Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
NJ. R. Soh Sunu
Djakarta: Balai Pustaka, 1966
398.598 68 SOH d (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dedy Efrizal
"
Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP terhadap pers ternyata tidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis ajukan tertuju pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T19191
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Basit
"
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lucky Raspati
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25680
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lucky Raspati
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37428
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aris Tjahyanto
"
ABSTRAK
Sistem hypertext mempunyai antarmuka komputer yang cocok untuk aplikasi sistem pengambilan informasi. Suatu sistem hypertext yang ideal memberi kemudahan penggunaan dan karakteristik panduan yang mudah dimengerti. Orang tidak perlu mempelajari instruksi pengambilan informasi karena cara pengoperasiannya sangat sederhana. Penyiapan suatu sistem hypertext umumnya memerlukan waktu yang lama, karena kita harus menyusun dan menentukan terlebih dahulu topik-topik mana yang dapat ditelusuri dan diberi penjelasan lebih lanjut atau dihubungkan dengan topik lainnya.
Keberadaan naskah acuan dalam ...
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Hakim
"
Provinsi Aceh adalah wilayah dengan otonomi khusus. Sesuai dengan aturan yang bersifat khusus yaitu Qanun Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Kamirzu. Namun, Pemerintah Aceh mendapat gugatan dari WALHI atas IPPKH yang telah dikeluarkan. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan seluruh gugatan sehingga IPPKH yang diterbitkan Pemerintah Aceh harus dicabut. Majelis Hakim tidak mendasari putusannya pada Qanun Aceh selaku aturan khusus yang berlaku di Aceh, melainkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andreas Setyoko
"
Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28078
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ayuning Tirta Parameswari
"
Lex arbitri adalah hukum yang berlaku untuk arbitrase, mencakup isu internal maupun eksternal yang terkait prosedural suatu proses arbitrase. Berdasarkan ketentuan New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (selanjutnya disebut New York Convention), kompetensi absolut untuk membatalkan suatu putusan arbitrase terletak pada pengadilan tempat kedudukan arbitrase (arbitral seat).
Akibatnya, pengadilan negara selain arbitral seat tidak dapat mengadili pembatalan putusan arbitrase. Sebagai negara anggota New York Convention, Indonesia tentunya terikat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63938
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Salsabilah Shafa
"
Perceraian dari perkawinan di luar negeri dan perkawinan campuran internasional dapat dikatakan sebagai perceraian dengan unsur asing. Dalam perkara perceraian dengan unsur asing ini jika ditinjau dari segi HPI memiliki persoalan pokok yang menyangkut pada penentuan hukum yang berlaku serta kewenangan mengadili dari sebuah forum. Dalam prakteknya, ketika perkara perceraian yang melibatkan unsur asing diajukan di hadapan pengadilan Indonesia, maka hukum yang digunakan dalam perkara-perkara perceraian tersebut selama ini adalah lex fori, yakni hukum Indonesia. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
