Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Yuniar Ekawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S9939
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Donny Aribowo
"
Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak konstruksi EPC agar tidak terjadi dualisme di lapangan.
......This thesis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44587
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
David
"
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, menggunakan Faktur Pajak sebagai dasar untuk mengkreditkan pajaknya sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak yang dibuat harus memenuhi syarat formal dan material. Faktur Pajak yang tidak memenuhi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36128
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S9865
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tami Putri Pungkasan
"
Laporan ini menguraikan analisis koreksi Pemeriksa Pajak atas SPT Tahun 2014 PT PIA. Pemeriksa Pajak mengoreksi nilai peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penyesuaian fiskal negatif, dan kredit pajak PT PIA. Hasil analisis menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis juga menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak yang memiliki dasar hukum yang lemah namun dapat dipertahankan karena PT PIA tidak ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S9901
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agus Habibullah
"
Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S66254
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adhiyasa
"
Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli sebagai kredit pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library