Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini membahas kebutuhan untuk mengoptimalkan jadwal pendaratan dan lepas landas pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang melayani hingga 500 pesawat setiap hari dengan satu landasan pacu. Bandara menghadapi tantangan dalam mengelola jadwal penerbangan karena tingginya volume lalu lintas, jenis pesawat yang bervariasi, dan peraturan keselamatan yang ketat. Landasan pacu tunggal mengharuskan pesawat untuk bergantian mendarat dan lepas landas, dengan kapasitas 38 pergerakan per jam, di mana hanya 80% yang dapat digunakan untuk pendaratan darurat. Pendekatan First-Come-First-Served (FCFS) saat ini tidak optimal, menyebabkan ketidakefisienan dan keterlambatan. Penelitian ini menerapkan algoritma Simulated Annealing (SA) untuk meminimalkan deviasi dari waktu pendaratan dan lepas landas yang ditargetkan, meningkatkan efisiensi operasional. Studi ini memodelkan masalah penjadwalan bandara, dengan memperhitungkan kendala seperti okupansi landasan pacu, waktu pemisahan, dan jendela waktu. Data dari PT Angkasa Pura I dan sumber publik, khususnya dari 15 Maret 2024, memberikan input yang diperlukan untuk model optimasi. Algoritma SA, dipilih karena kemampuannya untuk keluar dari optima lokal dan menangani masalah optimasi yang kompleks, diimplementasikan dalam Python. Hasilnya menunjukkan pengurangan total waktu deviasi dari 236 menit menjadi 183 menit, menandai peningkatan sebesar 22,46%. Penelitian ini menyoroti potensi SA dalam mengelola operasi bandara.

---

This study addresses the need for optimizing aircraft landing and takeoff schedules at I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali, which services up to 500 aircraft daily with a single runway. The airport faces challenges in managing flight schedules due to high traffic volumes, varied aircraft types, and stringent safety regulations. The single runway requires planes to take turns landing and taking off, with a capacity of 38 movements per hour, of which only 80% can be utilized for emergency landings. The current First-Come-First-Served (FCFS) approach is suboptimal, leading to inefficiencies and delays. This research applies the Simulated Annealing (SA) algorithm to minimize deviations from target landing and takeoff times, improving operational efficiency. The study models the airport's scheduling problem, incorporating constraints such as runway occupancy, separation times, and time windows. Data from PT Angkasa Pura I and public sources, specifically from March 15, 2024, provide the necessary input for the optimization model. The SA algorithm, chosen for its ability to escape local optima and handle complex optimization problems, is implemented in Python. Results show a reduction in total deviation times from 236 minutes to 183 minutes, marking a 22.46% improvement. This research underscores the potential of SA in managing airport operations."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate."