Ditemukan 573 dokumen yang sesuai dengan query
Yeti Sumiyati
"
Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.
Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T37701
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wilson, Monica
Boston: Beacon Press, 1971
306.960 WIL g
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dewi Hanggraeni
Jakarta: UI Press, 2014
658.155 DEW m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mas Achmad Daniri
Jakarta: gagasbisnis, 2014
650 MAS l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
M. Adi Kusuma
"
Pentingnya pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) semakin dirasakan sejak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang buruk di masa sebelum krisis ekonomi disinyalir merupakan salah salu penyebab terjadinya krisis keuangan dan ekonomi Indonesia.
Hal inilah yang kemudian kemudian mendorong dibentuknya Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance di bulan Agustus 1999 yang menghasilkan Pedoman Kebijakan Corporate Governance. Penerapan praktek-praktek Good Corporate Governance diharapkan dapat melindungi kepentingan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13521
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shintawati
"
Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas ...
"
2007
T19585
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pangabean, Lenny
"
Era globalisasi sekarang ini membawa dampak yang cukup signifikan tidak hanya terhadap dunia usaha saja, namun juga dunia pendidikan . Untuk itulah hadir konsep Good Corporate Governance yang merupakan jawaban dari pertanyaan?pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Good Corporate Governance bukanlah milik dunia usaha saja namun juga dunia pendidikan karena persaingan didalam dunia pendidikan yang semakin ketat menuntut pihak manajemen perguruan tinggi untuk segera menerapkan konsep Good Governance. Selain membahas Good Governance, penelitian ini juga ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T23840
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dessy Irene Narwasti
"
Tidak ad ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T 24106
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ambar Musyarifah
"
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas, juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan publik dan penerapan good governance, serta kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan pubtik. Dalarn rangka mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metoda statistik yaitu uji t dan korelasi, sedangkan pengumpulan data dilaksanakan dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26981
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sidik Hadi Suwito
"
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Perwira, maka dilaksanakan proses seleksi Akpol (Akademi Kepolisian) bertahap oleh Polri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Akpol yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Kegiatan seleksi penerimaan perwira Polri merupakan ...
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52004
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
