Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas manajemen kehumasan pada instansi pemerintah dalammembangun kredibilitas atas perubahan peran dan fungsi organisasi. HumasPemerintah idealnya mempunyai kedudukan strategis yang memberikankeleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas yang modern dandinamis.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan berbasisstudi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan pada prinsipnya menajemenkehumasan di BPKP masih berada dalam area penyampai informasi kepadapublik, belum berperan dalam pengambilan keputusan strategis di dalamorganisasi. Peningkatan pemahaman akan ilmu komunikasi di pemerintahansangatlah penting, agar kegiatan kehumasan yang dilakukan berada dalam koridorilmu dan praktek public relations.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the PR management in government institutions fordeveloping credibility at the time of organizations change. Government PR ideallyhas a strategic position to provide flexibility in carrying out the duties andfunctions as a modern and dynamic PR.This study is a qualitative research based on descriptive design and case studies.Results of the research show that, PR management in BPKP still in the area ofcommunication technician, not yet in organization strategic area. Improving theunderstanding in communication science for the government are essential, so thatPR activities undertaken by the government are in the corridor of the science andpractice of PR."

"ABSTRAKKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesiamelakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yangtergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yangdapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalamnegeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara. Penelitian inimencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relationsuntuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalamnegeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancaramendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan darisumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisanpada media massa dan internet, foto, dokumen dan website KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa KementerianPariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yangsangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosipariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapatdiupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humassecara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknyaterdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi sertatugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisatadalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

ABSTRACTMinistry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia

holds media relations activities that is implemented by Public Relations which

is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve

publicity which can be used to dissemination of information about domestic

tourism promotion especially candidate of domestic tourism. This thesis try to

analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for

supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through

in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from

literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and

internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative

Economy.

Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative

Economy realize that media is a very important thing to dissemination

information about promotion of domestic tourism, and media relations can be

pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in

conventional and special treatment although in practice there are many

obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in

supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the

country through the media relations."

"Studi ini mencoba menjelaskan mengapa organisasi kehumasan pemerintah belum dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintah. Bahkan, organisasi kehumasan pemerintah masih lekat dengan aktivitas kehumasan yang ‘itu-itu saja’, seperti juru foto, penyusun kliping, juru ketik berita dan pembuat stiker. Teori strukturasi digunakan peneliti untuk memberi gambaran secara mendalam bahwa pengulangan tindakan yang dilakukan oleh para agen di dalam organisasi berdasarkan struktur yang berlaku dapat melanggengkan struktur organisasi humas seperti yang terlihat saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat multilevel strukturasi di dalam organisasi kehumasan dan para agen cenderung menggunakan aliran komunikasi organisasi tertutup ketika berinteraksi.

---

This study attempts to explain why the government public relations organizations have not been able to function optimally to increase public support and expectation on government performance. Moreover, government public relations organizations constantly ascribe to their routine activities such as a photographer, a journalist, typist, clip-based person and a sticker maker. Structuration theory is used in this research to provide a thick description that repetition of actions based on the existing structures implemented by agents inside the organization, will perpetuate organizational structure as it appears today. This study showed that there is multilevel structuration in government public relations and agents tend to communicate in a closed network when interacting to one another."

"Sistem birokrasi yang dianut pada humas organisasi pemerintah Indonesia membuat keterbatasan komunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, keterbatasan posisi membuat humas hanya terpaku pada model press agentry serta public information; realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas pemerintah. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang digagas oleh Poole dan DeSanctis yang mengadaptasi teori strukturasi dari Anthony Giddens; penulis meneliti interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sistem formal birokrasi. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan tanpa memarjinalkan anggota organisasi tertentu dengan cara berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di humas dalam suatu organisasi pemerintah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dari titik inilah penulis akan menganalisa structural features, other sources of structure serta group rsquo;s internal system mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen humas pemerintah berinteraksi dengan struktur dalam sistem birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure serta menghasilkan emergent source of structure yang akan digunakan sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable.

---

The bureaucratic system embraced by the Indonesian Government Public Relations makes the communication limitations between group members. In addition, the limited authority makes public relations is only fixated on the press agentry and public information model this reality affects the social interaction that occur in the decision making process, especially those related to the implementation of government public relations functions. Using Adaptive Structuration Theory initiated by Poole and DeSanctis, adapting the structural theory of Anthony Giddens The author examines the social interaction that occur in process of structuration, namely how the structure is produced and reproduced in the formal system of beraucracy. In AST it is emphasized that the critical edge is in the decision making process, without marginalizing the particular organization members by participating in suggesting an idea. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration of public relations in government organization, by conducting in depth interviews on agents who play an active role in social interaction. From this point, the author will analyze the structural features, other sources of structure and the group 39 s internal system affected the process of social interaction. This study finds that when government public relations interact with structures in the bureaucratic system, they take the action of appropriation of structure and generate an emergent of structure which will be used as an additional structure in social interaction. The process of decision making that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This suggests that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable."

"Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data.

The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens."

"

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

"

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik.

---

This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well."

