Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Polk, Kenneth
Cambridge, UK: Cambrige University Press , 1994
364.152 POL w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
[place of publication not identified]: National Institute of Justice, 1997
364.1 HOM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Marieke C.A. Liem
"This comprehensive work provides a sourcebook of information about the substantive, methodological, and policy-oriented aspects of homicide research in Europe. Part one of this work covers the most recent substantive and methodological information about European homicide research. The second part will contains detailed case studies on homicide research in 15-20 individual European nations. Conceptual aspects will focus on theoretical frameworks and patterns and trends of violence in Europe. Practical aspects will examine the results of empirical research, topics relating to different data sources and the variation of legal definitions of violence throughout Europe, and policy issues relating to variation in homicide prevention and punishment of homicide offenders throughout Europe."
New York: Springer Science, 2012
e20400113
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Ilang Sakti
"Penelitian tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menerapkan restorative justice dalam tindak pidana yang menyebabkan matinya korban (khususnya pada tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian). Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mencari bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah apakah restorative justice dapat diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, apakah penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dapat dijadikan sebagai bahan perimbangan hakim dalam memberikan putusan, serta bagaimana pengaruh pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya korban yang diselesaikan dengan restorative justice. Dalam praktiknya, keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan konsep penyelesaian yang menekankan adanya pertemuan antara keluarga korban dan terdakwa serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mempertimbangkan keadilan restoratif dalam penjatuhan hukuman, hakim harus memastikan pemulihan keluarga korban dan mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat.

This thesis research discusses the consideration of judges in court decisions that apply restorative justice in criminal offences homicide (specifically in the criminal offences of murder, manslaughter, and abuse that cause). This thesis research uses normative research methods by searching for literature or secondary data which is then complemented by primary data. In this thesis, the problems are whether restorative justice can be applied to criminal offences homicide, whether the application of restorative justice in criminal offences homicide can be used as a consideration for judges in giving decisions, and how the influences of judges’ considerations on court decisions in criminal offences homicide resolved with restorative justice. In practice, restorative justice is in principle a settlement concept that emphasizes a meeting between the victim’s family, the defendant and the community to reach a mutual agreement. This agreement is taken into consideration by the judge in reaching a verdict. By considering restorative justice in sentencing, judges must ensure the recovery of the victim’s family and reintegrate the offender into society."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Rehnalemken
"ABSTRAK
Perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat sekarang ini, sedikit banyak telah didominasi oleh perkembangan yang pesat dari ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi modern. Salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat yang telah dijamah oleh ilmu dan teknologi adalah bidang kedokteran. Melalui perkembangan teknologi medis yang canggih tersebut, maka diagnosa penyakit dapat dilakukan secara lebih sempurna dan pengobatan pun bisa dijalankan dengan metode yang lebih efektif.
Meskipun kemajuan dibidang kesehatan itu telah dapat memperingan rasa sakit, menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang umur pasien untuk jangka waktu tertentu dengan memasang "respirator" pada tubuh penderita, akan tetapi adakalanya pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Dalam upaya mempertahankan hidup pasien yang demikian itu, konflik pun timbul karena biaya perawatan yang mahal. Untuk menekan biaya perawatan di rumah sakit, biasanya pasien dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dokter yang merawatnya. Dengan perawatan dirumah oleh keluarga, penderita akhirnya meninggal dunia secara alamiah. Sebenarnya dalam hal ini telah terjadi euthanasia pasif, karena pihak keluarga pasien telah mengurangi kualitas perawatan dari perawatan dokter atau rumah sakit ke perawatan keluarga. Euthanasia semacam ini sering terjadi di tanah air kita. Nampaknya secara moral, euthanasia pasif sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.
Perkembangan selanjutnya menjadi menarik perhatian karena munculnya suatu ide atau gagasan untuk melakukan euthanasia aktif yang diusulkan oleh pasien ataupun pihak keluarga penderita. Tidakkah ide semacam ini berarti pembunuhan? Meskipun ada alasan yang cukup logis, yaitu untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi serta menekan biaya perawatan yang menjadi semakin mahal. Dalam pada itu tugas dokter untuk tidak bertindak sebagai pembunuh akan tetap berlaku sampai kapanpun juga. Oleh karena itu permintaan untuk melakukan euthanasia aktif akan selalu menimbulkan konflik batin bagi para dokter. Apakah euthanasia aktif akan dapat diterima, terserah pada sikap masyarakat pada umumnya.
Masalah euthanasia ini menyangkut nyawa manusia. Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. Secara historis, pasal ini belum pernah menjaring pelaku euthanasia, sehingga dianggap tidak efektif. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan hukum, terutama pembaharuan hukum pidana, maka Pasal 344 KUHP tersebut perlu ditinjau kembali, agar dapat berdayaguna, berhasilguna dan sesuai dengan perkembangan sosial. "
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lee,Han Sin
"Tujuan untuk skripsi ini adalah untuk menguji kecelakaan maritim dan tanggung jawab pidana korporasi, sebagaimana perbandingan kasus dan undang-undang dalam Inggris dan Indonesia. Dalam Undang-Undang Inggris, korporasi dapat dihukum atas perbuatan pidana. Namun, ada beberapa permasalahan dalam teori-teori untuk mengidentifikasikan mens rea atau intensi. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 diundangkan untuk mengatasi perbatasan ini dan menghukum korporasi seperti manusia. Skripsi ini mengutamakan analisa atas Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 dan untuk meluaskan spektrum dalam pemikiran, Hukum Pidana Indonesia serta Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianalisa. Bukan seperti Inggris dan Indonesia, tanggung jawab korporasi di dalam hukum pidana Korea sangat terbatas disebabkan dari teori hukum yang menyatakan hanya manusia dapat tindak sebagai subyek perbuatan tindak pidana. Namun, keamanan di masyarakat dan di tempat kerja menarik perhatian besar dan tanggung jawab dan kesalahan korporasi ditanyakan kembali. Skripsi ini mendiskusikan kebutuhan perundang-undangan tentang tanggung jawab pidana atas pembunuhan dalam pemikiran kasus MV Sewol di Korea.

The aim of this thesis is to examine maritime accident and corporate criminal liability in comparison with cases and laws in UK and Indonesia. Under the UK’s law, a corporation can be convicted of and sentenced for a criminal offence. However, some theoretical difficulties lie in fixing a corporation with the appropriate mens rea or intention to crime. The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 in England is enacted in order to solve those limitations and punish a corporation same as like a natural person. This thesis deals mainly with Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 of England and in addition to this, to give further spectrum of consideration, Indonesian criminal law doctrine and its future reformation is discussed. Comparing to UK and Indonesia, a corporation is difficult to be criminally liable and be punished in Korean law because it is a well recognised theory that only natural person is capable of committing a crime. However, safety in society and workplace is earning great concerns in Korea, and emphasis is put on responsibilities and blameworthiness of the corporation itself. This thesis discusses the need for legislation on corporate manslaughter act in Korea with regard to tragedy of the sinking of the MV Sewol.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61603
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library