Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas tentang fenomena konflik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II tentang pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama fungsi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber daya utama di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan aktor di daerah tersebut berupaya untuk mendominasi sumber daya tersebut, baik demi kepentingan kelompok maupun kepentingan privat. Pengunaan segala daya dan upaya dalam mendominasi APBD sering melahirkan konflik di tingkat daerah.Karya tulis ini membahas permasalahan melalui metode kualitatif deskriptif dengan mengunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Alat analisis mengunakan pendekatan dari teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf (mengunakan pendekatan konflik Duverger dan Scott) serta pendekatan kelembagaan baru yang dikemukakan oleh Richard Scott.Temuan serta implikasi teori dari karya tulis ini adalah konflik bekembang disebabkan oleh keberadaan kelompok patron klien, dimana konflik individu elit kelompok memicu terciptanya konflik antar kelompok. Dimana pembentukan kelompok patron klien dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan. Dominasi terhadap posisi strategis lembaga legislatif melalui mekanisme aturan dan norma lembaga adalah strategi yang dimainkan oleh kelompok patron klien.

---

This thesis discusses about the phenomena of conflict within the legislature regional level about the implementation of its function as legislative body, especially the budget function.  Budget for regional expenditure and income  is the resource of all potentials owned and will be used by the regional, especially for regions that have dependance on the central government. This condition causes the actors at the region try to attempt to dominate it, which is used for grup or private interests. Using all of the power and effort in dominating it often gives rise to conflict.

This thesis discusses problems throught qualitative methods, collecting data using indepth interviews and documentations studies. Conflict and consensus theories and new institutional theories are used as tools for analysing of these phenomena, the approach of both theories is used to explain causal analysis until the consensus of the conflict on this study.

The results of research and the theoretical implications of this paper are the exixtence of patron client grups as the cause of conflict in the legislature body.  Power interplay influenced froming of patron client grups, controling over important positions through official rules of the institution is their strategy."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Citra lembaga DPR RI sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat harus didukung perangkat kinerja yang mendukung secara baik. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai supporting system sangatlah strategis untuk meningkatkan pelayanan secara profesional untuk mendukung tercapainya citra DPR RI yang positif. Namun pada kurun waktu tahun 2019-2023, citra DPR RI di mata publik selalu berada di posisi buruk. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian kinerja organisasi Setjen DPR RI dan citra lembaga. Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan kerangka McKinsey (Peters &Waterman, 2004) dan Citra Pemerintah (Pratama, 2017). Penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Setjen DPR RI mendapatkan nilai 3,05 (Baik). Kesesuaian kinerja tersebut dilihat pada aspek structure, sudah ada pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab yang tertuang di persekjen serta adanya mekanisme koordinasi yang kolaboratif; aspek style, kepemimpinan yang bersifat demokratis; aspek staff dan skill, Setjen DPR RI telah didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan memiliki keahlian. Akan tetapi, pada aspek strategy, masih belum terdapat target outcome yang jelas dan terukur dalam peningkatan citra lembaga; aspek system belum terdapat pedoman pelaksanaan peran peningkatan citra lembaga; dan terakhir aspek shared values dimana masih belum optimal dalam pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi nilai dasar ASN Setjen DPR RI.

---

The image of the Indonesian House of Representatives as an institution that represents the people must be supported by a good supporting performance device. The Secretariat General (Setjen) of the Indonesian House of Representatives as a supporting system is very strategic to improve professional services to support the achievement of a positive image of the Indonesian House of Representatives. However, in the period 2019-2023, the image of the Indonesian House of Representatives in the eyes of the public has always been in a bad position. This study is a post-positivist study with a qualitative method to analyze the suitability of the organizational performance of the Indonesian House of Representatives and the image of the institution. The researcher conducted the analysis using the McKinsey framework (Peters & Waterman, 2004) and the Government Image (Pratama, 2017). This study shows that the performance results of the DPR RI Secretariat General received a score of 3.05 (Good). The suitability of the performance is seen in the structure aspect, there is already a division of tasks, functions and responsibilities stated in the secretary general and there is a collaborative coordination mechanism; style aspect, democratic leadership; staff and skill aspect, the DPR RI Secretariat General has been supported by an adequate number of employees and has expertise. However, in the strategy aspect, there is still no clear and measurable outcome target in improving the image of the institution; in the system aspect, there are no guidelines for implementing the role of improving the image of the institution; and finally the shared values aspect where the implementation of internalization and socialization of the basic values of the DPR RI Secretariat General ASN is still not optimal."