Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Simangunsong, Gunawan

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Telah Memulihkan Kerugian Keuangan Negara = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

" Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Derliana Sari

Optimalisasi peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi / Derliana Sari

" ABSTRAK
Tesis ini membahas peran dan kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan belum dapat mengoptimalkan perannya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena menghadapi beberapa kendala diantaranya kendala dalam peraturan perundang-undangan, sarana dan fasilas yang terbatas, rendahnya kemauan serta kemampuan para jaksa dalam melacak dan menemukan aset pelaku korupsi. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah RI segera mengesahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Pengembalian ... "

2008

T37142

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Wanprestasi sebagai kualifikasi tindak dipenuhinya kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara

JY 5:2 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Leonardo Krisnanta Da Silva

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di luar persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi = The role of state attorney in restitution of state financial losses the court trial against corruption cases

" Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudah diakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara pidana berdasarkan kepentingan umum. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54434

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lubis, Yustika Ramadhani

Perlindungan hukum badan usaha milik negara (BUMN) dalam melakukan transaksi lindung nilai (hedging) terhadap risiko kerugian keuangan negara = Legal protection of state owned enterprises soes in hedging transaction againts the risk of financial loss to the state

" Perluasan Cakupan Keuangan Negara yang terdapat didalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebabkan BUMN termasuk kedalam lingkup keuangan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 48/PUU-XI/2013 menguatkan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17/2003. Tesis ini membahas mengenai bagaimana keterkaitan antara manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMN dengan risiko kerugian keuangan negara, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan hedging oleh BUMN di Indonesia sebagai manajemen risiko ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45348

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fajar Reyhan Apriansyah

Identifikasi kerugian keuangan negara dalam dugaan proyek fiktif yang dibebankan pada operating cost recovery dalam production sharing contract (kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia) = An identification of state financial loss in the alleged fictitious project charged on operating cost recovery in production sharing contract (a review of bioremediation case of PT. Chevron Pacific Indonesia)

" Skripsi ini membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, mengenai ruang lingkup operating cost recovery dalam Production sharing contract merupakan masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Kedua, jika sebuah proyek diduga fiktif dan biaya proyek dibebankan pada operating cost recovery dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hal tersebut, kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi objek dalam penelitian skripsi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S53281

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aryo Adiatmo

Kerugian keuangan negara akibat tindakan penggunaan faktur palsu dalam restitusi pajak pertambahan nilai dalam perundang-undangan = Loss of financial states due to the use of fictition tax invoice on restitution value additional taxes in acts

" Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam pemberian kontribusi tersebut Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penghitungan pembayaran pajak tersebut dapat terjadi lebih bayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat meminta restitusi pajak atas penghitungannya tersebut. Seperti halnya dalam Pajak Pertambahan Nilai PPN, dimana restitusi dapat dimintakan dikarenakan Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

" Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara membutuhkan adanya kerugian negara yang nyata ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alexander Samuel Paruhum

Pengembalian aset (asset recovery) dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/PID.SUS/2018 dan No. 2486 K/PID.SUS/2017) = Asset recovery in corruption cases (case study of corruption case in Supreme Court Decision No. 1318 K/PID.SUS/2018 and No. 2486 K/PID.SUS/2017)

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian mengenai Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/PID.SUS/2018 dan No. 2486 K/PID.SUS/2017). Masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan dua masalah pokok, yakni: pertama, bagaimana prinsip-prinsip terkait dengan pengembalian aset yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan peraturan terkait dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Febby Mutiara Nelson

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement = Simple, Speedy, and Low-Cost Justice: Initiating the Management of Corruption Offence through the Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement Concepts

Kajian ini membahas konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum dilaksanakan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Walaupun sudah banyak sekali ketentuan penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan korupsi, namun pada kenyataannya penanganan tindak pidana korupsi ... "

2019

D2648

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian