Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa atau objek gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Universitas Indonesia, 1992

S25376

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sardjono Jatiman

Kajian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

Depok: Universitas Indonesia. Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, 1993

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Safina Rahmaniar Wanaputri

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata = Authority of the Military Court in Checking and Prosecuting Military Administrative dispute

" Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pergeseran wewenang peradilan tata usaha negara atas penetapan parpol peserta pemilu

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

M. Farrel Firdiansyah Putra

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Pemberhentian Mahasiswa (Putusan 24/G/2021/PTUN.BL) = Authority of the State Administrative Court in Resolving Dispute on the Decision of the Leaders of Private Higher Education Institutions Student Dismissal (Decision 24/G/2021/PTUN.BL)

" Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

" Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hevi Dwi Oktaviani

Redefinisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan implikasinya terhadap wewenang peradilan tata usaha negara = Redefinition of state administrative decision to article 87 of law number 30 year 2014 and its implication to the authority of state administrative judicature / Hevi Dwi Oktaviani

" ABSTRAK
Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor ... "

2018

T49058

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adia Misqa Imtiyaz Rohman

Perlindungan Hukum Pemilik Bangunan yang Dinyatakan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg) = Legal Protection Of Owners Of Building Announced As Cultural Heritage Without Ownersâ Permit (Case Study Of Verdict Of PTUN Bandung Number 121/g/2019/PTUN.Bdg)

" Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwiratna Sari Safitri

Upaya hukum notaris terhadap putusan pemberhentian Majelis Pengawas Pusat Notaris = Legal effort of notary against the decision on dismissal of central supervisory board of notary

" Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kedudukan Menteri selaku ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28860

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Monintja, Mick Olaf

Kedudukan akta kelahiran dalam hukum administrasi negara dan implikasinya terhadap aspek keperdataan seseorang = Birth certificate s legal standing in administrative law and its implication towards human civil aspect

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektif analitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun berkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian