Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUntuk mengurangi beban cash flow akibat lambatnya proses pengembalian pajak dan demi menstabilkan likuiditas Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang tertekan akibat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Kementerian Keuangan menetapkan PBF sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berhak atas pengembalian pendahuluan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban PPN PBF dan Rumah Sakit Pemerintah (RS Pemerintah) berdasarkan konsep biaya kepatuhan dan menganalisis penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PBF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang ditanggung PBF atas konsekuensi pelaksanaan Wajib Pungut lebih yang dominan dirasakan adalah biaya waktu dan psikologis. Sementara itu biaya kepatuhan RS Pemerintah relatif lebih rendah karena kewajibannya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti bantuan pihak ketiga sebagai penampung pajak yang memudahkan pemungutan dan penyetoran PPN, dan administrasi penyetoran dan pelaporan berbasis online. Kemudian kebijakan pengembalian pendahuluan direspon baik oleh PBF terbukti dengan meningkatnya realisasi pengembalian pendahuluan pada akhir kuartal 2019. Kebijakan ini dapat membantu cash flow PBF karena mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung akibat proses pemeriksaan yang cukup lama. Kebijakan ini juga tidak mendistorsi penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

---

ABSTRACT

To reduce the burden of cash flow due to the slow process of tax returns and to stabilize the liquidity of Pharmaceutical Wholesalers that are depressed due to the implementation of the National Health Insurance program, the Ministry of Finance has appointed Pharmaceutical Wholesalers as Low Risk Taxable Entrepreneurs entitled to tax return preliminary. The purpose of this study is to analyze the Value Added Tax obligations of Pharmaceutical Wholesalers and Government Hospital based on the concept of compliance costs and to analyze the implementation of the preliminary return on tax overpayments for Pharmaceutical Wholesalers based on the Minister of Finance Regulation Number 117/PMK.03/2019. This research is a qualitative research that is presented descriptively. The data used in this study were obtained through literature studies and in-depth interviews with relevant sources. The results of this study indicate that the compliance costs borne by pharmaceutical wholesalers for the more dominant perceived consequences of implementing compulsory levies are time and psychological costs. Meanwhile, compliance costs for Government Hospitals are relatively lower because their obligations are driven by several supporting factors such as assistance from third parties as tax collectors that facilitate collection and deposit of VAT, and online-based deposit and reporting administration. Then the preliminary return policy was well responded to by Pharmaceutical Wholesalers, as evidenced by the increased realization of preliminary returns at the end of the 2019 quarter. This policy can help with the cash flow of Pharmaceutical Wholesalers because it reduces compliance costs incurred due to the long examination process. This policy also does not distort state revenue and increase taxpayer compliance."