Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"Skripsi ini membahas tentang fenomena kemunculan vehicle party di Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Adanya perubahan konstitusi dalam hal pemilihan umum secara langsung, telah memberikan celah bagi kalangan elit-elit politik membentuk partai sebagai kendaraan untuk menjadi presiden. Hal ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat memutuskan diri untuk keluar dari Partai Golkar dan membentuk Partai Gerindra di tahun 2008. Adapun karakter yang dimiliki oleh Partai Gerindra ialah bersifat sentralistis dan memusatkan kekuasaan kepada sosok personal Prabowo Subianto. Lebih spesifik lagi, skripsi ini berusaha melihat karakter Partai Gerindra sebagai partai kendaraan Prabowo Subianto dalam kasus pencalonan kepala daerah, khususnya pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015. Proses terbentuknya koalisi Gerindra-PKS hingga penentuan nama calon walikota, tidak memperlihatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kasus mengalahnya Gerindra terhadap PKS dalam mencalonkan kadernya sebagai calon Walikota Depok. Penulis menggunakan teori Andreas Ufen 2017 untuk membuktikan bahwa pengorganisasian partai kendaraan memang ditujukan untuk memenangkan sosok pendiri partai sebagai presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan yang dilakukan oleh Partai Gerindra menjadi perwujudan perkembangan karakter partai kendaraan di Indonesia. Konteks teori yang dipakai ternyata juga mencakupi studi kasus yang terjadi di level daerah. Mengalahnya Partai Gerindra terhadap PKS diindikasikan karena kepentingan Prabowo Subianto terhadap PKS menjelang pencalonan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2019.

---

This thesis discusses the phenomenon of vehicle party emergence in Indonesia after the amendment of UUD 1945. The existence of constitutional changes in the case of direct elections has provided a gap for political elites to form parties as vehicles to become president. This is happened to Prabowo Subianto when deciding to get out of Golkar Party and form Gerindra Party in 2008. The character owned by Gerindra Party is centralized and concentrate power to Prabowo Subianto personal figure. More specifically, this thesis seeks to see the character of Gerindra Party as the vehicle party of Prabowo Subianto in the case of the nomination of the regional head, especially in regional head election of Depok City in 2015. The process of forming the Gerindra PKS coalition up to the decision of the mayor rsquo s name, does not show any autonomy possessed by the Gerindra Party. Through qualitative method, this research appoints Gerindra Party has been succumb to PKS in nominating its cadres as Depok Mayor candidate. The author uses the theory of Andreas Ufen 2017 to prove that the party organization of the vehicle is intended to win the figure of the party founder as president. The results of this study indicate that the candidacy made by Gerindra Party becomes the embodiment of the character development of vehicle party in Indonesia. The context of the theory used also includes case studies that occur at the regional level. The decision of Gerindra Party succumb to PKS is indicated by Prabowo Subianto 39 s interest in PKS approaching to his presidential election in 2019."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."

"Tesis ini menganalisis fenomena oposisi parlemen Indonesia yang dilakukan oleh PartaiGerindra (2014-2019) sebagai partai yang berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi oposisi. Bagaimana pelaksanaannya, dan strategi seperti apa yang dijalankan Gerindra untuk memengaruhi pembuatan keputusan di parlemen? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data lewat kajian literatur, penelusuran data, dan wawancara mendalam. Perspektif teori yangmelatarbelakangi penelitian ini adalah argumentasi Katrin Steinack (2011) tentangstrategi oposisi yang menyatakan bahwa perilaku partai oposisi di dalam parlemen merupakan akumulasi dampak struktural institusional, sosio-demografi, serta aspek kepartaian; serta asumsi Tuswoyo (2016) tentang konsep pelembagaan oposisi sebagai proses dan tata kerja yang berkembang secara bertahap sampai pada nilai baku dan melembaga yang disepakati bersama (konsensus) oleh aktor-aktor yang berkepentingan terhadap pelembagaan tersebut.Studi ini menemukan bahwa: (1) sebagai partai oposisi, Gerindra cenderung menggunakan strategi konten dengan menggunakan area pembuatan kebijakan publik sebagai medium interaksi kekuatan politik seperti di tingkat komisi atau satuan kerja lainnya. (2) Selain aspek internal, kerja sama di antara parpol oposisi memberikan pengaruh besar terhadap usaha oposisi untuk memengaruhi keputusan parlemen. (3) Namun, jumlah legislator juga merupakan faktor penting saat keputusan parlemen diambil lewat pemungutan suara (voting). Implikasi teori menunjukkan bahwa: (1) karakteristik relasi eksekutif-legislatif Indonesia menunjukkan bahwa medium Paripurna cenderung menampilkan kontestasi politikantarparpol di parlemen, alih-alih pertentangan eksekutif-legislatif. (2) Kontestasi politikyang terjadi dalam fungsi anggaran di parlemen menunjukkan adanya strategi oposisionalyang dilakukan oleh partai oposisi, artinya tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi saja. (3) Strategi oposisi bisa dilakukan sekaligus karena terjadi persilangan (split over) dari dua kategori strategi oposisi. (4) Sikap abstain terhadap hasil keputusan parlemenmerupakan bagian dari strategi oposisi akibat hilangnya peluang untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

---

This thesis analyzes parliament opposition in Indonesia by Gerindra Party 2014-2019 as a party whose consistently outside the government and functioning as an opposition

party. How is it implemented, and what kind of strategy Gerindra did to influence parliamentary decision making process To answer this, the study uses qualitative methods by collecting data through literature review, data tracking, and indepth interviews. The theoretical perspective in this research is Katrin Steinack's 2011 argument about the opposition strategy which states that the behavior of opposition party in parliament is the accumulation of the impact of the structural and institutional factors, socio-demographic, and and partys informal rules of engagement; and Tuswoyo assumption 2016 about the concept of institutionalization of parliamentary opposition as a process and working procedure that develops gradually up to the standard and institutionalized values (consensus) found by the actors who interested to. This study found that: 1 as opposition party, Gerindra focuses on content-oriented

strategies using the area of public policy making as a medium of political interplay such

as at the commission level or other work units. 2 In addition to internal aspects, the cooperation between opposition political parties has a major influence on the oppositions efforts to influence parliamentary decisions. 3 However, the number of legislators is also an important factor when voting mechanism implemented. Theoretical implications show that: 1 The characteristics of Indonesias executivelegislative relation shows that the Plenary tends to display political contestation between political parties in parliament, rather than executive-legislative confrontation. 2 The

political contestation that occurs in the budgeting parliamentary process shows there are

oppositional strategies by opposition party, it means not only limited to the parliaments

legislative function. 3 both opposition strategies used at once because there is a split over between the two categories. 4 Abstention from the results of parliamentary decision process is a part of the opposition strategy due to losing opportunities to influence decision making process."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"Tesis ini menganalisis pengaruh dari penggunaan seorang tokoh dalam sebuah iklan politik partai dan pengaruhnya pada keinginan memilih terhadap partai tersebut. Penelitian diuji kepada 150 orang yang sudah memiliki hak untuk memilih pada pemilu legislative. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa penggunaan kedua tokoh ini didalam iklan partai berpengaruh signifikan terhadap keinginan memilih terhadap partai yang diiklankan. Pengaruh signifikan merupakan kelanjutan dari pengaruh signifikan penggunaan tokoh tersebut dalam iklan terhadap brand attitude dan attitude toward ad. Dengan tingkat-rata-rata signifikansi pengaruh yang lebih besar pada sosok SBY dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

---

This study is discussing about the usage of an endorser in a political party’s advertising in television and its causality of intention to vote to the party. Based on 150 respondents that has the right to be the voters. From this study, there is a conclusion that the usage of an endorser is significance relate to intention to vote of the party. This significance influence is a consequence from the significance relations between the sourcc of thought to brand attitude and attitude toward ad. With a a resuls of higher average reslult in the usage of SBY compare to Prabowo Subianto."