Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Mohammad Sukri
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2008
S24432
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maria Jayanti
"
ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupun
warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan
satu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satu
kelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yang
memang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga
sering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik,
maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsi
ini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43885
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ida Bagus Ivan Dharmadipraja
"
ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, symbol ataupun
warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasia Geografis. Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut harta Perseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalam praktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50386
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Laila Hafiza
"
Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehatihatian harus diterapkan Notaris X dalam hal pengurusan pengalihan hak atas merek SOERABI ENHAII. Sebelum membuat akta, Notaris X dapat melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat permohonan terkait keterangan lengkap dari merek SOERABI ENHAII melalui surat elektronik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberi tanggapannya, atau Notaris mendatangi Kantor Direktorat Jenderal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54846
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nini Nuraini
"
Berkembangnya masalah merek dewasa ini merupakan konsekwensi logis dari bertambah ramainya dunia perdagangan. Dan sejalan dehgan semakin pesatnya arus perdagangan tersebut, masuk pula pengaruh-pengaruh asing ke Indonesia sehingga menimbulkan orientasi pada konsumen kita bahwa segala sesuatu yang bermerek luar negeri itu baik. Keadaan ini tentunya tidak akan disia-siakan begitu saja oleh para produsen/pengusaha yang cepat tanggap terhadap kehendak konsumen. Ironisnya hal ini kemudian terwujud dengan dipalsukannya atau ditirunya merek-merek asing tersebut oleh para produsen/pengusaha kita ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mayadita Fathia Waluyo
"
Doktrin Likelihood of Confusion sebagai doktrin yang terkandung dalam Article 16 (1) TRIPs Agreement telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menentukan suatu pelanggaran merek. Namun demikian, Doktrin Likelihood of Confusion saat ini belum dianut oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski begitu, beberapa Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia telah berusaha memberikan pertimbangan terkait Likelihood of ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Toto Sugiatno Samingan
"
Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas kepabeanan untuk menegakkan hukum hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
D2341
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Mutia Ridha Kinasih
"
Merek merupakan suatu ‘tanda’ yang membedakan suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Peran suatu merek sangat penting dalam menunjang pendapatan pelaku usaha terhadap kelangsungan kegiatan usahanya. Merek yang didaftarkan oleh pemiliknya akan melahirkan suatu hak atas merek, yang terklasifikasi ke dalam kelompok hukum kekayaan absolut atau hak kebendaan berupa benda bergerak tak berwujud, sehingga hak atas merek yang sudah didaftarkan akan dilindungi oleh hukum. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tasya Caroline Uli
"
Memasuki era baru teknologi yang semakin kompleks, hadir jenis token unik yang dapat merepresentasikan suatu aset yang dikenal dengan Non-Fungible Token (NFT). NFT beroperasi melalui proses tokenisasi aset dalam sistem blockchain yang terdistribusi dan memungkinkan semua orang dapat mengakses dan memasukan data serta informasi. Dengan begitu timbulah masalah hukum yang dapat terjadi dalam perdagangan pada media blockhain terutama menyangkut hak kekayaan intelektual khususnya bagi perlindungan merek dagang untuk menghindari persaingan tidak sehat maupun kebingungan dalam ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
