Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The focus of this research paper is to analyze the system of royalty tariff determination for television companies in Indonesia, through the decree issued by the National Collective Management Organization regarding royalty tariff for television companies as well as the agreement between PT. Surya Citra Media Tbl. and the National Collective Management Organization on the system and procedure of royalty collection for the commercial use of a song or music. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is that there are similarities between the royalty tariff calculations in Indonesia and in other countries such as Japan, Switzerland, and Netherlands, and that the agreement between PT. Surya Citra Media and the National Collective Management Organization is null and void. This research paper also suggests that PT. Surya Citra Media follows the decree issued by the National Collective Management Organization and then after it expires, discuss it again with other television parties to make a consensus so that the provisions and calculations will be agreed.

---

Fokus dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penentuan tarif royalti untuk perusahaan televisi di Indonesia, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai tarif royalti untuk perusahaan televisi serta perjanjian antara PT. Surya Citra Media Tbl. dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang sistem dan prosedur pengumpulan royalti untuk penggunaan komersial lagu atau musik. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari makalah penelitian ini adalah bahwa ada persamaan antara perhitungan tarif royalti di Indonesia dan di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Belanda, dan bahwa perjanjian antara PT. Surya Citra Media dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak sah. Makalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Surya Citra Media mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kemudian setelah itu berakhir, diskusikan lagi dengan pihak televisi lain untuk membuat konsensus sehingga ketentuan dan perhitungan akan disetujui."

"Sebagai bentuk pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, LMK diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mewakilkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Royalti. Namun, kehadiran LMKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang untuk mengelola Royalti, yang merupakan imbalan atas kreativitas serta jerih payah dalam menciptakan Ciptaan yang dinikmati oleh Masyarakat umum. Royalti diperoleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait saat Ciptaan mereka digunakan secara komersial oleh pihak lain. Maka, pengelolaan dan distribusi Royalti harus dilaksanakan dengan tegas dan rinci. Adapun, penelitian ini bersifat doktrinal dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan sumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menyarankan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan LMK dan LMKN agar meminimalisir dualitas dalam pengelolaan Royalti. LMK dan LMKN dapat meningkatkan cakupan dan sistematika pengelolaan Royalti untuk memastikan transparansi dan keadilan distribusi. Untuk meningkatkan kinerja LMK terutama LMKN, maka dapat dipelajari sistem pemungutan Royalti yang dianut oleh APRA AMCOS di Australia yang terintegrasi.

---

To fulfill the Economic Rights of Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner, LMK, mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright can represent Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner to manage Royalties. However, the presence of LMKN through Government Regulation Number 56 of 2021 about the Management of Royalties for Copyright of Songs and Music, has caused ambiguity, especially for Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners over who can manage Royalties, which are a reward for creativity and hardwork in forming Creations that are widely consumed. Royalties are earned by Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners when their Creations are commercially used by other parties. Therefore, the management and distribution of Royalties must be done in a rigid and detailed manner. This research, employing a doctrinal approach with qualitative analysis, advocates for clarifying the roles of LMK and LMKN to minimize confusion in royalty management. It proposes detailed regulatory adjustments to enhance the scope and systematic management of royalties, emphasizing transparency and fairness in distribution. To improve the performance of LMK especially LMKN, Indonesia can draw inspiration from an integrated Royalty collection system adopted by APRA AMCOS in Australia. "