Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Patio Alfredo

Analisis implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-X/2012 terkait pembentukan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas ditinjau dari pasal 33 undang undang dasar 1945 = Analysis of implication on constitutional court verdict number 36/PUU-X/2012 concerning the establishment of special task force for oil and gas activity skk migas in terms of article 33 the constitutional law of 1945

" Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62467

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Souisa, Jacqueline A. Shirley

Sewa Diatas Tanah Barang Milik Negara Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara = Lease Above The Land of The State Property according to Agrarian Law Number 5 Year 1960 & State Treasury Law Number 1 Year 2014

" Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960, sistim Administrasi Pertanahan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang pasti dan jelas. Berdasarkan Penjelasan Umum II disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45134

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Irsyad Alhakim

Hak menguasai negara dalam hubungannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

" ABSTRAK
Hak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan ... "

2010

T29381

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Stephanie Amanda Bintoro

Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan : analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 = Legal protection of building rights title holder above right management land : analysis of Judicial Review Court Desicion No. 276 PK/Pdt/2011

" Pemberian Hak Pengelolaan pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak nya untuk dapat mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun tujuan sebenarnya diberikannya Hak Pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk menyediakan tanah-tanah tersebut untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu diatas tanah Hak Pengelolaan dapat diterbitkan hak-hak atas tanah yang lain yang sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang undangan. Hak pengelolaan merupakan gempilan dari Hak Menguasai Negara yang termasuk ke dalam bidang hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T38924

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

" Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain; pengalihan kepemilikan dan/atau saham harus diberitahukan kepada pemberi izin. Berbeda dengan undang-undang, Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Heri Herdiansyah

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171PK/TUN/2016 = The Paradox of States Right to Control over Land Management Rights In Accordance with Judicial Review of Supreme Court Republic of Indonesia Number 171 PK / TUN / 2016

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah mengeluarkan SK Direksi tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT X (Persero) namun para pemegang HGB keberatan atas tarif ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mukhammad Hykhal Shokat Ali

Keberlakuan Larangan Privatisasi Anak Perusahaan Bumn Migas di Indonesia = Enforcement of the Prohibition of the Privatization of Subsidiaries of Oil and Gas Soe Companies in Indonesia

" Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan privatisasi anak perusahaan BUMN Migas yang termasuk dalam kategori BUMN yang dilarang diprivatisasi. UUD 1945 pada Pasal 33 mengatur sebuah keharusan agar negara berperan dalam perekonomian rakyatnya. Ketentuan tersebut mengesahkan negara untuk mencampuri kegiatan perekonomian dengan memberi hak penguasaan kepada negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta hak atas bumi, air dan kekayaan alam negara dalam rangka kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara tersebut dilaksankan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Maruarar

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat: aspek penting pembangunan Indonesia menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat

" Hukum pertanahan nasional meninggalkan sistem kolonial yang dualistis menjadi suatu sistem yang utuh berdasarkan hukum adat. Hukum pertanahan nasional dalam Undang Undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat dan mengakui eksitensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sepanjang masih hidup. Tetapi pengakuan dan perlindungan tersebut mengalami pelemahan dengan lahirnya undang undang sektoral apalagi hak ulayat tersebut tidak secara tegas termuat dalam UUPA dengan merumuskan hak hak ... "

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Eka Darmayanti

Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan sebagai implementasi hak menguasai negara atas sumber daya alam menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Government s authority to issued water resources utilization permit and water resources beneficial use permit for surface water as implementation of state right to control natural resources according to article 33 verse (3) Indonesian s constitution year

" ABSTRAK
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara melalui pemerintah berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air salah satunya melalui pemberian izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan berdasarkan hak guna air. Kewenangan pemberian izin diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42301

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abd Gafur Sangadji

Dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air analisis hukum atas putusan mahkamah konstitusi dalam judicial review uu no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap pasal 33 uud 1945 = The impact of economic liberalization against water privatization policy analysis of the law on the verdict of the constitutional court under the judicial review of law no 7 of 2004 on water resources of article 33 of the 1945 constitution

" Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air di Indonesia pasca terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 sekaligus juga mengenalisis putusan MK yang membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian