Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"

"Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 mengenai RT/RW DKI Jakarta, pada Pasal 10 ditetapkan wilayah Selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai resapan air, maka pengembangan wilayah dibatasi dengan ketentuan KDB rendah, serta intensitas pengembangan sangat rendah. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan maka dilakukan penelitian terhadap penerapan peraturan KDB rendah dan menjadikan Kecamatan Jagakarsa sebagai studi kasus. Dilihat bagaimana penerapan KDB rendah pada wilayah perumahan. Dipilihnya wilayah perumahan karena berdasarkan tata guna lahan di wilayah ini, ternyata penggunaan utamanya adalah untuk perumahan (64%). Dalam ketentuan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jagakarsa, pada bagian Rencana Intensitas Bangunan ditetapkan KDB maksimal 20% untuk wisma (perumahan).Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan KDB pada wilayah perumahan sesuai dengan ketentuan atau justru sudah terjadi pelanggaran, dapat dilihat dari hasil nilai KDB. Sedangkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan menggunakan kueisioner dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pihak pejabat pemerintah setempat, pihak pengembang perumahan, tokoh rnasyarakat dan warga di lingkungan tersebut.Hasil analisis menunjukkan rata rata nilai KDB pada wilayah perumahan pada tahun 2003 sudah berada pada klasifikasi KDB tinggi, dengan demikian penerapannya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, diketahui hampir sebagian besar warga tidak mengetahui peraturan yang ada, hal ini disebabkan penyampaian informasi mengenai peraturan kurang optimal. Pihak pemerintah daerah setempat ternyata tidak konsekwen dalam menerapkan peraturan ini, dimana dalam pelaksanaannya mereka memberikan izin kepada warga unutk membangun rumah dengan nilai KDB yang lebih tinggi dari peraturan yang telah direncanakan (KDB maksimal 20%). Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan KDB (nilai KDB) yaitu pemahaman terhadap peraturan KDB rendah, kesediaan dalam penerapan peraturan, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta alasan bermukim. Dengan demikian, beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian KDB rendah. Disarankan sosialisasi peraturan KDB perlu dtingkatkan melalui brosur dan pengumuman langsung ke warga, atau melalui media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh mereka. Kepastian izin penerapan KDB harus jelas sehingga antara penerapan dan peraturan dapat konsekwen. Lahan yang diperuntukkan sebagai RTH sebaiknya menjadi milik negara (dibebaskan). Karena kondisi penerapan KDB pada wilayah perumahan sudah tidak memungkinkan (tidak sesuai dengan ketentuan), rnaka untuk pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan pada tingkat kawasan."

"Gereja merupakan sarana bagi umat Kristiani untuk menjalankan kegiatan ibadahnya. Dalam menjalankan ibadahnya beberapa gereja menggunakan alat musik band. Lokasi gereja yang menggunakan alat musik band yang berada di daerah perumahan menyebabkan beberapa warga di sekitar gereja merasa terganggu saat ibadah dijalankan. Metode pengendalian kebisingan yang dlakukan oleh pihak gereja adalah dengan menutup celah-celah yang memungkinkan suara keluar serta menjauhkan alat musik dari dinding yang berhimpit dengan rumah warga namun hasil yang diperoleh tidaklah optimal. Skripsi ini membahas bagaimana pengendalian kebisingan lingkungan di daerah sekitar gereja dan evaluasinya. Gereja yang dievaluasi adalah Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman meruya Ilir dan Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman Cibodas yang keduanya berlokasi di tengah-tengah pemukiman warga. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur tingkat kebisingan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kebisingan yang diperbolehkan serta menganalisis hasil penelitian secara arsitektural. Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penanggulangan kebisingan di daerah sekitar gereja.

---

Church is the place for the Christian to do the spiritual activity. In doing the spiritual action some church using band instrument to support the activity. Church located in housing area that using band instrument makes some resident fell disturbed by the sound of music. Noise control methods conducted by the church is to minimize the gaps that allow sound exit and located the music instruments far from the church's wall that close with the resident house wall but they don't work their best.

This thesis discuses how to control noise at the housing area around the church and its evaluation. The church that evaluated are Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman meruya Ilir and Gereja Bethel Indonesia jemaat Taman Cibodas that both of this located in housing area. This research was conducted by measuring the noise level, comparing the results with a standard measurement noise which is allowed, and analyzing the results with architectural studies. The results of this study are expected to help control the noise at the are around the church."

"Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut.Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan.Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat.Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih.Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing.

Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru?

Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing.

Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning.

Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive.

From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply.

