Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta notaris memiliki kekuatan pembuktiansempurna karena dibuat oleh atau di hadapan notarissebagai pejabat umum, namun kenyataan dalam praktekdapat dibatalkan pengadilan melalui putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal demikianmenimbulkan kontradiksi antara teori dan praktek. Untukmengetahui bagaimana pertimbanqan hukum, seorang hakimmembatalkan akta notaris dalam Yurisprudensi Nomor 1904K/Sip/1982 Tanggal 3 Juli 1985 dan bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal akta yang dibuat di hadapannyadituntut untuk dibatalkan pengadilan, penelitianmenggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipepenelitian fact finding dan problem finding Sertadianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentukpersuasif analitis. Dari hasil penelitian diketahui,bahwa akta kuasa menjual (beli) dalam kasus LuhurSundoro tersebut adalah sah, namun mengingat riwayatterjadinya akte jual beli berasal dari akte pengakuanhutang dengan jaminan, yang dirubah menjadi kuasamenjual karena debitur tidak dapat melunasi hutang padawaktunya. Perjanjian yang demikian, dikategorikansebagai perjanjian semu. Selanjutnya, dalam pembuktiankebalikannya terhadap kekuatan pembuktian materiil aktanotaris yang dibuat secara sah, terjadi penerobosanhukum dengan penemuan adanya ajaran ?misbruik vanomstandigheden? atau ?undue influence? ataupenyalahgunaan ekonomi dan kejiwaan seseorang, sehinggamemaksa salah satu pihak yang terikat dalam perjanjianterpaksa diluar kehendak bebasnya menandatangani aktanotaris tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwa akta notaris sebagai alat bukti sempurna secaralahiriyah, formil dan materil dapat dimungkinkandibuktikan kebalikannya sehingga dapat dibatalkanPengadilan melalui putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan dalam hal ini notarisbertanggung jawab atas keberpihakan pada Salah satupihak dan ketidakseimbangan informasi yang menyebabkansalah satu pihak tidak tahu, atau kurang faham akanpersyaratan perjanjian yang dibuat di hadapannya.Notaris tidak menjalankan fungsi jabatannya selakupelaksana hukum karena kurang arif dan bijaksana dalammengharmonisasikan fungsi rechtelijke model danrechthulf model."

"Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, telah memberikan pelajaran pada bangsa kita bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu entitas ekonomi yang lebih tahan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh krisis tersebut dimana banyak entitas ekonomi yang lebih besar justru malah terpuruk. Untuk itulah pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap UKM sebagai salah satu faktor penting dalam membangun ketahanan ekonomi bangsa.Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu entitas ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Gabungan kedua entitas tersebut dengan membentuk Koperasi Bank Perkreditan Rakyat membuatnya lebih efektif dalam berperan aktif dalam menunjang perekonomian pedesaan. Banyak kita temui berbagai macam bentuk koperasi dan juga berbagai macam Bank Perkreditan Rakyat,namun sangat sedikit yang merupakan gabungan keduanya. Di Klaten, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ternyata telah berdiri dan berkembang selama kurang lebih 15 tahun, yaitu Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ceper Klaten. Disinilah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran notaris dalam aktivitas dan penyelenggaraan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan peran yang optimal dalam hal tersebut. Karena peran notaris yang optimal juga akan mendukung perkembangan dan pembangunan perkenomian yang berbasis UKM. Penelitian dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner kepada nasabah, pengurus dan notaris yang terlibat dalam aktivitas KBPR tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh (comprehensif) dan mewakili (representatif) tentang peran dan kendala notaris dalam kaitannya dengan aktivitas dan penyelenggaraan KBPR tersebut. Di Klaten, dengan sebagian besar penduduknya yang bermata pencaharian petani, namun di KBPR Klaten sebagian besar nasabahnya adalah wiraswasta atau pelaku usaha ekonomi UKM.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran notaris dalam hal ini sangat diperlukan terutama karena alasan keamanan bertransaksi, memenuhi syarat sebuah transaksi, dan membantu nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum dalam suatu transaksi. Dan beberapa kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan peran yang optimal adalah adanya anggapan bahwa notaris hanya diperlukan untuk transaksi yang bernilai besar saja."

"Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian. dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian pada zaman Hindia Belanda dengan produk bangsa Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan hukum perkoperasian pada kedua zaman tersebut. Identifikasi masalah difokuskan pada pengaturan koperasi pada kedua zaman itu serta peran Notaris dalam membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.Metode mempergunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data skunder dan didukung dengan penilitan lapangan melalui wawancara.Hasil penelitian lnenunjukkan; Pada zaman Hindia Belanda koperasi diatur oleh: Staatsblad 431 Tahun 1915, Staatsblad 91 Tahun 1927, Staatsblad 108 Tahun 1933, sedangkan zaman sesudah kemerdekaan diatur oleh; Staatsblad 179 Tahun 1949, Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 'Tentang Perkoperasian. Peran Notaris dalam pembuatan `Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431, tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91 dan diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108. Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam tesis ini."

"Peraturan dalam bidang lembaga notariat berakar pada "Notariswet? peninggalan Belanda. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) termasuk hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Namun dalam era globalisasi dan teknologi informasi, dirasakan ketinggalan zaman, terutama untuk menanggapi, apakah kini para pihak masih harus menghadap Notaris dan Notaris harus membacakan akta, karena harus rnemenuhi kewajiban menyusun, membaca dan menandatangani akta (verlijden). Keinginan serba praktis dan cepat, baik bagi para pengguna jasa Notaris, maupun Notaris sendiri, menimbulkan fenomena pembuatan akta yang dikenal dengan istilah akta terbang. Untuk melakukan perubahan, kini dalam era teknologi informasi ini, diperlukan pemahaman bahasa Inggris oleh para Notaris, sehingga akan membantu untuk memahami tentang teknologi informasi, Hukum Perdata Internasional dan Cyber Law. Mini dimungkinkan untuk melakukan pembacaan akta melalui teleconference dan videoconference dan penanda tanganan akta melalui tanda tangan elektronik (electronic signature), tanda tangan terkunci (secure signature) dan atau tanda tangan digital (digital signature) dan dikirim melalui lampiran e-mail. Namun, selama belum ada peraturannya, jika Notaris melanggar verlijden, maka akta yang dibuatnya akan senilai akta di bawah tangan. Sebagai terobosan sebaiknya dilakukan reformasi PJN, kalau tidak, akan memberi kesan dibiarkannya pelanggaran itu berulang-ulang. Sekarang ini, berlomba dan berpacu dengan waktu dan tidak membiarkan perangkat hukum yang mengatur Notaris tertinggal dan terasing baik dikalangan para pengguna jasa Notaris sendiri maupun dikalangan masyarakat pada umumnya."