Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Widowati Ratna D.
" ABSTRAK
Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melia Roza
" Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha depot air minum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat. ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ursula Kristanti Riang Borot
" Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Auzan Qasthary
" Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Foni Vebrilioni
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh pemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga melihat sejauh mana hukum dapat dipatuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan ... "
2012
T31870
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Silvia Septiyani
" ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akanĀ  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frieschika Atshiilah
" Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan didasari asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasca pemerintah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alodia Nathania
" Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat menyebabkan tata laksana pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Pusat kurang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahadist Sulthon M.
" Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Rizwansyah
" ABSTRAK Thesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat ... "
2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>