiko kredit pada perusahaan Peer-to-Peer P2P Lending di bidang pertanian dengan studi kasus AgriFund. Penelitian ini terlebih dahulu meneliti mengenai persepsi AgriFund terhadap risiko kredit, kemudian akan dibahas mengenai proses manajemen risiko kredit pada AgriFund. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan P2P Lending yang bergerak di bidang pertanian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang ada pada perusahaan AgriFund. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit menurut AgriFund adalah risiko ketika pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada peminjam dana tidak dapat dikembalikan, adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan hasil yang ada, dan adanya ketidaksesuaian waktu pengembalian dan jumlah yang dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Terdapat 8 delapan faktor risiko kredit yang diidentifikasi, diukur, dan ditangani pada masing-masing risiko yang dilakukan oleh AgriFund.

---

The purpose of this study is to analyze credit risk management in the peer to peer lending company in agricultural sector. It uses a qualitative method with case study approach in AgriFund. Through in depth interviews, this research first examines AgriFund's perceptions of credit risk and then discusses the credit risk management process in AgriFund.

The findings show that AgriFund's perceive credit risk to arise when borrowers experience defaults and fail to honor their obligation when there is a mismatch between expectations and results, and a mismatch between of payback time and the amount paid back to the creditors. There are eight credit risk factors identified, measured, and treated by AgriFund. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun proses bisnis pengawasan Fintech P2P Lending di Indonesia berbasis Berita Daring, Twitter, dan Ulasan Google Playstore. Usulan pengawasan yang baru digambarkan dengan Business Process Modeling Notation (BPMN). Selanjutnya diimplementasikan dengan membuat prototipe. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Text Mining seperti ekstraksi informasi dengan Named Entity Recognition (NER), Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik dengan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Hasil eksperimen pada pendekatan NER menunjukan Algoritma Multinomial Naïve Bayes mendapatkan F1-score tertinggi sebesar 90%, sedangkan pada pendekatan analisis sentiment model Naïve Bayes dan Random Forest terbukti memiliki akurasi tinggi yaitu diatas 91%. Hasil NER membuktikan bahwa platform Cashless, Yokke, Digital Artha Media, Koinworks, Moka, Privy id, PT Tunaiku Fintech Indonesia, PT Relasi Perdana Indonesia, PT Dynamic Credit Asia dan PT Progo Puncak Group tidak ada dalam daftar Fintech di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan hasil Persentase positif untuk aplikasi Adakami, Easycash, Danamas, Dompetkilat, dan Indodana berturut-turut adalah 47%, 59%, 28%, 24%, dan 29%. Penelitian ini dapat digunakan oleh OJK untuk pengawasan Fintech dan meningkatkan perlindungan konsumen.

---

This research aims to build a business process to supervise Fintech P2P Lending in Indonesia based on Online News, Twitter, and Google Playstore Reviews. The proposed new supervision is described by the Business Process Modeling Notation (BPMN), then implemented by making a prototype. The Text Mining approach uses information extraction with Named Entity Recognition (NER), Sentiment Analysis, and Topic Modeling with Latent Dirichlet Allocation (LDA). Experimental results on the NER approach show that the Naïve Bayes Multinomial Algorithm gets the highest F1-score of 90%. In contrast, the Naïve Bayes and Random Forest model sentiment analysis approaches are proven to have high accuracy, above 91%. The NER results demonstrate that the platforms Cashless, Yokke, Digital Artha Media, Koinworks, Moka, Privy id, PT Tunaiku Fintech Indonesia, PT Relasi Perdana Indonesia, PT Dynamic Credit Asia, and PT Progo Puncak Group are not on the Fintech list at the Financial Services Authority (OJK). While the positive percentage results for the Adakami, Easycash, Danamas, Dompetkilat, and Indodana applications were 47%, 59%, 28%, 24%, and 29%, respectively. This research can be used by OJK for Fintech supervision and improving consumer protection."

"Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik.

---

The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors"

"Tulisan ini akan membahas mengenai ada tidaknya pengaturan penagihan pinjaman di Indonesia, khususnya pinjaman melalui Perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending serta apakah pengaturan tersebut telah mengakomodasi perlindungan penerima pinjaman sebagai konsumen dari perusahaan fintech Peer-to-Peer Lending terhadap tindakan penagihan yang tidak beretika. Penulis menemukan bahwa saat ini Indonesia memiliki peraturan dalam tingkat Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mengatur secara umum mengenai penagihan dan peraturan tersebut berprinsip pada perlindungan konsumen meskipun tidak diatur secara rinci dan khusus. Akan tetapi, tidak ditemukan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penagihan yang tidak beretika.

---

This paper will discuss whether there is a debt collection regulation in Indonesia, especially loans through the Fintech Peer-to-Peer Lending Company and whether the regulation has accommodated the protection of debtors as consumers of the Fintech Peer-to-Peer Lending Company against unethical debt collection. The author finds that Indonesia currently has regulations in the Code of Conduct of the Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) which regulates in general terms about debt collection and the regulation is based on consumer protection even though it is not regulated in detail and specifically. However, no sanctions were found that could have a deterrent effect for those who conduct unethical debt collection."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun karena masalah administrasi, UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara konvensional, seperti pinjaman bank. Untuk itu, Fintech Peer-to-Peer Lending hadir sebagai alternatif baru bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis peraturan dan implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan permasalahan yaitu 1) bagaimana regulasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM?  dan 2) bagaimana implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM dan kesesuaiannya terhadap regulasi Peer-to-Peer Lending Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM diatur berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, peraturan tersebut ternyata belum cukup mampu  mengakomodasi pembiayaan untuk sektor produktif atau UMKM secara optimal. Terlepas dari itu, sebagai salah satu Penyedia Peer-to-Peer Lending yang memberikan pembiayaan untuk UMKM, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam rangka mendukung akses pendanaan bagi UMKM melalui layanan Peer-to-Peer Lending, OJK diharapkan dapat memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mempercepat literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan agar mempercepat pengesahan RUU tentang Teknologi Finansial agar menjamin kepastian hukum para pihak dalam Peer-to-Peer Lending.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in the economy of a country, including in Indonesia. Due to administrative issues, they fail to gain access to finance by conventional means, such as bank loans. For this reason, Peer-to-Peer Lending exist as an important alternative for MSMEs to access funds. Therefore, it is necessary to analyze the regulation and implementation of Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This thesis has two research questions namely 1) how are the regulations on Peer-to-Peer Lending Service for MSMEs financing? and 2) how are the implementation of Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing and its compliance to Peer-to-Peer Lending regulations? This thesis is a normative legal research. This study shows that Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing is regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Service. Unfortunately, the regulation is not considered sufficient to accommodate financing for the productive sector or MSMEs. Regardless, as one of the Provider of Peer-to-Peer Lending who provide financing for MSMEs, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia has succeeded in carrying out its obligations to fulfil the provisions as stated in POJK No. 77/POJK.01/2016. In order to better support access to funding for MSMEs by Peer-to-Peer Lending, OJK is expected to be able to improve the regulations so as to accelerate financial literacy and inclusion. In addition, the Indonesian government is suggested to accelerate the validation of the Bill on Financial Technology in order to ensure legal certainty for the parties in Peer-to-Peer Lending."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi platform peer-to-peer peer (P2P) lending di Indonesia secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pilihan investasi investor (pemberi pinjaman). Menggunakan data yang dikumpulkan dari 30 platform P2P Lending, studi ini menghitung reputasi platform melalui mekanisme

reputasi menggunakan peringkat platform di Google Play Store, yang kemudian diikuti dengan memeriksa pengaruh reputasi platform pada pilihan investasi investor (proxy berdasarkan volume nilai pinjaman oleh pemberi pinjaman) dan pengaruh melalui informasi peningkatan kredit, dengan menggunakan model regresi OLS. Hasil dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa reputasi platform secara signifikan memengaruhi pilihan investasi investor dengan mengendalikan variabel informasi peningkatan kredit dan sebagai variabel mediasi, reputasi platform mempengaruhi pilihan investasi investor melalui informasi peningkatan kredit.

The purpose of this study is to examine the influence of the reputation of the peer-to-peer peer (P2P) lending platform in Indonesia directly and indirectly influencing the investment choices of investors (lenders). Using data collected from 30 P2P Lending platforms, this study calculates platform reputation through mechanisms reputation using platform ratings on the Google Play Store, which is then followed by examining the effect of platform reputation on investors' investment choices (a proxy based on the volume of loan value by lenders) and the effect through credit enhancement information, using the OLS regression model. Results in this study shows that platform reputation significantly influences investors' investment choices by controlling for credit enhancement information variables and as a mediating variable, platform reputation influences investors' investment choices through credit enhancement information."

"ABSTRAKInovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan Data Pribadi bagi pemilik Data Pribadi dan banyaknya aplikasi P2P Lending Illegal yang beroperasi di Indonesia. Pemilik Data Pribadi memiliki hak-hak sehubungan dengan datanya, salah satunya hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi. Tesis ini membahas mengenai penghapusan Data Pribadi Pengguna Aplikasi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar. Di dalamnya juga membahas bagaimana tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penghapusan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan P2P Lending yang tidak terdaftar.

---

ABSTRACTInnovations in information technology bring in to new business models which in turn can produce efficiency for the community. The information technology revolution continues to grow and now entering the financial sector which is highly regulated. Collaboration between information technology and finance bring in to Financial Technology (Fintech), which is information technology-based money-lending (Peer to Peer Lending/P2P Lending). It is easier for people to access their financial needs through P2P Lending. On the other hand, challenges arise in P2P Lending regarding the protection of personal data for Data Subject and Illegal P2P Applications in Indonesia. Data Subject have rights related to Personal Data, one of them is the Right to Erasure. This thesis discusses the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending. It also discusses the responsibilities of the Ministry of Communication and Information Technology (MoCI) and the Financial Service Authority (FSA) for the Right to Erasure in the Unregistered P2P Lending."