Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
S.H. Sarundajang
Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1997
352 SAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
New York: Routledge, 2009
333.7 COM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Governance implementation at central and local government, role of bureaucracy determines much the success of various development activities and programs. In fact governance bureaucracy hasn't been effective yet to make governance figure that is able to progress and increase community's standard of living. Furthermore, bureaucracy is concentrated to meaningfulness implementation on internal role of governance . As a consequence, service role to community conducted by governance bureaucracy isn't effective yet. ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mustari Irawan
"
Masalah desentralisasi di Indonesia berkaitan dengan pengalihan urusan ke daerah yang dimaknai dan diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah melalui regulasi lokal. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan karakter desentralisasi. Sebagai kota periphery dari Jakarta, kota Tangerang dijadikan sebagai city example. Organisasi Perangkat Daerah dianalisis dengan mengadopsi konsep hirarkhi proses kebijakan dari Broomley, berfokus pada analisis tiga level pelembagaan regulasi, regulasi nasional pada level makro, regulasi daerah pada level meso dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
D2065
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Effendi Wahyono
"
Disertasi ini membahas ttg Desentralisasi yg merupakan modernisasi birokrsi yang dilakukan oleh Pemerintah Hidia Belanda. Kebijakan desentralisasi dikeluarkan karena adanya tuntutan perlunya partisipasi masyarakat dalan\m pengolaan negara. Landasan desentralisasi pertama undang2 desentralisasi tahun 1903, yg kemudian diperbaharui melalui undang2 pembahruan Pemerintah, tahun 1922 ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009
D1563
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Tengku Rika Valentina
"
Abstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by ...
"
2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yoshikawa Kazuki
"
In the eighteenth and nineteenth centuries, Vietnamese dynasties attempted to extend their reach to Vietnam’s northern uplands—one of the most important regions in the integration of the state. This study examines local governance in the northern uplands during the early Nguyễn period, through an analysis of official documents—particularly the report submitted by the governor-general of the northern provinces (tổng trấn Bắc Thành) in the tenth month of the tenth year of Gia Long (1811). During ...
"
Japan: Southeast Asian Studies, Kyoto University, 2023
330 JJSAS 60:2 (2023)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Riandy Laksono
"
Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aries Munandar
"
Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi momentum bagi daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berdasarkan aspirasi masyarakat lokal di daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu segera melengkapi dirinya dengan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena kelembagaan perangkat daerah adalah `tools' bagi pemerintahan daerah untuk dapat bergerak dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya itu. Dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4417
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