"Kota Tangerang menjadi sebuah kota yang menyangga ibukota Jakarta, sebagai daerah nodal strategis, Kota Tangerang memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi dan kegiatan pariwisata melalui kemudahan akses transportasi baik jalur darat dan udara. Namun, dari kekuatan tersebut belum cukup mengangkat nama Kota Tangerang secara internal maupun eksternal dan memiliki nilai prestis di mata publik. Padahal, Kota Tangerang melalui peran humas pemerintah juga memiliki tugas yang penting untuk membuat warga mengenal, merasa memiliki dan bangga terhadap kota tempat tinggalnya dengan mengkomunikasikan brand Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, E-City) sebagai city branding yang mulai dikembangkan pada tahun 2014. Kota Tangerang mulai melakukan pembenahan dari segi infrastruktur hingga segi pelayanan publik untuk membentuk citra kota sesuai dengan brandingnya. Berada di dalam organisasi Sekretaris Daerah, fungsi Humas dan Protokol bertugas untuk menciptakan dan membentuk pemahaman kepada warga Kota Tangerang maupun publik untuk mengenal Kota Tangerang melalui city branding. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menyeluruh peran humas pemerintah Kota Tangerang dalam mengidentifikasi identitas kota sesuai dengan framework city branding Kavaratzis, membentuk strategi komunikasi yang dan mengimplementasikan city branding Tangerang LIVE melalui program kehumasan sesuai dengan fungsi, tugas dan ruang lingkup kehumasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas pemerintah Kota Tangerang telah memiliki peran aktif dalam mengkomunikasikan pesan terkait city branding yang diusung baik secara internal pemerintah, kepada stakeholder dan publik eksternal. Penelitian ini menemukan kebaruan peran humas yaitu melakukan kolaborasi namun belum melakukan evaluasi terhadap efek komunikasi citra kota sebagai keutuhan komunikasi city branding.

---

Kota Tangerang is a city that supports Jakarta's capital city; as a strategic nodal area, Kota Tangerang can increase the economy and tourism activities through easy access to transportation, both land, and air. However, these strengths have not sufficiently raised the name of Kota Tangerang internally and externally and have prestigious value in the eyes of the public. Kota Tangerang, through the role of government public relations, also has an important task to make residents know, feel ownership and proud of the city where they live by communicating the Tangerang LIVE brand (Liveable, Investable, Visitable, E-City) as a city branding that began to develop in 2014. Kota Tangerang has started to make improvements in terms of infrastructure to public services to shape the city's image according to its branding. Within the Regional Secretary organization, the Public Relations and Protocol functions tasked with creating and forming an understanding for Tangerang City residents and the public to get to know Tangerang City through city branding. Use a case study qualitative research approach, and this study aims to discuss more deeply and thoroughly the role of public relations of the Tangerang City government in identifying city identities following Kavaratzis' city branding framework, forming a communication strategy, and implementing Tangerang LIVE city branding through public relations programs according to functions, tasks. And the scope of government public relations. This study indicates that the Kota Tangerang government's public relations role has an active role in communicating messages related to city branding that are carried both internally, to stakeholders, and the external public. This study found the novelty of public relations' role, namely collaborating but not evaluating the effect of city image communication as the integrity of city branding communication.

"

"Penggunaan teknologi kini terus berkembang karena adanya kemudahan mengakses teknologi untuk mendapatkan informasi. Hal ini didukung dengan bermunculannya inovasi dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi masyarakat di era disrupsi ini. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari inovasi dan transformasi yang memungkinkan proses mediasi dimana individu menjadi 'terhubung melalui interaksi' pada lembaga sektor publik. Salah satu lembaga sektor publik yang menghimpun seluruh wilayah yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Tulisan ini menganalisis penggunaan dan produk media sosial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) seperti penyebaran informasi serta respon publik melalui akun resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang meliputi Website, Instagram, Twitter dan Facebook. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif. Dalam praktiknya, Humas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah mengimplementasikan komunikasi digital sebagai bentuk penetrasi dari teori gatekeeping, government public relations dan organizational information. Namun, Humas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) masih melakukan komunikasi satu arah dan kurang interaktif dengan masyarakat. Hasil studi ini menyarankan adanya komunikasi dua arah dan program kehumasan yang lebih melibatkan keikutsertaan masyarakat. Penelitian mengenai praktik Humas Pemerintah di media sosial pun kedepannya dapat menggunakan komunikasi strategis sebab aktivitas kehumasan memerlukan perencanaan yang bersifat kreatif.

---

The use of technology is now growing because of the ease of accessing technology to obtain information. This is supported by the emergence of innovations in the use of technology and the digitalization of society in this era of disruption. Social media is a form of innovation and transformation that enables mediation processes in which individuals become 'connected through interaction' in public sector institutions. One of the public sector institutions that brings together all regions in Indonesia is the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). This paper analyzes the use and social media products of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) such as the dissemination of information and public responses through the official accounts of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) covering Website, Instagram, Twitter and Facebook. The research method used in this analysis is qualitative. In practice, the Public Relations of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) has implemented digital communication as a form of penetration of the theory of gatekeeping, government public relations and organizational information. However, the Public Relations of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) still conducts one-way communication and is less interactive with the community. The results of this study suggest two-way communication and public relations programs that involve more community participation. Research on government public relations practices on social media can also use strategic communication in the future because public relations activities require creative planning."

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yang tergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yang dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalam negeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara.Penelitian ini mencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relations untuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalam negeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan dari sumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisan pada media massa dan internet, foto, dokumen dan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosi pariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapat diupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humas secara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi serta tugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisata dalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia holds media relations activities that is implemented by Public Relations which is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve publicity which can be used to dissemination of information about domestic tourism promotion especially candidate of domestic tourism.This thesis try to analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative Economy.Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative Economy realize that media is a very important thing to dissemination information about promotion of domestic tourism, and media relations can be pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in conventional and special treatment although in practice there are many obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the country through the media relations."