Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Himpunan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Grasi tahun 1975 / Dit.jen Kumdang, Depham
Jakarta: Departemen Kehakiman, Ditjen.Kumdang, 1995
345.05 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Grasi tahun 1987 / Dit.jen Kumdang, Depham
Jakarta : Departemen Kehakiman, Ditjen.Kumdang, 1997
345.05 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hak presiden dalam memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
Universitas Indonesia, 1985
S25356
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kanter, Lionard
Pengaruh grasi terhadap eksekusi hukuman mati kasus narkoba dalam wilayah Pengadilan Negeri Tangerang = A pardon impact against execution of death sentence for case of narcotics and elicit drugs in District Court of Tangerang
" Hukuman yang berat dengan hukuman mati bila dilaksanakan secara tegas dan konsisten akan mengurangi kejahatan narkoba. Namun adanya Grasi sebagai kekuasaan yang absolut tersebut tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan merupakan hal yang dapat menggugurkan leak untuk melaksanakan eksekusi. Pennasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh grasi terhadap eksekusi hukuman mati khususnya kepada terpidana kasus narkoba diwilayah pengadilan Tangerang. Serta berupaya untuk mengupas masaiah yang berkenaan dengan penerapan Undang-undang Grasi. Penelitian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19282
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhian Deliani
Pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi: studi terhadap pelaksanaan pemberian grasi oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010 = Presidential powers In granting pardon : a study on the implementation of the granting pardon by the president Susilo Bambang Yudhoyono 2004 - 2010
" Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan grasi dalam UUDNRI 1945, bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi dan hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28595
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Perkasa
Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945
" Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merugikan korban, termasuk keluarga korban dan masyarakat, karena korban sebagai pihak yang paling dirugikan tidak memiliki peran apapun dalam pengambilan keputusan pemberian grasi. Konsep pemberian pengampunan yang tidak mengabaikan hak korban kejahatan adalah konsep pemberian pengampunan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Berdasarkan Dekrit Presiden ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library