Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Najamuddin
"
Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan
Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat
mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai
?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.
Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis
Republiken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,
perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belanda
untuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.
Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh ...
"
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T5295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wisnu Jaya Surya Putra
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung mekanisme pembentukan peraturan daerah yang baik serta lemahnya hubungan koordinasi antara ...
"
2018
T50443
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agustiah
"
Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang atas kekejaman Jepang. Kini yang harus menghadapi Belanda adalah anak-anak muda yang belum berpengalaman. Dengan modal semangat untuk merdeka, anak-anak muda ini berjuang melepaskan diri ...
"
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8569
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Retnowati
"
Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara kesatuan yakni Indonesia, Kolombia, dan Bolivia dengan menggunakan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan pengawasan peraturan daerah di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
William Aditya Sarana
"
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan tersebut, pendapat sembilan (9) Hakim Konstitusi terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat mencabut instrumen hukum daerah mengacu pada prinsip ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Cahaya Budi Indonesia, 2019
959.8 NEG
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tri Widodo W. Utomo
"
There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of nature of ...
"
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Ridhwan Indra
"
Beberapa wacana pemikiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak mulai goyahnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa lebih ’ dari ’30 tahun, pada akhir 1997, yang disebabkan krisis moneter yang populer disebut krismon dan kemudian berubah dengan amat cepat menjadi krisis multi dimensional, yang saat ini lebih populer disebut sebagai era reformasi, adalah:
1. Perubahan UUD 1945;
2. Mengurangi kekuasaan Presiden;
3. Pembatasan masa jabatan Presiden;
4. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat
yang dalam tulisan ini selanjutnya disebut juga pemilihan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36301
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Ananda
"
ABSTRAK
Pembentukan daerah otonomi khusus atau daerah yang bersifat istimewa, sekiranya perlu dimuat dan menjadi suatu landasan dalam menerjemahkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mempresentasikan pola desentralisasi asimetrik, namun pengaturan mengenai pembentukan daerah khusus di Indonesia tidaklah pernah diatur secara eksplisit sepanjang sejarah terbitnya berbagai macam aturan mengenai Pemerintahan Daerah baik pada era setelah kemerdekaan hingga saat reformasi. Ide-ide pembentukan yang ditinjau dari negara lain ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45519
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
