Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Magda Pia Rani
Analisis Pengakuan dan Pemberlakuan Putusan Arbitrase Penanaman Modal Asing Terhadap Klaim Imunitas Negara di Australia = Analysis on The Recognition and Enforcement of Foreign Investment Arbitration Award Against State Immunity Claim in Australia
" Terlepas dari peran penting putusan arbitrase dan kesetaraannya dengan putusan pengadilan, penegakan dalam praktis dan pelaksanaan putusan ini menghadapi tantangan berat, khususnya dalam konteks keterlibatan negara berdaulat. Pihak negara sering mengajukan argumen yang menentang yurisdiksi arbitrase atau menegaskan hak untuk pengabaian, memerlukan panduan yang tepat yang berasal dari ketentuan undang-undang yang menghindari ambiguitas dan bias, memohon kekebalan kedaulatan mereka sebagai perisai terhadap penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Studi ini secara komprehensif menganalisis interaksi rumit antara ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Ramadinan Saptara
Pengecualian Golongan Sengketa dari Yurisdiksi ICSID menurut Pasal 25(4) Konvensi ICSID dan Keberlakukannya Terhadap Perjanjian Investasi: Kajian terhadap Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 = Exclusion of Class of Disputes from ICSID Jurisdiction under Article 25(4) ICSID Convention and its Operability towards Investment Treaties: A Study of Presidential Decree No. 31 of 2012
"

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lupitta Risma Candanni
Mekanisme penyelesaian perselisihan penanaman modal investor-negara melalui lembaga permanent court of arbitration = The mechanism for settling investor-state disputes through the permanent court of arbitration
" Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Ramadinan Saptara
Pengecualian Golongan Sengketa dari Yurisdiksi ICSID menurut Pasal 25(4) Konvensi ICSID dan Keberlakukannya Terhadap Perjanjian Investasi: Kajian terhadap Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 = Exclusion of class of disputes from ICSID Jjrisdiction under article 25(4) ICSID convention and its operability towards investment treaties: A Study of presidential decree No. 31 of 2012
" Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library