Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemekaran daerah sebagai sarana penguatan otonomi daerah telah menjadi permasalahan serius karena menghasilkan banyak daerah bermasalah. Namun demikian, kebijakan ini terus berjalan. Ada banyak daerah yang menunggu untuk dimekarkan dalam waktu dekat, salah satunya adalah kabupaten Sukabumi. tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi muncul sejak tahun 1970-an namun akhirnya mereda dengan sendirinya. Tuntutan itu direvitalisasi pada tahun 2005-an oleh para aktivis LSM. Melalui studi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sukabumi dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru. Sayangnya, kajian ini tidak memperhitungkan kapasitas institusi kabupaten Sukabumi secara spesifik yang terindikasi memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi'Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, kapasitas institusi dan pembangunan kapasitas, kapasitas institusi pemerintah daerah, dan pengambangan kapasitas dalam kerangka pemekaran dan penataan wilayah. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan dimensi kapasitas institusi menurut USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan positivist dan tipe penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. informan kunci diambil dari internal Pemda Kabupaten Sukabumi (BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Humas Setda, dan Camat Sukaraja) dan eksternal Pemda (Aktivis LSM dan Ketua Komisi I DPRD).Dalam penelitian ditemukan bahwa tidak ada dampak tuntutan pemekaran yang berarti terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan namun tidak terkait dengan adanya tuntutan pemekaran. Oleh karena itu, wacana pembentukan miniatur kabupaten perlu segera realisasikan sebagai alternatif kebijakan pemekaran daerah. Selain itu, wacana penguatan kapasitas institusi tetap harus dilakukan. Secara internal, kepememimpinan dan kemampuan majemen secara umum perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, saran diberikan seputar kepemimpinan dan manajemen di sektor umum, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, kemampuan eksternal perlu diperbaiki dengan memperbaiki hubungan Pemda dan LSM.

---

Area algamation policy as a tool of local otonomy strenghtening had been becoming a serious problem because of created so many problematic areas. Nevertheless, this policy never want to stop. There are so many areas waiting to be algamated. One of them is Sukabumi County. The algamation claim had appeared since 1970's but finally dissapeared by its self. The claim had been revitalized about 2005's by NGO. Through UNPAD study, Sukabumi county had been stated as a proper area to be algamated. Unfortunately, the study hasn't touched institutional capacity of its local goverment (Sukabumi county). Whereas, there are several problems related to this institutional capacity. This problem bought researcher to formulate a research question which is what is the blooming claim effect to institutional capacity of Sukabumi County Government.This research base theories are local government, institutional capacity and capacity building, institutional capacity of local government, and capacity building in the contex of area arrangement and algamation. As tools of analysis, researcher uses institutional capacity dimensions refers to USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Then, positivist becomes an approach that is used in this research by using descriptive research type and qualitative analysis. Key informan was taken from BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Public Relation of Local Government Secretariat, and subdistrict head of Sukaraja (as internal informans), and NGO and DPRD representative (as external informans).In the research was found that there is no significant algamation effect to institutional capacity of Sukabumi County Government. Eventough there are the changes in vision dimension but those touch policy, programme, and work plan levels only. Agregately, there are no strenghtening efforts to institutional capacity, specifically in the contex of algamation claim. Therefore, it needs to realize alternative policy besides algamation area, which is creating county miniature. Another reccomendation is given to improve institutional capacity of Sukabumi County. In the internal side, researcher sees that the major problem is about leadership of local government. That's why, one of reccomendation is improving leadership quality. Besides that, finance and human resources capacity need to be improved also. Meanwhile, in the external side, government has to improve its relationship with NGO's."

"Institusi komersial Islam dewasa ini semakin marak di jumpai di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan instituti komersial konvensional yang menggunakan prinsip ekonomi murni, yakni pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, institusi komersia Islam yang didasarkan atas prinsip syariah dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih dari sekadar pencapaian profit. Artikel di bawah ini bermaksud mengupas jenis-jenis layanan yang di berikan oleh institusi komersial Islam dan tujuan dari masing-masing l layanan tersebu."

"Kebutuhan untuk memperoleh informasi tentang obat dengan tepat dan cepat, semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat pendidikan. Untuk dapat mengelola informasi yang banyak ini, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur aliran informasi ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat oleh para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pusat Informasi Obat yang diinginkan oleh masyarakat dan institusi terkait terhadap sistem yang akan mengelola informasi tersebut. Dari basil survei dan wawancara yang dilakukan kepada 100 masyarakat dan 10 institusi di Jakarta terlihat bahwa sebagian besar menginginkan agar pemerintah dapat bertindak sebagai penyelenggara PIG dan dikelola oleh kombinasi dokter dan apoteker dengan bantuan tenaga ahli dari organisasi profesi (DDI & ISFI) dan industri farmasi. PIG yang diinginkan siap memberikan informasi tentang obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetik, bahan berbahaya, dan berada di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dimana teijadi interaksi langsung dengan konsumen. PIG yang diinginkan mudah dihubungi dengan berbagai alat komunikasi dan tersedia selama 24 jam, dapat memberikan jasa konsultasi, serta memperoleh dana dari pemerintah melalui APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara).

---

need for gathering drug information in rapidly and correctly, is getting needed during the growth of technology and education level. To manage this huge'informations, we need a system to control information flow, so it can be used wisely. This study is aimed to get a model that people and related institusion want, about a system that can manage informations and guide us to get that informations quickly and easily. From a survey and interview to 100 people and 10 institusions in Jakarta, we found that most of them want the goverment to hold drug information center and manage by combination doctors and pharmacists with help from organization of profesions (IDI & ISFI) and pharmaceuticals industry expertise. It contains all aspects about drugs, traditional drugs, foods & beverages, cosmetic, harmful substances, and be in strategic places which occur an interaction with consumers (such as drug store and hospital). It must be easy to be connected and provided on-line for 24 hours. It also provides counseling a.id is funded by goverment (APBN).

"

"Skripsi ini meneliti hubungan antara kualitas institusi dengan stok FDI yang masuk di ASEAN menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis jangka pendek dan jangka panjang. Metode System Generalized Method of Moments (System GMM) dengan data tahun 2012-2019 digunakan dalam analisis jangka pendek, sedangkan metode Panel Autoregressive Distributed Lag (Panel ARDL) dengan data tahun 1996-2019 digunakan untuk analisis jangka panjang. Kontribusi literatur dari penelitian ini adalah penerapan analisis jangka panjang antarvariabel yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini data FDI yang digunakan adalah FDI dalam bentuk stok di ASEAN, sehingga lebih akurat menggambarkan kondisi sebenarnya. Terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian ini. Model pertama menggunakan variabel kualitas institusi yang merupakan rata-rata dari tiga indikator institusi yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi. Sedangkan dalam model kedua, kualitas institusi dibagi menjadi tiga variabel terpisah yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di jangka pendek, kualitas institusi secara keseluruhan terbukti signifikan mempengaruhi stok FDI di ASEAN. Sedangkan berdasarkan model kedua yang membagi kualitas institusi menjadi tiga indikator, hanya indikator efektivitas pemerintah yang signifikan mempengaruhi FDI. Sedangkan tingkat pengendalian korupsi dan stabilitas politik tidak signifikan mempengaruhi FDI. Adapun di jangka panjang, kualitas institusi tidak lagi signifikan mempengaruhi FDI.

---

The focus of this study is the relationship between institutional quality and inward FDI stocks in ASEAN using two types of analysis, namely short-term and long-term analysis. The GMM System method with 2012-2019 data is used for short-term analysis, while the ARDL Panel method with 1996-2019 data is used for long-term analysis. The literature contribution offered from this study is the application of long-term analysis between the variables studied, considering that previous studies only included short-term analysis. In addition, in this study the FDI data used is FDI in the form of stocks, so that it more accurately describes the actual conditions. There are two models used in this study. The first model uses the variable quality of institutions which is the average of three institutional indicators, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. Whereas in the second model, the quality of institutions is divided into three separate variables, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. The results show that in the short term, the overall quality of institutions has been shown to significantly influence FDI stocks in ASEAN. Meanwhile, based on the second model which divides the quality of institutions into three indicators, only government effectiveness indicators significantly affect FDI. The level of corruption control and political stability did not significantly affect FDI. In the long term, the quality of institutions will no longer significantly affect FDI."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai pengaturan syarat, tatacara pengalihan, serta tahapan-tahapan dan proses dari perjanjian pengalihan hak atas rumah negara pada lingkungan institusi TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai keabsahan hukum atas pengalihan hak atas rumah negara pada lingkungan institusi TNI, apabila dalam proses pengalihannya tersebut tidak berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif, artinya kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan hukum dan norma hukum tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukan bahwa pengalihan hak atas rumah negara di lingkungan institusi TNI mempunya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek maupun objek hukumnya, dan mempunyai tatacara dan tahapan perjanjian pengalihan yang menggunakan perjanjian sewa-beli dan mempunyai akibat hukum. Serta pengalihan hak atas rumah negara di lingkungan institusi TNI yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tindakan penyimpangan hukum dan dapat menimbulkan sanksi terhadap subjek hukum yang melakukannya.

---

This thesis discusses the judicial review of requirements and procedures for the transfer arrangement, the stages and processes of the agreement on transfer of the ownership to the state house in military institutional (Indonesian National Armed Forces) based on the laws in Indonesia. Moreover, in this thesis will also discuss about the legal validity on the transfer of ownership to the state house in military institution, if the transfer process is not based on the provisions of the legislation in force. The research method in this research is a juridical-normative study, which the research activities carried out by the research literature and written legal norms derived from legislation to explain the legal events examined in this study. This study shows that the transfer of ownership to the state house in the military institution possessed requirements must be met by the subject and object of the law, and it has procedures and stages of the transfer agreement which uses a lease-purchase agreement and a legal effect. Then, the transfer of ownership to the state house in the military institution which do not comply with the legislation is an act that could lead to violations of the law and legal sanctions against subjects who did it."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemisahan Depdag dan Deperin. kualitas institusi negara Indonesia dan kualitas institusi negara tujuan tehadap ekspor Indonesia. Periode penelitian ini adalah dari tahun 2002 sampai dangan tahun 2006 dengan menggunakan data ekspor. data indikator indikator institusi dan menggunakan variabel dummy pemlsalnm Depdag dan Daperin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan metode panel data. Peneliti juga menggunakan konsep dari gravity equation untuk deterrninasi bilateral trade dengan faktor utama institusi dan perubahan institusi.Hasil regresi menunjukkan dampak yang positif dari pemisahan Depdag dan Deperin, perbaikan kualitas institusi di negara partner berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia, Sementara itu, perbaikan kualitas institusi di lndonesia cenderung menurunkan pertumbuhan ekspor Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan eflsiensi di institusi negara tujuan dengan di Indonesia."

"This study tries to reveal the process of socio - economic transformation and its impact on rural communicaties in Pendoworejo village. This research is aimed at describing the effects of the socio-economic transformation on the quality of human resources, particularly the efforts of residents in the village of Pendoworejo to improve the quality of life, in depth. The techniques of collecting data are observation, interviews, documentation and FGD to all Pendoworejo stakeholders. Then, the data obtained were analyzed qualitatively by taking an interpretative approach and then summed up. From the analysis, it is concluded that the socio-economic transformation has led to the improvement of the quality of human resources through learning process in the interaction among the citizens, especially through the process of urbanization. The society has changed a lot in terms of quality of life, but less followed by the institutionalization of these changes, thus weakening local instutions in the village. In the case of Pendoworejo village, the changes are influeced by two main factors, namely : (1) intrnal - rural conditions with the change in the local community's orientation or in their rational domain of awareness that has drastically changed , (2) the influence of supra - village (external conditions), which can come from the government (the state) and the expension of capital that tends to dominate."