Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM adalah sulitnya akses permodalan, salah satu solusi yang dicetuskan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah mendirikan LPDB-KUMKM pada tahun 2006. Sejak didirikan sampai tahun 2017, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana sebesar Rp. 9.5 triliun. Permasalahannya adalah apakah dana bergulir tersebut memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB, dan apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap penyaluran dana bergulir, dua isu itulah yang menjadi focus dan tujuan penelitian ini. Untuk mendapatkan jawaban dari dua isu tersebut, digunakan metode penelitian regresi berganda. Hasil dari penelitian ini, yakni dibandingkan dengan penyaluran melalui UKM, LKB, atau LKBB, penyaluran dana bergulir melalui Koperasi paling berpengaruh dan berkontribusi sebesar 3.91% terhadap pertumbuhan PDRB. Terkait dengan favoritism dapat dilihat dari penyaluran dana bergulir di wilayah asal pada saat menjabat, dan didapatkan hasil kepemimpinan masa DBRAM terjadi favoritism penyaluran dana bergulir melalui Koperasi, LKB, dan LKBB.

---

The main problem faced by Cooperatives and SMEs is the difficulty of capital access, one of the solution proposed by The Ministry of Cooperative and SMEs is establish LPDB-KUMKM in 2006. Since established until 2017, LPDB-KUMKM has distributed fund Rp. 9.5 trillion. The problem, is the revolving fund has a contribution to GRDP, and is there any influence of director on the distribution of the revolving funds, these two issues are focus and purpose of this research. To get the answers to these two issues, multiple regression research methods are used. The result of this study which are compared to distribution of revolving fund through cooperartive is the most influential and contributed 3.91% GRDP. Regarding favoritism, it can be seen from the distribution of revolving funds in the region of origin by the director officiate, and the result of the leadership during DBRAM period showed favoritism in the distribution of revolving funds through Cooperative, LKB, dan LKBB."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi yang besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, masih banyak petani masuk dalam kategori penduduk miskin. Pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pupuk kepada petani sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani diukur dengan nilai tukar petani. Tren realisasi subsidi pupuk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan nilai tukar petani cendrung berfluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan subsidi pupuk pemerintah berpengaruh terhadap nilai tukar petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari seluruh provinsi di Indonesia selama 6 tahun (2016-2021). Analisis data menggunakan model fixed effect. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah PDRB, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah subsidi pupuk terbukti secara statistik berpangaruh positif signifikan terhadap nilai tukar petani. Hal ini berarti subsidi pupuk mampu meningkatkan kesejahteraan petani Variabel PDRB dan pertumubuhan ekomi juga terbukti berpengaruh positif signifikan. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhap nilai tukar petan

---

The agricultural sector makes a major contribution to the Indonesian economy. This is proven by the large contribution to GDP and employment. However, there are still many farmers who fall into the category of poor people. The government carried out a policy of providing fertilizer subsidies to farmers as a form of government presence to help the welfare of farmers. Welfare of farmers is measured by the exchange rate of farmers. The trend of fertilizer subsidy realization is increasing from year to year. Meanwhile, farmer exchange rates tend to fluctuate. This study aims to determine whether the government's fertilizer subsidy policy affects farmers' exchange rates in Indonesia. This research uses panel data from all provinces in Indonesia for 6 years (2016- 2021). Data analysis uses a fixed effect model. Control variables in this study are GRDP, inflation, and economic growth. The result is that fertilizer subsidies are statistically proven to have a significant positive effect on farmers' exchange rates. This means that fertilizer subsidies are able to increase the welfare of farmers. GRDP variables and economic growth have also proven to have a significant positive effect. While inflation has no effect on farmers' exchange rates."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor polusi udara dalam keputusan untuk bermigrasi di Indonesia dan apakah pengaruhnya bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Studi ini menggunakan data PODES 2014, PDRB kabupaten/Kota BPS 2019, dan SUSENAS 2019. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa tingkat polusi udara per kabupaten/kota signifikan memiliki pengaruh dalam keputusan bermigrasi dengan arah bervariasi, positif atau negatif, menurut asal dan tujuan migrasi antarwilayah. Efek dari tingkat polusi udara juga bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran komprehensif bagaimana tingkat polusi udara bisa memengaruhi keputusan bermigrasi antarwilayah. 

---

This study aims to analyze the effects of air pollution level on migration decision-making and whether its effects vary by the GRDP of the district/municipality of origin in Indonesia. This study employs data from PODES 2014, GRDP district/municipality from BPS 2019, and SUSENAS 2019. The results of multinomial logistic regression show that the level of air pollution per district significantly affects the decision to migrate in varying directions, positive or negative, according to the origin and destination of interregional migration. The effects of air pollution levels also vary by the GRDP of the district/municipality of origin. The results of this research can provide a comprehensive picture of how the level of air pollution can influence interregional migration decisions."

"Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,48% atau 1,042 juta jiwa pada tahun 2012. Tingkat kemiskinan tersebut lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional (11,66%). Sejumlah penelitian empiris telah banyak menghasilkan temuan yang kuat adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 14 daerah kabupaten/kota selama delapan tahun (2005-2012).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB per kapita riil) memiliki pengaruh negatif (menurunkan) dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Koefisien variabel pertumbuhan PDRB per kapita secara konsisten berada dalam rentang antara -0,13 hingga -0,19 yang bermakna apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita riil sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun berkisar antara 0,13 hingga 0,19 titik persen (percentage points).

---

Currently, poverty is still becoming one of severe obstacle that highly needs the attention from the Regional or National Government. South Sumatera Province is one of the regions in Indonesia which has huge number of poor people with poverty rate around 13,48% or 1,042 million people at 2012. The number of that regional poverty rate is considered higher than the national poverty rate (11,66%). Besides, many empirical studies had shown strong relation among economic growth and poverty. The economic growth itself shows how far the economic activity will provide more additional income to the people. Therefore, the economic growth could be pivotal variable to overcome poverty. This study was intended to analyze the influence of economic growth towards poverty rate in South Sumatera Province. This study used the data panel from 14 region during eight years (2005-2012).The result of the study shows that the economic growth (the growth of per capita real Gross Regional Domestic Product/GRDP) has negative effects (reducing) and highly significant towards poverty rate in South Sumatera Province. The coefficient of per capita real GRDP growth variable consistently around -0,13 to -0,19 which indicate if the growth of per capita real GRDP is 1 percent, thus the poverty rate will reduce around 0,13 to 0,19 percentage points."