Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article, based on original ethnographic research in two Indonesian non-government organizations, examines challenges faced by Indonesian activists in their work to improve inter-religious and inter-ethnic relations. The results of the research conclude that religio-political power struggles at the national level are the major obstacles for the NGO 's observed in their efforts to promote legal justice for religious and ethnic minorities. In particular, the use of religion as a political identity in Indonesia raises sensitive issues related to secularism and individual rights. The article recommends that Indonesian NGO's focus their efforts on three main areas in their work to promote religious and ethnic justice: 1) clarifying the origins of secularism, in particular the perception that human rights are not a part of Indonesian culture; 2) discussion of the history of colonialism and imperialism and the connection to human rights; and 3) expanding the discourse on religion and its relationship to racial and ethnic discrimination, Islamic law, and national law."

"Tesis ini membahas mengenai koalisi NGO yang membahas mengenai pekerja anak di Afrika Barat yang bekerja di sektor kakao dan turut bekerja untuk perusahaan perusahaan cokelat di dunia termasuk Hershey. Adanya situasi pekerja anak tersebut sebuah koalisi NGO di Amerika Serikat membentuk kampanye ?Raise the Bar, Hershey!?. Kampanye ini melakukan jejaring yang menarik simpati para pendukung dari berbagai kalangan untuk memperjuangkan fair trade. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai jejaring, teknik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kampanye ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memperoleh hasil dari sebuah perjuangan maka diperlukan sebuah jejaring yang kuat serta kegiatan-kegiatan yang kreatif.

---

The focus of this thesis is about NGO coalition which concerns in the child labor phenomenon in West Africa that works in cocoa industry for chocolate companies, including Hershey Company. Concerned with this problem, an NGO Coalition in the United States created ?Raise the Bar, Hershey!? Campaign. This campaign started a network that has successfully attracted supporters from various backgrounds to fight for fair trade. This thesis will elaborate about networking, techniques and activities undertaken in this campaign. The type of research analysis chosen for this thesis is a qualitative research descriptive analysis. The research results obtained suggest that the achievement from a struggle requires a strong network and creative activities."

"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

---

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.

The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.

TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.

The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Yayasan KEHATI dalam implementasi CSR SEGS, Ltd pada proyek CSR Prakarsa Lintasan Hijau Halimun Salak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dari hasil penelitian didapati peran KEHATI dalam implementasi CSR adalah peran enabling dan coordinating. Hasil penelitian ini menunjukan ketika bentuk pengelolaan CSR adalah kolaborasi, Yayasan KEHATI memiliki otonomi yang memungkinkannya menjalankan beberapa peran diantaranya sebagai katalisator dalam kerja sama yakni dengan menyeimbangkan kepentingan perusahaan maupun taman nasional dalam kemitraan, menjadi mediator dengan menghubungkan perusahaan dengan NGO lokal yang mampu melakukan pekerjaan teknis restorasi, memfasilitasi kerja sama masyarakat dengan stakeholder terkait demi keberlanjutan proyek serta brokering capacity dalam meningkatkan kapasitas teknis masyarakat dan membangun kapasitas keuangan NGO lokal dan kelompok masyarakat sementara ketika pengorganisasian CSR dijalankan dalam bentuk donasi peran KEHATI hanya sebagai perantara (broker) saja oleh perusahaan. Perubahan peran ini menunjukan kenyataan bahwa kerja sama tidak terjadi dalam kondisi statis tetapi dalam lingkungan yang dinamis, akibatnya ketika orang berubah dan organisasi berubah maka peran NGO dalam implementasi CSR juga ikut berubah. Faktor pendukung KEHATI dalam kerja sama ini adalah pengalaman dan reputasi KEHATI dan linking social capital yang dimiliki KEHATI sedangkan faktor penghambat dalam kerja sama ini adalah perbedaan pandangan terkait pengelolaan proyek antara perusahaan dan KEHATI, belum memadainya pengelolaan sumber daya manusia di KEHATI dan adanya perubahan sistem administrasi dan keuangan di kedua organisasi. Pola relasi yang berubah di periode pertama dan kedua juga telah menyebabkan faktor yang menjadi pendukung di periode pertama malah menjadi faktor penghambat di periode kedua yaitu kepercayaan dan komunikasi.

---

This study aims to see the role of the KEHATI Foundation in the implementation of CSR SEGS, Ltd in the Halimun Salak Green Corridor Initiative CSR project. This research is a qualitative research with a case study research design. From the research results, it was found that KEHATI's role in CSR implementation is an enabling and coordinating role. The results of this study show that when the governance of CSR is collaboration, the KEHATI Foundation has autonomy which allows it to carry out several roles including as a catalyst in cooperation by balancing the interests of companies and national parks in partnerships, becoming a mediator by connecting companies with local NGOs capable that understand restoration technique, facilitating community cooperation with related stakeholders for the sake of project sustainability as well as brokering capacity in increasing the technical capacity of the community and building the financial capacity of local NGOs and community groups. Meanwhile when CSR governance is carried out in the form of donations, KEHATI's role is only as an intermediary (broker). This change in role shows the fact that cooperation does not occur in static conditions but in a dynamic environment. As a result, when people change and organizations change, the role of NGOs in implementing CSR also changes. The supporting factors for KEHATI in this collaboration are the experience and reputation of KEHATI and the social capital linking owned by KEHATI, while the inhibiting factor in this cooperation is the difference in views regarding project management between the company and KEHATI, the inadequate management of human resources in KEHATI and changes in the administrative system. and finance in both organizations. The changing relationship patterns in the first and second periods have also caused the supporting factors in the first period to become inhibiting factors in the second period, namely trust and communication."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Good public and corporate governance have begun to command considerable attention today in the world, as well as across the Asia-Pacific, not only from civil society, NGOs and the public itself, but also from the business community and the markets. Despite the heavy emphasis on international terror and the war against it, human rights and democracy are far from being irrelevant in good governance; in fact, the people could now become an even more effective "bridge" and "check" between good public and corporate governance than earlier envisaged. A new mentality seems to be sprouting up across Asia in terms of governance."