Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Tesis ini mengangkat masalah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan aransemen kebijakan yang melibatkan beragam spektrurn instrumen dari so/9 power (sepcrli pcrsuasi dan deradikaiisasi) hingga penggunaan hard power, ojiénsyf hingga deffénsf serta diplornasi dalam konteks terorisme internasional Aransemen pengambilan dan penggunaan instmmen tersebut berada dalam tiap level pemerintahan yang harus terintegrasi dan terkoordinasi. BNPT dihadirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk tujuan itu dengan lL\gk1S dari pembuatan kebijakan, mengkoordinasikannya, hingga merjalankanya.Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah melalui wawancara, Studi pustaka, terutama mengenai pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisrme di Jerman, Inggris, Perancis, Australia, Singapura, Sierra Leone, dan Amerika Serikat.Temuan yang didapat memperlihatkan bahwa: lntegrasi dan Koordinasi kebijakan penanggulangan terorisme di berbagai negara dipengaruhi pandangan atas terorisme yang, berbeda dan struktur pengambilan kebijakan dan kcpulusan dalam keamanan nasional dan khususnya bidang penanggulangan terorisme."

"Kebijakan keamanan informasi di PT XYZ Multifinance dirancang untuk digunakan sebagai acuan dalam memahami dan mengidentifikasi serta melakukan analisis penilaian aset, ancaman, kerentanan, insiden atau gangguan, frekuensi terjadinya gangguan, dan pengaruh terhadap keamanan informasi. Sebagai tindak lanjut, kebijakan keamanan informasi perlu dievaluasi untuk menentukan penanganan yang tepat, monitoring, dan dikembangkan sesuai kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan informasi di PT XYZ Multifinance. Penelitian ini menggunakan standar ISO/IEC 27001:2013. Pengumpulan data dan uji validasi rancangan kebijakan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan keamanan informasi, antara lain: general m-anager TI, manager TI, deputi manager manajemen risiko, dan manager manajemen risiko. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi, studi literatur, mengkaji penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan dokumen internal organisasi. Dalam menyusun rancangan kebijakan keamanan informasi, tahap-tahap yang dilakukan adalah tahap identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; identifikasi risiko; analisis risiko kualitatif; perencanaan respon terhadap risiko; pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil penelitian ini memberikan rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai untuk diterapkan di PT XYZ Multifinance.

---

Information security policy at PT XYZ Multifinance designed which can be applied as a reference in understanding and identifying and also analyzing asset assessments, threats, vulnerabilities, incidents or disruptions, frequency of disturbances, and the impact on information security. As a follow up, information security policies need to be evaluated to determine the appropriate handling, monitoring, and developed according to existing conditions. This study aims to design an information security policy at PT XYZ Multifinance. This study uses the ISO / IEC 27001: 2013 standard. Data collection and validation tests for policy drafts were conducted by interviewing parties related to information security, including: IT general manager, IT manager, deputy risk management manager and risk management manager. In addition, data collection was also carried out by observation, literature study, reviewing previous studies, and internal organizational documents. In drafting an information security policy, the steps taken are the identification of assets, threats and vulnerabilities; risk identification; qualitative risk analysis; risk response planning design; monitoring and controlling risk. The objective of this study can provide an appropriate information security policy design to be implemented in PT XYZ Multifinance."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"ABSTRAKBank XYZ berkomitmen memberikan layanan perbankan terdepan kepada nasabah dan perkembangan teknologi digital yang mendorong bank untuk bertumbuh lebih cepat melalui pengembangan layanan digital banking untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah baru dan meningkatkan kemudahan transaksi perbankan. Dengan bertambahnya pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan layanan digital banking terbaru, maka bertambah juga ancaman terhadap keamanan informasi yang perlu diantisipasi untuk memastikan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko terhadap layanan digital banking dan merancang suatu kebijakan keamanan informasi sebagai bagian dari alat kontrol terhadap risiko keamanan informasi pada digital banking. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif dengan melakukan analisis melalui observasi secara langsung dan juga pada dokumen internal bank yang terkait dengan layanan digital banking terbaru. Penelitian ini membahas aktivitas manajemen risiko dan menentukan kontrol keamanan informasi yang tepat berdasarkan standar ISO 27001:2013. Penelitian ini menghasilkan suatu rancangan kebijakan keamanan informasi mencakup 64 kontrol keamanan dari 114 kontrol yang ada pada Annex A ISO 27001:2013 dan berdasarkan penilaian risiko pada delapan aset informasi dan juga 23 aset pendukung layanan digital banking terbaru dari Bank XYZ. Kontrol keamanan pada ISO 27001:2013 sesuai dengan kebutuhan penerapan keamanan informasi pada Bank XYZ karena dapat mencakup seluruh kerentanan yang ada pada aset digital banking. Rancangan kebijakan ini dapat digunakan bagi Bank untuk pembuatan standar dan prosedur keamanan informasi terkait layanan digital banking.

---

ABSTRACT

XYZ Bank committed to provide leading banking services to customers and the development of digital technology that encourages banks to grow faster through the development of digital banking services to increase new customer growth and also improve the ease of banking transactions. With the increasing use of information technology in the application of digital banking services, it also increased the threats to the information assets that need to be anticipated to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the information. This research aims to determine the possibility of digital banking services risks and design an information security policy as part of the information security risk control. This is a case study research with a qualitative analysis method through direct observation and also on the bank's internal documents related to digital banking services. This research discusses the risk management activities and determines the appropriate information security controls based on the standard from ISO 27001: 2013. The research produced a draft of an information security policy that includes 64 security controls from 114 security controls in Annex A of ISO 27001: 2013 and based on risk assessment from eight information assets and 23 supporting assets of digital banking services from XYZ Bank. Security controls on ISO 27001: 2013 match the requirements for implementing information security at XYZ Bank because it can cover all assets' vulnerabilities that exist in digital banking. The policy can be used as a reference to create standards and procedures related to the information security of digital banking services."