Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the political analysis, especially in accordance wilh the general election socio-political and socio economic research provides a geographical approach to Analyse Central of Java. Method and geographical elements :are used lo analyse the result of that general election, in which the spatial unitS are used to be analysed. The spatial units consist of 35 regions at kabupaten/kota level.

Vote dislribution of the top five political parties in the General Election of 1999 in every kabupatenlkota of Central Java province is presented through tables and maps. By using the method of Location Quotient, available to produce a vote bases maps, Prom those maps of vote bases, they are overlapped and the distribution of santri and abangan enclaves can be identified. Subsequently, these enclaves are described in a map.

A differentiation on region characteristics of vote gathering distribution among the top five parties is clearly described. In term of typology of region phisiography (high mountains- low land), there is a significant difference of vote gathering for the Party of Golkar, in which Golkar Party is concentrard in Southern Highland. ln term of typology of rural-urban, there is a significant difference of vote gathering for PKB and PAN. PAN is concentrated more in urban areas while PKB is concentrated in rural areas:. Whilst due to typology of coastal-hinterland, Golkar Party is concentrated in Southern Coastal areas while PKB in the Northern Coastal areas. In term of typology of karesidenan, the significant difference of vote gathering can be shown among PDI-P, PK.B, PPP and PAN.

There are 8 factors influencing vote gathering. Those influencing factors are : profession of farmers, the number of people listening to radios, the number of Center of Traditional Islamic Education, the mass bases for "Old" Golkar, young votern, the Muhammadiyah schools, the NU schools. and the welfare perspective, which categorized as the middle and high socio-economic status.

According to sensitivity test, it is found that 12 factors influence vote gathering. By synthesizing those factors , this research enables to describe three geographical entities in explaining the relalion between geographical characteristics and vote distribution. The geographical pattern can be shown as follows :

ln the Southern Coastal regions :

There are 9 factors influencing the vote gathering, are : population density. the farmer profession, number of people listening to radios, number of moslems, the Muhammmadiyah schools., Center of Traditional Islamic Education, mosques and other buildings dor islam praying, number of santri, and the mass of the old Golkar.

In the hinterland regions:

Those 12 factores have a role to influence the vote gathering. They are ; population of density, the age of 17-25 years, the farmer proffesion, second and third wealthy families, people listening to the radios, number of moslems, the NU schools, the Muhamadiyah schools, Center of Traditional Islamic Eduction, mosques and other buildings for Islam praying, number of santri and the mass of Old Golkar.

In the northern coastal regions

Those 12 factors have a role to influence the vote gathering. They are: population density, the age of 17-25 years, the farmer proffesion, second and third wealthy families, people listening to the radios, number of moslems, the NU schools, the Muhammadiyah schools, Center of Traditional Islamic Education, mosques and other buildings for Islam praying, number of santri, and the mass of the old Golkar."

"ABSTRAKPada relief-relief Candi Hindu maupun Buddha dapat dilihat bahwa sesungguhnya seni pertunjukan telah ada sejak zaman dahulu, khususnya pada masa Jawa Kuna. Dalam kaitan itu skripsi ini berupaya mengkaji Bentuk dan Suasana Pertunjukan Di Jawa Tengah Pada Abad 8-9 Masehi. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah relief Karmawibhangga Candi Borobudur, yang ditunjang dengan data tertulis yang sezaman berupa prasasti_-prasasti dan Kakawin Ramayana. Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bentuk-bentuk seni pertunjukan yang ada pada masa itu adalah wayang, tarian, pertunjukan topeng, permainan musik, menyanyikan/membacakan kidung, serta lawak. Di antara pertunjukan-pertunjukan tersebut ada yang termasuk ke dalam seni pertunjukan adi luhung dan ada pula yang termasuk ke dalam seni pertunjukan kerakyatan. Selain itu dapat dikenali pula fungsi seni pertunjukan yaitu: (1) sebagai bagian dari ritus; (2) sarana untuk mendapatkan kesenangan; (3) pelengkap kebesaran seseorang atau suatu lingkungan.

---

"

"ABSTRAKSalah satu wilayah Indonesia yang mendapat pengaruh kebudayaan India adalah Pulau Jawa. Pengaruh kebudayaan ini terdapat pada berbagai unsur kebudayaan, salah satu di antaranya adalah agama Hindu aliran Siva. Di Jawa hal yang membuktikan terdapat peninggalan-peninggalan kepurbakalaan hasil kebudayaan Hindu yang beraliran Siva adalah adanya candi-candi yang ditemukan masih bersama arcanya, di puncak candinya selalu dijumpai area Siva atau perwujudannya berupa linga (Sedyawati 1978:38).Prasasti yang jugs menunjukkan adanya agama Hindu ber_aliran Siva di Jawa Tengah ialah prasasti Canggal yang ditemukan di halaman percandian gunung Wukir di kecamatan Salam (Magelang)1. Isi prasasti ini antara lain menyebutkan puji-pujian kepada Siva, Brahma dan Vishnu. Akan tetapi penyebutan kepada Siva lebih banyak bila dibandingkan dengan Brahma dan Vishnu (Poerbatjaraka 1952:42, Sumadio 1984:98). Penyebutan ini merupakan bukti adanya pemujaan yang istimewa terhadap Siva. Dalam aliran Siva, Siva dianggap sebagai dewa tertinggi, mempunyai tiga sifat, yaitu sebagai pencipta, pelindung dan perusak (Gupta 1972:45). Tiga sifat yang dimiliki oleh Siva ini sebenarnya dimiliki oleh Brahma sebagai dewa pencipta...

---

"

"Terus menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah antara 2002 sampai 2004 dan dimulainya otonomi daerah sejak 2001, kemungkinan memiliki keterkaitan. Karena atas dasar desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada pemerintah daerah.Penelitian ini ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut World Bank, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) human capital invesment; dan (3) menyediakan jaminan sosial (World Bank, 1990 dan World Bank, 2001) maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalarn rangka pertumbuhan ekonomi.Selanjutriya, penelitian ini juga mendukung argumentasi inverted U-curve dari Simon Kuznets bahwa pada awal pembangunan pertumibuhan ekonomi akan mengakibatkan membesarnya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini juga mendapatkan basil bahwa alokasi pengeluaran untuk human capital investment belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk human capital investment dan hubungan negatif antara tingkat keparahan kemiskinan dengan jenis pengeluaran tersebut.Sementara itu, alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Alokasi ini juga mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan memperbaiki tingkat distribusi pendapatan antar penduduk miskin. Hal ini terbukti dengan hubungan yang juga negatif antara tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan pengeluaran untuk jenis alokasi ini.Mengingat masih beaarnya jumlah kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota di )awa Tengah maka pola anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota sudah seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran yang bersifat pro-poor, artinya lebih memberi keuntungan bagi keiompok masyarakat yang miskin mesti didefinisikan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini.Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu m.engorientasikan anggaran belanja pembangunannya pada tiga program berikut, yaitu: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja; kedua, meningkatkan human capital investment, dan ketiga, menyediakan jaminan sosial. Anggaran untuk ketiga program ini perlu diprioritaskan dengan dan implementasinya perlu diawasi sehingga benar-benar mencapai target kelompok miskin dan lebih memberi manfaat kepada kelompok ini ketimbang kelompok tidak miskin.Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Po, P1, dan P2) menunjukkan hal yang berbeda namun berfungsi saling melengkapi, ketiganya sangat penting menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan masalah kedalaman dan intensitas dari kemiskinan tersebut (P1, dan P2), tidak hanya berorientasi pada jumlah absolut kemiskinan (Po)."