Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam keberhasilan organisasi termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemerintahan, yang kemudian akan berimplikasi kepada komunikasi publik organisasi tersebut. Penelitian ini akan mengekplorasi proses komunikasi internal yang terjadi, peranan setiap anggota dan hambatan dalam mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara kepada empat orang narasumber yang bertanggung jawab mengelola pengaduan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi internal di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang. Arah aliran informasi yang terjadi ada yang bersifat satu arah dan dua arah dengan menggunakan berbagai mode komunikasi demi tercapainya komunikasi yang berkualitas. Subbagian Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga berperan sebagai gate keeper informasi dan petugas Kompu Balai berperan sebagai bridge dalam komunikasi organisasi yang terbentuk. Kesimpulan penelitian antara lain, bahwa pengaduan masyarakat masih belum terkelola dengan baik karena beberapa hambatan seperti hambatan penafsiran makna informasi, hambatan geografis, tekanan pekerjaan lain, kurangnya SDM, pimpinan yang kurang mendukung, belum adanya SOP resmi dan penerapan TIK yang tidak menyeluruh.

---

Effective internal communication is very important in the success of an organization, including in carrying out its duties and functions in government, which will have implications for the organization's public communication. This research will explore the internal communication process, the role of each member and the obstacles in managing public complaints within the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR. The paradigm in this research is post-positivist. This research uses a qualitative approach with a case study method. Researchers collected data by conducting interview techniques with four sources responsible for managing public complaints. This research indicates that internal communication at the Directorate General of Highways in managing public complaints is carried out in stages. The direction of information flow is one-way and two-way using various communication modes to achieve quality communication. The Public Communication Subdivision of Directorate General of Highways acts as a gatekeeper for information and the Kompu Balai officers act as a bridge in the communication of the organization being formed. The research conclusion is that public complaints are still not managed well due to several obstacles such as barriers to interpreting the meaning of information, geographical barriers, other work pressures, lack of human resources, lack of supportive leadership, lack of official SOPs and incomplete implementation of ICT."

"Tujuan Perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal itu, Bank memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu menghimpun dana dari warga dan menyalurkan dana kepada warga. Fungsi semacam ini disebut sebagai fungsi intermediasi Bank. Salah satu produk Bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Bank Garansi. Bank Garansi adalah produk Bank yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penerima bahwa prinsipal yang meminta Bank Garansi kepada Bank akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban kontraktual antara penerima dan prinsipal. Berangkat dari ketentuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR dalam membuat Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi mewajibkan agar Kontraktor dapat menyerahkan Jaminan baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian kepada Kementerian PUPR. Bank Garansi merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai Jaminan tersebut. Dalam praktiknya, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi seringkali diartikan sama dengan Jaminan dalam Konteks Hukum Jaminan dalam KUHPerdata. Secara khususnya, Bank Garansi disamakan dengan Perjanjian Penanggungan atau Borgtocht yang memiliki sifat buntut atau accesoir. Namun dalam praktiknya, pemahaman tersebut dapat dikatakan kurang tepat dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan sifat dari Bank Garansi dan Perjanjian Penanggungan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini isu atau rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penggunaan dari Bank Garansi sebagai jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor serta Kedudukan dari Bank Garansi dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor.

---

The purpose of banking in Indonesia is to support the development and stability of the Indonesian economy. To achieve this, the Bank has 2 (two) main functions, namely collecting funds from citizens and channeling funds to citizens. This kind of function is referred to as the Bank's intermediary function. One of the Bank's products regarding the distribution of funds to the public is realized in the Bank Guarantee. Bank Guarantee is a Bank product that aims to provide assurance to the recipient that the principal who requests the Bank Guarantee to the Bank will carry out the work in accordance with the contractual obligations between the recipient and the principal. Departing from the provisions of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, the Ministry of PUPR in making Work and Construction Services Agreements requires that Contractors can submit Guarantees both in the procurement process and in the implementation of the Agreement to the Ministry of PUPR. Bank Guarantee is one of the instruments that can be used by the Contractor as a guarantee. In practice, the Bank Guarantee as a Guarantee in the Work and Construction Services Agreement is often interpreted as the same as the Guarantee in the Context of Guarantee Law in the Civil Code. In particular, the Bank Guarantee is equated with a Coverage Agreement or Borgtocht which has a tail or accesoir nature. However, in practice, this understanding can be said to be less precise because there are fundamental differences related to the nature of the Bank Guarantee and the Insuring Agreement. Therefore, in this research, the issues or problem formulations that will be discussed relate to the use of Bank Guarantees as collateral in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor and the Position of the Bank Guarantee in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor."