Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sumual, Ronald Max
Segi-segi HPI dalam perjanjian antara Pemerintah RI, PT Sucofindo dan S.G.S.
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tinjauan penerapan hak-hak yang telah diperoleh dalam peristiwa HPI dari pengadilan negeri di Jakarta
Universitas Indonesia, 1992
S25892
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragi, Eva Mayasari
Segi-segi HPI pada perjanjian penanggungan hutang secara pribadi antara pengusaha Indonesia dengan bank asing di luar negeri
Depok: Universitas Indonesia, 1998
S25881
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Regina Cecilia
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Internasional: Suatu Tinjauan Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT/2015) = Implementation of Freedom of Contract Principle in International Syndicated Loan Agreements: A Review of Private International Law (Case Studies of Supreme Court Decision Number 1345 K/PDT/2015)
"

Perjanjian pinjaman sindikasi merupakan suatu perjanjian pinjaman yang melibatkan beberapa kreditur untuk memberikan dana besar kepada debitur, serta dapat diselesaikan dengan teori Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam penelitian hukum normatif, kehadiran elemen asing dalam perjanjian kredit sindikasi internasional memungkinkan penerapan teori HPI untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Pokok kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT/2015 menunjukkan dapat digunakannya teori HPI dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang berdasarkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risna Hartini
Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia (RUU-HPI) terhadap Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan
" Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut adalah hukum tempat kediaman sehari-hari dan atau hukus tempat perceraian diajukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku untuk kewarganegaraan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36185
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library