Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erna Mindo Theresia
Peranan klausula janji ingkar silang (cross default) pada perjanjian kredit dalam penyelesaian hutang = The cross default role on loan agreement related to the loan settlement
" Bank memiliki banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara pemberian kredit. Dimana calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan yang memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan pembayaran kredit oleh debitur. Salah satu tuntutan dalam lapangan hukum perbankan, khususnya dalam pemberian fasilitas kredit adalah perlindungan bank bilamana terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap variasi pemberian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46815
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Bayu Sutomo
Analisis Terhadap Cidera Janji Karena Ketidaksesuaian Pengembalian Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Jadwal Angsuran Pokok Dalam Pembiayaan Mudharabah. : Studi Atas Kebijakan Penggunaan Akad Standar Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah X = Analysis of default that caused by discrepancy returns installment financing facility based on the primary installment schedule of Mudharabah financing : Study of policy Mudharabah standard contract usage in PT. Bank Syariah X
" Tesis ini membahas tentang analisis terhadap Cidera Janji yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pengembalian fasilitas pembiayaan berdasarkan jadwal angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudharabah yang sifatnya Natural Uncertainty Contract dengan melakukan studi pada kebijakan penggunaan akad standar PT. Bank Syariah X. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan review terhadap klausula cidera janji pada Akad Standar. Sehingga dalam pembuatan klausula Cidera Janji sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori-teori akad, fatwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28650
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Afnaan
Penerapan atas tindakan tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum : studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005 = The qualification of failure to commit the agreement to do marriage as an unlawful act: case study of the Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000 and Supreme Court Decision Number 1398 K/Pdt/2005
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan dari janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, akibat hukum dari janji untuk melangsungkan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janjinya untuk dikawini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai penerapan janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah janji untuk melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46556
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Sheffy R.R.
Penerapan hukum penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji kawin menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam: analisis putusan no. 3277 K/Pdt/2000 = The application of law on compensation due to false promises upon marriage according to Indonesian marriage law and Islamic law: analysis decision number 3277 K/Pdt/2000
" ABSTRACT
Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji ... "
2017
S66813
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Graciella Estrelitta
Dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam menggugat janji janji yang tercantum dalam brosur perumahan = Claim basis of tort (perbuatan melawan hukum) or breach of contract (wanprestasi) to claim the covenants contained in a housing brochure
" Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45453
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Christin Novalia
Analisis hukum perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 897/Pdt.G/2017/PN.Tng) = False promises upon marriage as an act of tort (case study: Court Decision No. 897/Pdt.G/2017/PN.Tng)
"

Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum, serta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lestariani
Ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif badan peradilan: Analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3277K/Pdt/2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY = A false promise upon a marriage regarded from the perspective of judicature institution: Analysis on the Republic of Indonesia?s Supreme Court?s Decision No.3277K/Pdt/2000, jo. Surabaya High Court?s Decision No.51/Pdt/1999/PT SBY, jo. Surabaya State Court?s Decision No. 142/Pdt.G/1997/PN SBY
" Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19629
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Dian Ferissa
Peran dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum terhadap perjanjian dalam bentuk lisan antara para pihak (analisis kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/VI/2014 = Roles and responsibilities of a notary public officials of an oral agreement between the parties analysis case to supreme supervisory of notary assembly decision No 05/B/MJ.PPN/VI/2014
" Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak membayarkan uang tersebut merupakan tindakan yang mewujudkan sikap netral dan melindungi kepentingan para pihak. Tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan yang di kemudian hari menimbulkan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44562
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Ratna Adila
Penentuan Cidera Janji (Wanprestasi) Debitur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) = Determination Breach of Contract by Debtor (Case Study of the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019)
" Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farhan Nurrahman Kharismatyaka Putra
Perbandingan Penerapan Doktrin Promissory Estoppel di Amerika Serikat dan Asas Itikad Baik Pra Kontrak di Indonesia = Comparison of the Application of the Promissory Estoppel Doctrine in the United States and the Pre Contract Good Faith Principle in Indonesia
" Dalam tatanan hukum perdata Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian dibuat harus didasarkan oleh itikad baik. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dalam tahap sebelum perjanjian mengikat yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihaknya, atau disebut juga dengan tahap pra kontrak. Hukum positif Indonesia dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur ruang lingkup itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian saja, tidak meliputi pra kontrak. Terdapat ketidakjelasan atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan itikad baik dalam pra ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>