Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Bertinus Haryadi Nugroho
"
Transportasi laut memiliki peran penting dalm perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya, untuk menjamin pelayaran yang tertib dan teratur. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah undangundang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30004
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Barda Nawawi Arief, 1943-
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
345 BAR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dewi Tresya
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S21787
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ronny Oktahandika
"
Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Hal tersebut telah mengesampingkan asas hukum lex specialis derogate legi generali. Kurangnya ketentuan pidana dalam UUJF menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kresno Anto Wibowo
2009
T37220
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
London: Global Law and Business, 2012
346.092 2 HED
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hubert Josua Paruhum P
"
Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Semakin komplek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern perlu diiringi dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Satria Fajar Putra Dipayana
"
Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik. Dari data yang ada, pencemaran nama baik berada pada urutan jumlah yang sering dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan Pasal pencemaran nama baik (dalam KUHP/diluar KUHP) menjadi pasal yang sering disoroti oleh publik, kemudian pihak-pihak yang merasa tersinggung, pada umunya menggunakan pasal tersebut untuk menyerang balik dengan melaporkanya ke Polisi. Sementara penyelesaian masalah pencemaran nama baik, melalui hukum pidana, masih selalu ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kresno Anto Wibowo
"
Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak yang dirugikan (korban) namun kini telah menempatkan bank (maupun pengurusnya) sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26063
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dila Romi Aprilia
"
Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah illegal logging. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging adalah karena illegal logging adalah termasuk kategori 'kejahatan terorganisasi'. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29475
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