The number of references: 120 (1967-2003)"

"Daerah perkotaan yang menempati kurang dari 5 dari luas bumi ternyata mengkonsumsi lebih dari 75 sumberdaya alam. Studi yang lalu menyatakan bahwa tidak ada sektor lain yang mampu menghasilkan penurunan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca seefektif sektor bangunan. Maka konsep bangunan hijau green building dipercaya merupakan jalan keluar yang paling mampu menjawab tantangan menuju kota berkelanjutan. Indonesia mulai mengimplementasikan konsep bangunan hijau sebagai upaya mencapai keberlanjutan, namun perlu digarisbawahi bahwa di Indonesia kebijakan penerapan bangunan hijau ini masih ditujukan pada bangunan perkantoran, gedung-gedung komersial, fasilitas pendidikan serta rumah tinggal yang berupa bangunan bertingkat apartemen, rumah susun. Berbeda dengan di negara-negara maju yang sudah membidik rumah tunggal ini sebagai target dalam penerapan konsep bangunan hijau Homestar di New Zealand, Greenstar SA Multi Unit Residential Tool di Australia, Indonesia belum secara khusus menjadikan perumahan sebagai target dalam implementasi konsep bangunan hijau padahal kenyataannya kota besar di Indonesia didominasi oleh rumah tunggal. Analisis GIS di Kota Tangerang yang dianggap mampu mewakili karakteristik kota metropolitan di Indonesia, menunjukkan bahwa luas tutupan lahan Kota Tangerang didominasi oleh kawasan perumahan hingga 51,7 sedangkan kawasan industri hanya mencapai 24,09 dan kawasan komersial hanya 15,37. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk menggali potensi penerapan konsep bangunan hijau untuk perumahan di Kota Tangerang. Penelitian ini mengungkap potensi penurunan jejak karbon suatu kota melalui implementasi konsep bangunan hijau di perumahan. Studi difokuskan pada masa operasional gedung yang merupakan masa terpanjang dari siklus hidup bangunan sehingga bagaimana penghuni bangunan tersebut melakukan aktivitasnya menjadi faktor penentu tercapai atau tidaknya tujuan penerapan konsep bangunan hijau. Analisis statistik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Tangerang saat ini yang lulusan SMA, berada di posisi pola konsumsi yang sangat tinggi. Simulasi dengan sistem dinamik menunjukkan bahwa dengan skenario bussiness as usual jejak karbon yang dihasilkan diprediksi masih akan naik dengan pesat hingga 20-50 tahun mendatang. Simulasi dengan skenario intervensi kebijakan penataan ruang dengan asumsi tidak ada perubahan perilaku dan pola konsumsi, menunjukkan jejak karbon perkapita masih akan terus naik pesat. Namun jika intervensi kebijakan penataan ruang ini diikuti dengan intervensi perubahan perilaku dan pola konsumsi melalui perbaikan tingkat pendidikan dan kesadaran lingkungan hidup maka jejak karbon perkapita dapat diturunkan nilainya. Keberhasilan konsep bangunan hijau yang selama ini dipercaya mampu menjawab tantangan dalam mencapai kota berkelanjutan ternyata memiliki keterbatasan dan hanya efektif diterapkan pada kondisi masyarakat yang spesifik yaitu: mayoritas memiliki pendidikan di atas tingkat S1 dengan tingkat pendapatan lebih dari Rp 7.000.000/bulan

---

Urban areas occupy less than 5 of the earth but consumes more than 75 of natural resources. Some studies state that there is no sector capable to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions as effective as the building sector. Green building concept is believed to be the most effective answer to the challenges towards sustainable cities.

Indonesia started to implement the concept of green building as an effort to achieve sustainability, but it should be underlined that in Indonesia, the implementation of green building policy is still aimed at office buildings, commercial buildings, educational facilities, and residences in the form of multi storey buildings i.e., apartments, flats.

It is different with some developed countries, which already targeted a single house as an important object in green building concept implementation Homestar in New Zealand, Greenstar SA Multi Unit Residential Tool in Australia , Indonesia has not specifically targeted housing sector in green building concept implementation, while in fact, land cover of metropolitan cities in Indonesia were dominated by single homes.

GIS analysis in Tangerang City, which is considered to represent the characteristics of metropolitan cities in Indonesia, shows that land cover of the region is dominated by the housing area up to 51.7 while industrial areas only reached 24.09 and commercial areas only 15.37.

These results should be based on the consideration to explore the potential of green buildings concept implementation for housing area. Research ASDP1 was focused on the operational phase of the building which is the longest period in the building life cycle which shows that occupant activities act as determining factor to the success of green building concept implementation.

Statistical analysis showed that the education level of the majority of people in Tangerang are high school graduates, which lead to a condition where the consumption pattern are high. Simulation with dynamics system shows that based on business as usual scenario, carbon footprint is predicted to rise rapidly in 20 50 years.

Simulation with spatial planning policy intervention scenario, with an assumption that there were no change in the behaviour and consumption patterns, and shows that carbon footprint per capita is still going up rapidly. However, if the spatial planning policy intervention was followed by the intervention to behavioural changes in consumption patterns through improvement of level of education and environmental awareness, carbon footprint per capita will be reduced.

The success of the green building concept that had been believed as as effective tool in achieving sustainable cities, was proven to have limitations and only effective if applied to specific conditions of society such as, the majority have the education level of above S1 level with the level of income of more than Rp 7,000,000 month."