Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesungguhnya pengertian teniang hak-hak buruh pada tingkat iternasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang rnclindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum lerdapat kesepakatan ienlang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat pararel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).' Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakal internasional terhadap hak-hak buruh mendahuli kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pernbentukan PBB rnenunjukkan hal ini. Terlepas dari faktaini.namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II lerdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang bam dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.-Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghonTiati hak-hak buruh dalam konleks liberasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.' Walau lidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan. terdapal berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan si stem perdagangan dunia. Satu diantara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan intemasionalDumping Sosial atau Imperialisme Sosial"

"This article offers a new paradigm in analyzing migrant worker problems in Indonesia, particularly about its relationship with Malaysia, as one of the most significant destination country for Indonesian migrant workers. Migrant workers issues must be analyzed with social economy, politics and humanitarian perspectives, to obtain a comprehensive view towards this never-ending problem-Diplomacy becomes a very important aspect if we want to discuss about the protection of Indonesian Migrant Worker. Indonesian Government needs to invite a further involvement of NGO to implement dual track diplomacy, since this problem is too complicated to be solved only by the government. This article is also supported with the historical background of the occurrence processes of the migrant worker in the world, and between Indonesia-Malaysia in particular."

"

Penelitian ini mengkesplorasi persoalan paradoks tentang bagaimana ketimpangan standar perburuhan serta kondisi kerja antar negara di ASEAN dapat terjadi meskipun kondisi kerja yang adil dan layak telah diposisikan sebagai standar universal. Melalui pendekatan pascarukturalisme, penelitian ini fokus untuk memahami dua bentuk konstruksi realitas yaitu konstruksi tatanan perburuhan internasional, dan konstruksi tatanan ekonomi politik global dan regional ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan, standar perburuhan, dan penciptaan kondisi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola penerapan konvensi-konvensi ILO merupakan persoalan mendasar yang mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar perburuhan di dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN juga turut mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara ASEAN semakin langgeng.

---

This research explores a paradox problem on how inequality of labor standards and working condition among ASEAN Nations could be existed even though a fair and decent working condition has been positioned as universal standard. Through post-structuralism approach, this research focuses on understanding two forms of reality construction, which are construction on international labor order and construction on global and ASEAN regional political economy order that related to trade, labor standards, and the creation of working condition. This research finds out that the governance on ILO conventions application is a basic matter which conditioned inequality on labor standards among nations. This research also finds that the absence of labor standards in the free trade agreement among ASEAN nations is also making the inequality of labor standards among ASEAN nations imperishable.

"