Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Damian Agata Yuvens
Dilema upaya hukum terhadap penyadapan
" Abstrak
Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara konsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif ... "
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Johanes Blasius Vernando
Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform
" Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan dianggap kurang efektif dan efisien guna menyalurkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, timbul ide untuk memperbaharui KUHAP untuk mengganti lembaga pra peradilan dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42621
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library