Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Madison, Bernice Q.
London: Croom Helm, 1980
361 MAD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: John Wiley & Sons, 1976
301.363 SOC
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Heyde, Ludwig
Heidelberg: Quelle & Meyer, 1949
320.1 HEY a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Waterston, Albert
Baltimore: John Hopkins University Press, 1969
303.34 WAT d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Himes, Joseph S.
New York: Doubleday, 1954
309.23 HIM s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: John Wiley & Sons, 1976
301.363 SOC II
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali ditemukan dibeberapa Negara yang sedang proses berkembang atau bahkan terkadang dapat pula ditemukan di Negara maju , biasanya permasalahan di Negara maju kemiskinan lebih sering terjadi para imigran... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Reza Mahnur
"
Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35887
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Endro Winarno
"
ABSTRACT
Kebijakan sosial yang penyusunannya membutuhkan proses panjang serta rumit seyogyanya didudukkan dalam konteks yang tepat, yakni pemahaman sebagai proses politik dan teknokratik secara seimbang. lkhwal ini membawa makna bahwa proses penyusunan kebijakan sosial membutuhkan teknik dan pendekatan komprehensif secara teknokratis, sedangkan pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis mengedepankan prinsip deliberatif dan partisipatif untuk memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Melalui naskah ini dicoba dipahami kompleksitas pada setiap tahapan yang mewarnai proses kebijakan publik, khususnya kebijakan sosial. Sejumlah ...
"
Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017
360 MIPKS 41:3 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Siswantoro Sunarso
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
363.45 SIS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
