Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini mengkaji tentang proses partisipasi anak dalam pembangunan dan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan publik di Kota Tangerang Selatan. Dengan desain studi kasus Forum Anak Kota Tangerang Selatan, penelitian ini melihat bagaimana sebuah kelembagaan Forum Anak dan bentuk partisipasinya dalam pembangunan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan publik tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak di ruang publik. Dari perspektif teori roda partisipasi Paul Stephenson, Forum Anak Kota Tangerang Selatan telah berada pada tahap kolaborasi dengan penguatan kerja sama antara anak dan orang dewasa. Keberadaan Forum Anak Kota Tangerang Selatan juga berpengaruh terhadap kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Musrenbang dan dimasukan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Penelitian ini melihat bahwa demokrasi harus memberikan ruang bagi anak untuk terlibat di dalamnya terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan mereka. Keterlibatan anak tersebut dilakukan melalui sebuah wadah partisipatif bernama Forum Anak.

 

---

This study examines the process of childrens participation in development and its influence on the process of making public policy in the City of South Tangerang. With the case study design of the South Tangerang City Childrens Forum, this research looks at how a Children Forum organization and forms of participation in development involve the process of making public policy about everything related to children in public spaces. From the perspective of Paul Stephensons participation wheel theory, the South Tangerang City Childrens Forum has relied on collaboration with children and adults. The South Tangerang City Children Forum also support the City of Eligible Cities (KLA) policy through the approval of programs and activities submitted in the Musrenbang and included in local government planning documents. This research sees that democracy must provide space for children to be involved in the process of making public policies relating to them. Childrens involvement is carried out through a participatory forum called the Childrens Parliament.

 

"

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"Penelitian ini berusaha melihat desa sebagai sebuah lembaga yang berusaha memanfaatkan salah satu sumber pendanaannya yang sah yaitu Dana Desa (DD) dalam rangka melaksanakan pembangunan desa menuju desa mandiri. Dalam penelitian lebih banyak digunakan pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) yang dikemukakan oleh Ostrom dan juga sedikit mengacu pada pendekatan Kapasistas Institusi yang dikemukakan oleh Bebbington. Pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) digunakan untuk melihat proses dari pemanfaatan Dana Desa oleh desa dan pendekatan Kapasitas Institusi digunakan untuk melihat kapasitas desa sebagai sebuah lembaga dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pemilihan Desa Singkup sendiri didasarkan pada dua alasan. Pertama Desa Singkup adalah desa dikategori sebagai desa tertinggal dan yang kedua adalah kondisi geografis desa yang tidak begitu luas tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta kondisi demografis desa yang tidak begitu kompleks. Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi penelitian ini menjadikan Desa Singkup sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini banyak sekali ditemukan temuan yang menarik mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan Dana Desa (DD). Hasil dari penelitian ini sendiri dapat disimpulkan bahwa sinergisitas antara lembaga yang ada di desa (Perangkat Desa, BPD dan LPM), keikutsertaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa serta dukungan dan pendampingan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dari pemanfaatan Dana Desa (DD) yang ada di desa.

---

This research tries to see village as an institution that tries to take the benefit of its legitimate funding source which is Village Fund (Dana Desa/DD) in developing the village into independent village. This research mainly uses Institutional Analysis Development (IAD) developed by Ostrom and also some approaches of Institutional Capacity developed by Bebbington. Institutional Analysis Development is used to see the process of Village Fund spending by the village and Institutional Capacity is used to see the capacity of village as an institution in the process of spending Village Fund. This research is done is Singkup Village, Sub-district Pasawahan, Kuningan District, West Java. Singkup village was chosen based on two reasons. The first is, Singkup Village is categorized as Underdeveloped Village and the second is the geographical regions of the village that are not so wide but have big potentials of natural resource and also less complexity of demographical condition. Those reasons become the background of this research leads to Singkup Village as the location of this research. In conducting this research, there were interesting findings about the dynamics happened in the decision making process of spending the Village Fund (DD). From the result of this research, it can be concluded that synergism between institutions in the village (Village Officers, Village Consultative Body, Community Empowerment Institution), involvement and active participation from the people in the village and also support and guidance from both central and regional government are very important in determining the success of the usage of Village Fund (DD) in the village."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat, berbagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance literatur berupa teori perumusan kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan konsep-konsep penganggaran partisipatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi dokumen, studi literatur, dan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari masyarakat sipil, pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan pakar yang relevan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pemrosesan satuan dan kategorisasi data untuk kemudian dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, berdasarkan pada tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein 1969 , terklasifikasikan pada tingkatan placation yang berada pada derajat tokenism atau partisipasi semu. Hal ini dikarenakan bahwa sekalipun proses musyawarah dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Malang telah secara baik melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka bersama-sama pemerintah merencanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Malang, namun keputusan akhir dalam penentuannya, apakah hasil musrenbang tersebut akan diakomodir dalam APBD, tetap dominan ada di tangan pemerintah. Selain itu, ruang-ruang partisipasi masyarakat pada tahapan pasca-musrenbang, berdasarkan berbagai temuan yang ada, juga diketahui belum optimal, sehingga berdampak pada lemahnya peran kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penganggaran partisipatif adalah pelibatan dan keterlibatan masyarakat secara bermakna, dimana kontribusi masyarakat terhadap setiap keputusan anggaran yang diambil oleh pemerintah menjadi titik inti partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian ini menemukan bukti bahwa aktor pemerintah masih memainkan peran yang dominan dalam proses perencanaan dan penganggaran publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat empat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain; rendahnya komitmen politik para elit pemerintahan, belum optimalnya saluran-saluran partisipasi masyarakat, birokrat pemerintahan yang kurang mendukung, dan minimnya kesadaran dari masyarakat. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tidak saling berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat satu sama lainnya. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat sipil untuk menopang kegiatan advokasi dalam perencanaan dan penganggaran publik merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai kalangan lainnya untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat secara bermakna. Namun upaya strategis ini juga harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara bermakna dalam perencanaan dan penganggaran publik. Terdapat setidaknya tiga upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain; menerapkan pagu aspirasi masyarakat dalam musrenbang, membentuk forum masyarakat sebagai delegasi masyarakat untuk mengikuti tahapan-tahapan proses penganggaran pasca-musrenbang, dan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran publik yang memihak kepada masyarakat dan mendukung prinsip-prinsip good governance.

