Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ni’ma Ulinihayati
Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi (Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dan PT Asuransi Jiwa Kresna) = The Role Of The Financial Services Authority In The Declaration Of Bankruptcy Of Insurance Companies (In The Case Of Pt (LLC) Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya And Pt (LLC) Asuransi Jiwa Kresna)
" Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhika Fathazazi
Kebijakan penetapan tarif premi batas bawah dan batas atas asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum persaingan usaha = Premium rate determination policy on lower limit and upper limit the motor vehicle insurance in the perspective of competition law
" Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61731
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Erlangga Kaurow
Tinjauan hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/Pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/Seojk.07/2014 = Legal review on standard clause in consumer financing agreement based on the financial service authority regulation no 1/POJK.07/2013 regarding consumer protection in financial service sector and financial service authority circular letter no 13/SEOJK.07/2013
" Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66711
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afifah Safira Melinda
Analisis Praktik Pengenaan Sanksi Disiplin oleh Regulator terhadap Akuntan Publik di Indonesia = Analysis of the Practice of Imposing Discipline Sanctions by the Regulator towards Public Accountants in Indonesia
" ABSTRAK
Kajian ini mengkaji praktik pengenaan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh regulator terhadap akuntan publik selama 2014 hingga 2018. Di Indonesia, sanksi untuk Akuntan publik dapat diberikan oleh regulator dan asosiasi profesional. Regulator menyediakan sanksi terhadap akuntan publik melalui Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (P2PK) selama Akuntan Publik pada umumnya, dan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk akuntan publik yang mengaudit pengguna jasa lembaga keuangan. Dalam 5 (lima) Pada tahun tersebut, P2PK telah memberikan 130 sanksi kepada ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Dwi Rachmanto
Penyelesaian sengketa konsumen akibat perjanjian baku dan klausula baku pasca keberlakuan undang undang nomor 21 tahun tentang otoritas jasa keuangan
" Abstrak
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ... "
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:4 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Margaretta Shinta Magdalena
Penerapan single presence policy pada bank bank bumn melalui pembentukan fungsi holding = The implementation of single presence policy in state owned banks through the establishment the holdingfunction
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding sebagai opsi yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menerapkan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian dari dua sisi berbeda yakni ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58487
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Maryuwanto
Urgensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelang akhir batas waktu 31 desember 2010 = Urgency of Financial Service Authority (OJK) to face end limit of 31 december 2010
" Gagasan mengenai pembentukan OJK adalah merupakan salah satu isue yang paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Restrukturisasi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat lebih dari 90 % industri keuangan di Indonesia dikuasai oleh perbankan dan perbankan merupakan industri yang paling terpukul oleh krisis tahun 1997. Proses pencarian bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25881
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Maryuwanto
Urgensi pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) menjelang akhir batas waktu 31 Desember 2010
" Gagasan mengenai pembentukan OJK adalah merupakan salah satu isue yang paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrukturisasi industri keuangan pasca krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Restrukturisasi telah mendorong upaya untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat lebih dari 90 % industri keuangan di Indonesia dikuasai oleh perbankan dan perbankan merupakan industri yang paling terpukul oleh krisis tahun 1997. Proses pencarian bentuk baru bagi pengaturan dan pengawasan perbankan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37318
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Jhonson
Analisis penunjukan pengelola statuter oleh otoritas jasa keuangan terhadap asuransi jiwa bersama Bumiputera = Analysis of Indonesia financial services authority ojk on placing Bumiputera 1912 under statutory management
" ABSTRAK
Pada Tanggal 21 Oktober 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan untuk pertamakali melakukan penetapan pengelola statuter terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya tulis ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian mengatur penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut dan juga mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter kepada pemegang polis selaku pemiliki perusahaan dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengalami penurunan kondisi keuangan selama berada dalam kendali pengelola statuter. Dengan menggunakan ... "
2017
S69946
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debora Angela
Tinjauan yuridis penggabungan perusahaan reasuransi PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2014 dan undang-undang nomor 19 tahun 2003 = Judicial review of reinsurance companies merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) based on Indonesia law number 40 year 2014 and law number 19 year 2003
" ABSTRAK
Penggabungan PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang dilaksanakan berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan pemerintah dalam peta jalan pembentukkan Perusahaan Reasuransi Nasional Giant Re . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri yang besar agar dapat menjaminkan ulang risiko dari perusahaan-perusahaan asuransi dalam negeri. Dengan demikian, defisit neraca pembayaran yang dialami negara akibat pertanggungan ulang risiko oleh perusahaan reasuransi luar negeri atas risiko perusahaan ... "
2017
S68109
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>