Ditemukan 226 dokumen yang sesuai dengan query
John David Nehemia Engelen
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S44084
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Supriyanto Sudiharjono
"
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas. Mereka sepakat membentuk perseroan sebagai wadah perwujudan kerja sama, dengan tujuan memperoleh laba. Pihak yang menyetorkan modal lebih besar memperoleh hak suara lebih ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Fiqhi Fadli
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T52410
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ruping Lolo Alias Vince
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27434
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Riva Nichrum
"
ABSTRAK
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindungan
hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah,
maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkan
pemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. Dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat ...
"
2012
T31140
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Melati Patria Indrayani
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan pada
tahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakati
suatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. Baik
Jepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehingga
situasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkan
sebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara.
Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina maka
terciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang dan
Cina di dalam ...
"
2009
T32806
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8140
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ardhanti Nurwidya
"
Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47102
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eunike Hapsari Putri
"
Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Hafni Humaira
"
Dalam menentukan perwalian terhadap anak, penting untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp, Majelis Hakim masih belum memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan, khususnya dalam penetapan perwalian terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Melalui metode penulisan doktrinal, penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
