Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Skripsi ini membahas mengenai regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peneliti menggunakan konsep Interactive Governance dalam melihat regulatory reform dari sisi kelembagaan. Penggunaan konsep interactive governance didasari oleh kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor baik di lingkungan pemerintah maupun nonpemerintah dalam proses regulatory reform perizinan mendirikan bangunan. Peneliti menggunakan paradigma post-positivist, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian analisis disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta melalui DPMPTSP telah meningkatkan interaksi antaraktor. Kesadaran akan keterbatasan terutama dari sisi sumber daya memaksa aktor pemerintah untuk memobilisasi sumber daya didukung koordinasi yang lebih intensif. Faktor yang menentukan regulatory reform perizinan mendirikan bangunan dari perspektif interactive governance adalah institusionalisasi yang belum dibangun secara matang sehingga meskipun komitmen pimpinan di tingkat daerah (Jakarta) telah terbangun, regulatory reform yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Untuk itu salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan didukung konsistensi kebijakan di level pusat yang mendorong perbaikan tata kelola perizinan di daerah.

---

This thesis discusses the regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta, which is realized in the implementation of integrated licensing through the One Stop Investment and Services Office (DPMPTSP). Researchers use the concept of Interactive Governance in looking at regulatory reform from an institutional perspective. The use of the interactive governance concept is based on the complexity of the regulations involving various cross-sector actors both the government and non-government in the process of regulatory reform building construction permits. Researchers used the post-positivist paradigm, data collection techniques were carried out with in-depth interviews and literature studies. Then the analysis is presented descriptively which results in the finding that regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta through DPMPTSP has increased interaction between factors. Awareness of limitations especially in terms of resources forces government actors to mobilize resources supported by more intensive coordination. Factors that determine licensing regulatory reform to build construction from an interactive governance perspective are institutionalization that has not yet been fully developed, even though the commitment of leaders at the regional level (Jakarta) has been built, the regulatory reform implemented is not in accordance with the desired ideal conditions. For this reason, one of the suggestions given is to increase institutional capacity supported by policy consistency at the central level that encourages improved licensing governance in the regions."