---

The research aims to analyze public participation, a variety of factors that hamper the public participation, and strategic efforts to strengthen the public participation in the process of development planning and local budget formulation on Malang City at Fiscal Year 2017. This research uses qualitative approach with the literature guidance of public policy formulation theory, public participation theory, and concepts of participatory budgeting. The data used in this study is sourced from document studies, literature studies, and in depth interviews to informants selected by purposive method such as civil society, the government of Malang City, the DPRD of Malang City, and relevant expert. The data is analyzed by using unit and data categorization method to then be processed by triangulation.

The results show that the public participation, based on the ladder of participation according to Arnstein 1969, is classified at the level of placation, which is present in the degree of tokenism or called pseudo participation. This is because even though the process of dialogues in the implementation of musrenbang RKPD in Malang City has been well involving various elements of society in order to plan the development of the city, but the final decision in determining whether the musrenbang results will be accommodated in APBD, remains dominant in the government hands. Moreover, the spaces of public participation in the post musrenbang stage, based on various findings, are also known to be inadequate, thereby impacting on the weak supervision that can be made by public on the process of APBD formulation done by the governments. Participatory budgeting, in this case, is the meaningful public engagement and involvement in which the public contribution to any budgetary decision taken by government becomes the main point of public participation. This study finds evidence that the governments play a dominant role in the public planning and budgeting processes.

This study also finds that there are four factors hampering the public participation such as low political commitments of the government elites, not yet optimal channels of the public participation, less supportive government bureaucrats, and lack of awareness from the public. These four factors are essentially not mutually exclusive, but are closely related to each other. Providing political education to civil society to support advocacy activities in the public planning and budgeting processes is a strategic effort that can be done by various groups including NGOs, community organizations, universities, and various other groups to encourage meaningful public participation. However, these strategic efforts must also be supported by the government's commitment to engage the public meaningfully in the public planning and budgeting processes. There are at least three strategic efforts that can be done by the governments such as implement the public aspiration limits in the musrenbang, form the public forum as a public community delegates to follow the stages of the post musrenbang budgeting process, and implement a planning and budgeting systems that take side with the public and support the principles of good governance."

"Perencanaan pembangunan saat ini telah menggunakan pendekatan bottom-up agar semakin mencakup kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh adanya e-Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik untuk seluruh penduduk DKI Jakarta. Sejak dibuat pada tahun 2014, e-Musrenbang saat ini baru digunakan oleh seluruh ketua RW di Jakarta sehingga kondisi ini membuat Bappeda DKIJakarta menargetkan adopsi e-Musrenbang oleh seluruh ketua RT di Jakarta pada tahun 2019. Dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology digabungkan dengan Information Systems Success Model, terdapat enam faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi e-Musrenbang yang kemudian digabungkan dengan Technology Adoption Life Cycle untuk perencanaan strategi. Strategi ini dipetakan menggunakan Strategy to Mission Matrix untuk melihat kesesuaiannya dengan misi dan sumber daya yang dimiliki Bappeda DKI Jakarta

---

Current development planning has used a bottom up approach to increasingly cover the needs of the community as a whole. This is supported by the e Musrenbang of Electronic Development Planning Congress for the entire population of Jakarta. Since it was created in 2014, e Musrenbang is currently being used by all RW chairs in Jakarta so that this condition makes Bappeda DKI Jakarta targeting adoption of e Musrenbang by all RT heads in Jakarta in 2019.

By using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology combined with the Information Systems Success Model, there are six factors that significantly influence the adoption of e Musrenbang which is then combined with Technology Adoption Life Cycle for strategic planning. This strategy is mapped using the Strategy to Mission Matrix to see its suitability with the mission and resources of Bappeda DKI Jakarta"