Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan PKP (Praktek Kerja Profesi) yang dilaksanakan di sektor pemerintahan yaitu Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tujuan agar mahasiswa mengerti peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di sektor pemerinthan , memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan di sektor pemerinthan, dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan di sektor pemerinthan . Tugas khusus yang diberikan saat Praktek Kerja Profesi di sektor pemerinthan adalah Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi. Tugas khusus ini memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan tentang produk-produk pemerintah di bidang farmasi.

---

PKP activities at Directorate of public medicine and medical supplies, General Directorate of Pharmacy and Medical Devices Development have the aims that students understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in Directorate of public medicine and medical supplies , have the insight, knowledge, skills, and practical experience to do the work as pharmacist in Directorate of public medicine and medical supplies , and have a real picture about the problems of pharmacy jobs in Directorate of public medicine and medical supplies. Special assignment given during the Job Training Professionals in the Safa Pharmacy is making of APIF Analysis."

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar calon apotekermemahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, danpenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbinganteknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan.diketahui bahwa tugas dan peran Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan telah sesuai dengan kaidah ilmiahnya yang terperinci sebagai berikut:Subdirektorat Analisa dan Standardisasi Harga berperan dalam mengendalikanharga obat secara rasional sehingga harga obat terjangkau oleh masyarakat danmenguntungkan bagi produsen; Proses perencanaan pengadaan olehSubdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dilakukansetahun sekali sehingga perencanaan dapat dibuat seefisien dan seefektif mungkinmengingat dalam penyediaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatanketersediaan anggaran sangat terbatas; Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik danPerbekalan Kesehatan bertanggung jawab dalam pengelolaan obat publik danperbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan pelaporan untuk menjaminketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatantingkat dasar; Pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalankesehatan dilakukan untuk menjamin kualitas penggunaan obat oleh masyarakat,mengetahui pemasalahan dan strategi yg efektif dalam penyediaan obat. menjagapengelolaan obat agar berjalan dengan benar, menilai keberhasilan pencapaiansasaran.ABSTRACTApothecary Internship Report at Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan of Health Ministry of Indonesia Republic aimed to identify and tounderstand the main tasks and functions of Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan of Health Ministry of Indonesia Republic. Tasks andfunctions of Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan are preparingand making policies, norms, standards, procedures, and criteria, and also givingtechnical leadership, and evaluating in public drug and medical stuffs."

"Salah satu kebijakan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yaitu terkait dengan ketersediaan obat publik. Di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdapat direktorat yang khusus menangani pengelolaan obat publik, yaitu Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Salah satu peranan dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang sangat penting, yaitu dalam hal menjamin tersedianya obat publik. Peranan apoteker sangat diperlukan terutama dalam hal perencanaan, pengadaan, hingga pengelolaan obat sehingga obat dapat diterima oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia secara merata, dan tentunya obat tersebut dijamin aman, efektif, berkhasiat, dan bermutu. Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA dilakukan pada bulan April 2018 di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengalaman terkait pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

---

Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices is responsible for the availability of public medicine. Directorate of Management of Public Medicine and Medical Supply is a directorate under Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices that has the responsibility to manage the public medicine specifically. This Directorate has a duty to ensure the availability of public medicine in all region in Indonesia. Pharmacist have important roles, especially in the planning, procurement, and management of the medicine and medical supply, so that the medicine can be obtained by all of Indonesia people equally with the guarantee of the safety, efficacy, and quality of the medicine. Internship at Directorate of Management of Public Medicine and Medical Supply was held with the purpose to enhance the experience of the pharmacist graduate about the public medicine management in Ministry of Health Republic of Indonesia. "

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan AlatKesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untukmendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai tugas pokok dan fungsidirektorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, meliputi kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbinganteknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. DirektoratBina Obat Publik terdiri dari empat subdirektorat yaitu subdirektorat analisis danstandarisasi harga obat, penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan,pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasiprogram obat publik dan perbekalan kesehatan.ABSTRACTApothecary Internship Practice at the Directorate of Public Medicines and HealthSupplies Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices and MedicalDevices of the Republic of Indonesia's Ministry of Health aims to gain knowledgeand overview of the duties and functions of Directorate of Drug Development andPublic Health Supplies, including policies, drafting norms , standards, procedures,and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in the fields ofmedicine and public health supplies. Directorate of Public Medicine consists ofthe four Sub Sub analysis and standardization of drug prices, public provision ofmedicines and medical supplies, management of public medicine and medicalsupplies, as well as monitoring and evaluation of public medicine and medical supplies."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Direktorat Bina Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan yang termasuk kedalam Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan. Tugas Khusus yang dibuat berjudul “Capaian Standar Sarana Penyimpanan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota”, dimana tugas ini bertujuan untuk memahami standar penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten/Kota."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan April 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dibidang pemerintahan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Kesehatan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat dan BMHP di Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Logistik Komoditas Kesehatan oleh USAID rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengkaji sistem informasi logistik obat dan BMHP di Indonesia berdasarkan USAID serta mengkaji efektivitas dan efisiensinya.

---

ABSTARCTInternship at General Directorate of Pharmaceuticals and Medical Devices of Republic Indonesia Period April 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in Ministry of Health, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can betaken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for two weeks with special assignment ldquo;Study of Drug Logistics Management Information Systems and BMHP in Indonesia Based on USAID 39;s Health Commodity Logistic Management Information System rdquo;. The purpose of this special assignment is to review the drug logistics information system and BMHP in Indonesia based on USAID and assess its effectiveness and efficiency."